NEWS.BUSURNABIRE.ID -Nabire, Papua Tengah – Dinamika politik dan kelembagaan di Tanah Papua kembali menjadi sorotan publik setelah beredarnya video pernyataan tokoh pemuda Papua Tengah, Rexsi Y. Rumakiek. Dalam video berdurasi 6 menit 24 detik tersebut, Rexsi yang dikenal sebagai aktivis jalanan menyampaikan kritik terbuka terhadap polemik antara Majelis Rakyat Papua (MRP) dan anggota DPD RI, Paul Vincent Mayor.
Video yang direkam dari Kota Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah, itu dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Dalam pembukaannya, Rexsi menyampaikan salam kepada masyarakat Papua serta menjelaskan bahwa dirinya ingin menunjukkan cuplikan video pernyataan Ketua MRP Papua Tengah yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi MRP se-Tanah Papua.
Ia mengawali dengan memperlihatkan potongan video yang menyebutkan rencana kehadiran MRP se-Tanah Papua di Jakarta pada tanggal 7 (tanpa kejelasan bulan), dengan tujuan utama mendatangi lembaga negara, termasuk DPD RI. Rencana tersebut, menurut Rexsi, muncul di tengah polemik pernyataan Paul Vincent Mayor yang sebelumnya sempat mengusulkan pembubaran MRP dan memicu reaksi keras dari sejumlah anggota MRP, termasuk pimpinan di Papua Tengah.
Menanggapi hal itu, Rexsi mempertanyakan urgensi keberangkatan MRP ke Jakarta. Ia menilai langkah tersebut tidak tepat dan justru mencerminkan pola penyelesaian masalah yang kurang bijak. Menurutnya, persoalan yang terjadi di Papua semestinya diselesaikan di tanah Papua, bukan dibawa ke pusat.
“Masalah terjadi di atas tanah Papua, maka selesaikan di tanah Papua. Tidak semua harus dibawa ke Jakarta untuk dilaporkan,” tegas Rexsi dalam videonya.
Ia juga menyampaikan kritik terkait penggunaan anggaran. Rexsi menyoroti besarnya potensi biaya yang akan dikeluarkan jika rombongan MRP benar-benar berangkat ke Jakarta. Ia memperkirakan biaya perjalanan tersebut bisa mencapai ratusan juta rupiah, mencakup tiket pesawat, akomodasi hotel, konsumsi, hingga pengeluaran lainnya.
Dalam pandangannya, anggaran tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Papua secara langsung. Ia menegaskan bahwa rakyat membutuhkan bukti kerja nyata dari para pemangku kepentingan, bukan sekadar aktivitas seremonial atau perjalanan dinas yang dinilai tidak berdampak signifikan.
“Daripada uang habis untuk ke Jakarta, lebih baik digunakan untuk kerja di atas tanah Papua. Rakyat ingin lihat hasil kerja nyata,” ujarnya.
Lebih jauh, Rexsi memaparkan sejumlah persoalan mendesak yang menurutnya jauh lebih penting untuk diperjuangkan oleh MRP. Salah satu isu utama yang disorot adalah persoalan tanah adat di Merauke. Ia menyebut bahwa saat ini masyarakat adat tengah berjuang mempertahankan wilayah mereka yang terdampak proyek strategis nasional (PSN), dengan luas lahan yang disebut mencapai sekitar 2 juta hektar.
Menurut Rexsi, kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat Papua yang selama ini sangat bergantung pada alam. Ia menegaskan bahwa hubungan antara masyarakat adat dan alam tidak dapat dipisahkan.
“Kita orang Papua hidup berdampingan dengan alam. Kalau alam rusak, maka kita juga ikut terdampak. Ini yang harus diperjuangkan,” katanya.
Selain di Merauke, Rexsi juga menyoroti situasi di Biak yang disebutnya tengah menghadapi persoalan terkait rencana pembangunan fasilitas militer di atas tanah adat. Ia meminta agar MRP lebih fokus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dibandingkan terlibat dalam polemik yang dinilai kurang substansial.
Tak hanya itu, kondisi masyarakat di wilayah pegunungan Papua seperti Kabupaten Puncak juga menjadi perhatian dalam pernyataannya. Rexsi menyebut masih banyak warga yang hidup dalam kondisi sulit, bahkan harus mengungsi akibat konflik yang terjadi.
Ia menegaskan bahwa persoalan kemanusiaan seperti ini seharusnya menjadi prioritas utama untuk diperjuangkan ke pemerintah pusat, bukan justru memperbesar polemik antar elit.
“Di Puncak dan daerah lain, masyarakat masih mengungsi, masih menderita. Itu yang harus dibawa ke Jakarta, bukan sekadar lapor soal kritik,” tegasnya.
Dalam bagian lain pernyataannya, Rexsi juga menyinggung gaya kepemimpinan para pejabat Papua. Ia menilai bahwa respons berlebihan terhadap kritik justru menunjukkan lemahnya kedewasaan dalam berdemokrasi.
Ia bahkan secara terbuka membandingkan sikap MRP dengan Paul Vincent Mayor. Meski mengakui bahwa gaya komunikasi Mayor terkadang kontroversial, Rexsi menilai bahwa yang bersangkutan tetap menunjukkan keberanian dalam menyuarakan aspirasi rakyat Papua di tingkat nasional.
“Terlepas dari cara penyampaiannya, dia menunjukkan kerja dan keberpihakan. Itu yang rakyat lihat,” ujarnya.
Rexsi juga mengingatkan bahwa konflik internal antar elit Papua hanya akan berdampak negatif terhadap citra masyarakat Papua secara keseluruhan. Ia menyebut, kondisi tersebut justru bisa dimanfaatkan pihak luar dan menjadi bahan ejekan.
“Kalau kita saling serang, saling sindir, orang luar akan tertawa. Mereka lihat kita tidak solid,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk lebih fokus pada kerja nyata dan kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, jabatan yang diemban harus benar-benar digunakan untuk memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Menutup pernyataannya, Rexsi menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang dianggap keras atau menyinggung pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian sebagai anak muda Papua terhadap kondisi yang terjadi saat ini.
“Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tapi ini murni pendapat saya sebagai anak Papua dan aktivis jalanan yang peduli terhadap keadaan daerah ini,” tutupnya.
