NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire : Papua Tengah | Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik. Komitmen tersebut ditandai dengan dibukanya secara resmi kuliah perdana Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) hasil kolaborasi Pemprov Papua Tengah bersama Universitas Muhammadiyah Sorong, yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (27/4/2026).
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa program ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualifikasi akademik guru secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi harus dimulai dari pembangunan manusia, terutama melalui sektor pendidikan dengan guru sebagai aktor utamanya.
“Transformasi Papua Tengah harus dimulai dari manusianya. Guru adalah ujung tombak perubahan dan penentu masa depan generasi kita. Mereka adalah arsitek peradaban yang membentuk arah pembangunan daerah,” tegas Gubernur Meki Nawipa dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru saat ini bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera dipercepat. Karena itu, program RPL dinilai sangat relevan karena memberi kesempatan kepada para guru untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan tugas mengajar di sekolah.
Gubernur juga meluruskan pemahaman masyarakat terkait kebijakan pendidikan gratis yang sedang dijalankan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa program tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi siswa, tetapi juga mencakup seluruh ekosistem pendidikan, termasuk peningkatan kualitas guru.
“Pendidikan gratis bukan hanya soal siswa. Guru juga harus mendapatkan akses peningkatan kapasitas. Melalui RPL ini, mereka bisa kuliah sambil tetap mengajar. Ini bagian penting dari pendidikan gratis yang menyeluruh,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Papua Tengah juga terus menyalurkan dukungan melalui program beasiswa pendidikan bagi mahasiswa dengan IPK minimal 2,75. Namun, Meki Nawipa menegaskan bahwa perguruan tinggi juga harus berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah melalui riset, inovasi, dan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pemerintah sudah hadir lewat pembiayaan pendidikan. Maka kampus juga harus hadir lewat solusi, inovasi, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan Papua Tengah,” katanya.
Secara teknis, program RPL memungkinkan guru yang telah memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun mendapatkan pengakuan pengalaman tersebut dalam bentuk konversi Satuan Kredit Semester (SKS). Dengan sistem ini, para guru dapat menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) dalam waktu relatif singkat, sekitar satu hingga dua tahun.
Gubernur pun mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti program ini dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan komitmen tinggi agar hasilnya benar-benar berdampak bagi kualitas pendidikan di Papua Tengah.
“Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Pemerintah sudah membuka jalan, sekarang yang dibutuhkan adalah keseriusan dan komitmen dari setiap peserta,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Meki Nawipa juga menyoroti persoalan validitas data pendidikan yang dinilai masih menjadi tantangan besar di Papua Tengah. Menurutnya, ketidakakuratan data dapat berdampak langsung pada kebijakan yang tidak tepat sasaran, termasuk dalam penanganan angka putus sekolah dan pemerataan layanan pendidikan.
“Kalau datanya tidak akurat, maka kebijakannya juga bisa salah arah. Karena itu pembenahan data pendidikan harus dimulai dari tingkat paling bawah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebbudayaan Papua Tengah, Nurhaidah Nawipa, menjelaskan bahwa program RPL ini memang dirancang sebagai instrumen percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru melalui pengakuan pengalaman kerja dan pelatihan yang telah dijalani selama bertahun-tahun.
Ia menyebutkan, pada tahun 2026 pemerintah menargetkan sebanyak 110 guru dari berbagai kabupaten di Papua Tengah mengikuti program tersebut.
“Awalnya terdapat sekitar 150 calon peserta yang terdata, namun disesuaikan kembali dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. Tahun ini target realistisnya adalah 110 guru,” jelas Nurhaidah.
Ia menambahkan, program RPL menjadi bagian dari strategi besar pemerintah daerah yang terintegrasi dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), sehingga para guru nantinya tidak hanya memenuhi syarat akademik formal, tetapi juga memiliki kompetensi profesional yang lebih kuat.
Pemerintah menargetkan pada tahun 2028 kualitas tenaga pendidik di Papua Tengah semakin merata, profesional, dan mampu menjawab tantangan pendidikan secara menyeluruh di seluruh wilayah.
“Target kami bukan hanya gelar sarjana, tetapi bagaimana guru-guru di Papua Tengah benar-benar siap menghadapi tantangan pendidikan modern dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di daerah,” pungkasnya.
Program ini menjadi bukti komitmen berkelanjutan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam membangun pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai fondasi utama menuju Papua Tengah Emas.
