NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire : Papua Tengah | Pemerintah pusat menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di Provinsi Papua Tengah. Hal tersebut terlihat melalui kunjungan kerja Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk ke kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kaladiri, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Rabu (3/6/2026).
Kunjungan tersebut turut didampingi Gubernur Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPR Papua Tengah, serta Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah.
Dalam agenda tersebut, rombongan meninjau langsung progres pembangunan tiga fasilitas pemerintahan utama yang menjadi simbol penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah, yakni Kantor Gubernur, Gedung DPR Papua Tengah, dan Kantor MRP Papua Tengah.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan apresiasinya atas perkembangan pembangunan yang berlangsung di kawasan pusat pemerintahan tersebut. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan menjadi langkah penting dalam memperkuat eksistensi Papua Tengah sebagai salah satu daerah otonom baru di Indonesia.
“Pembangunan yang sedang berlangsung menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Kami melihat adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menyiapkan sarana pemerintahan yang representatif untuk mendukung pelayanan publik,” ujar Diana usai melakukan peninjauan lapangan.
Ia menilai pembangunan tiga gedung pemerintahan strategis secara bersamaan merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Keberadaan fasilitas tersebut nantinya akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan sekaligus mendukung koordinasi antarlembaga dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Diana mengatakan progres pekerjaan konstruksi berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, pihaknya optimistis target penyelesaian pada akhir tahun 2026 dapat tercapai apabila seluruh proses pembangunan berjalan sesuai jadwal.
“Dari hasil evaluasi sementara, progres fisik pembangunan cukup positif. Kami berharap seluruh pekerjaan dapat terus dipacu sehingga target penyelesaian pada Desember 2026 bisa diwujudkan,” katanya.
Menurut Diana, keberadaan kompleks perkantoran pemerintahan yang terintegrasi akan memberikan dampak besar terhadap efektivitas birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Papua Tengah.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat. Dengan fasilitas yang memadai, pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal dan terkoordinasi,” jelasnya.
Meski demikian, Diana mengungkapkan masih terdapat sejumlah aspek teknis yang perlu disempurnakan. Beberapa usulan penyesuaian desain dan kebutuhan tambahan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan dibahas lebih lanjut bersama tim teknis Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh pembangunan memenuhi standar kualitas serta sesuai kebutuhan jangka panjang Papua Tengah.
“Kami akan melakukan pembahasan lebih rinci terkait beberapa usulan teknis yang berkembang. Semua masukan akan dikaji secara menyeluruh agar hasil pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan daerah dan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Kawasan Pusat Pemerintahan Kaladiri sendiri menjadi salah satu proyek strategis yang tengah dikembangkan untuk mendukung operasional pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Sejak ditetapkan sebagai ibu kota provinsi, Nabire terus mengalami percepatan pembangunan infrastruktur guna menunjang aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan publik.
Pemerintah pusat menilai keberhasilan pembangunan kawasan pemerintahan tersebut akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Papua Tengah sebagai provinsi termuda di Tanah Papua.
Melalui kunjungan kerja ini, pemerintah pusat memastikan seluruh proyek yang sedang berjalan mendapatkan pengawasan secara langsung sehingga aspek kualitas, ketepatan waktu, dan manfaat bagi masyarakat dapat terjaga dengan baik.
Dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2026, pembangunan Kantor Gubernur, Gedung DPR Papua Tengah, dan Kantor MRP Papua Tengah diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan pemerintahan yang modern serta mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Papua Tengah pada masa mendatang.
