NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire: Papua Tengah | Pemerintah pusat terus mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Papua Tengah. Dalam kunjungannya ke Nabire, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa penyelesaian ruas Jalan Trans Papua menjadi salah satu agenda utama pemerintah guna meningkatkan konektivitas dan mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah pedalaman Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Nabire, Rabu (3/6/2026).
Menurut Diana, keberadaan Jalan Trans Papua tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, distribusi logistik, serta peningkatan akses pelayanan dasar bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
“Pembangunan infrastruktur jalan merupakan fondasi penting dalam membuka keterisolasian wilayah. Karena itu, percepatan penyelesaian Jalan Trans Papua, khususnya yang berada di Papua Tengah, menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Pemerintah menilai konektivitas antarwilayah menjadi faktor penting dalam mendukung pemerataan pembangunan di Papua Tengah. Dengan tersambungnya ruas-ruas jalan strategis, mobilitas masyarakat dan distribusi barang dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Selama ini, sejumlah wilayah di Papua Tengah masih menghadapi tantangan akses transportasi akibat kondisi geografis yang cukup berat. Kehadiran Jalan Trans Papua diharapkan mampu memangkas waktu tempuh antar kabupaten serta menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Selain memperlancar arus barang dan jasa, pembangunan jalan nasional tersebut juga diproyeksikan membuka peluang investasi baru di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, perdagangan hingga pariwisata.
Pemerintah optimistis pembangunan infrastruktur yang terintegrasi akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Tengah.
Selain membahas percepatan Jalan Trans Papua, Kementerian Pekerjaan Umum juga memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire.
Kawasan tersebut dirancang sebagai pusat administrasi pemerintahan yang akan menampung berbagai lembaga strategis daerah, termasuk kantor gubernur, kantor DPR Papua Tengah, serta kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah.
Diana menjelaskan bahwa pembangunan kawasan pemerintahan berjalan sesuai target dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang aktif mendukung pembangunan berbagai fasilitas penunjang, termasuk tiga tower utama yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan pemerintahan baru tersebut.
“Kami melihat komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mendukung pembangunan kawasan pemerintahan. Kolaborasi ini sangat penting agar seluruh pekerjaan dapat selesai tepat waktu,” katanya.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi, progres pembangunan kawasan pemerintahan Papua Tengah menunjukkan perkembangan yang cukup positif.
Hingga awal Juni 2026, capaian fisik pekerjaan telah mencapai 20,03 persen, lebih tinggi dibanding target rencana yang ditetapkan sebesar 18,10 persen.
Dengan demikian, terdapat deviasi positif sekitar 1,93 persen, yang menandakan pelaksanaan pekerjaan berjalan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pembangunan kawasan pemerintahan baru Papua Tengah berada pada jalur yang tepat dan berpotensi selesai sesuai target yang telah direncanakan pemerintah.
Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan utama di kawasan pusat pemerintahan Papua Tengah dapat diselesaikan secara bertahap hingga akhir tahun 2026.
Penyelesaian kawasan pemerintahan tersebut diharapkan menjadi tonggak penting bagi penguatan tata kelola pemerintahan di provinsi termuda di Tanah Papua itu.
Keberadaan kantor gubernur, kantor DPR Papua Tengah, dan kantor MRP Papua Tengah dalam satu kawasan terpadu diyakini akan meningkatkan efektivitas koordinasi pemerintahan sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, percepatan pembangunan Jalan Trans Papua dan kawasan pemerintahan menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Papua Tengah.
Dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik, Papua Tengah diharapkan mampu tumbuh menjadi salah satu pusat ekonomi baru di kawasan timur Indonesia, sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten yang berada di wilayah tersebut.
