NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire, Papua Tengah – Rencana aksi mimbar bebas yang diinisiasi kelompok solidaritas mahasiswa asal Kabupaten Paniai di Nabire menuai respons keras dari para tokoh masyarakat Suku Moni. Aksi tersebut diketahui membawa agenda penolakan terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Paniai, termasuk rencana pemekaran Kabupaten Moni yang kini tengah diperjuangkan masyarakat adat.
Menanggapi hal itu, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hingga kalangan intelektual Suku Moni menggelar pertemuan khusus di Kampung Gerbang Sadu Wadio, Distrik Nabire Barat, Minggu sore (17/5/2026).
Pertemuan tersebut menghasilkan sikap tegas bahwa perjuangan pemekaran Kabupaten Moni merupakan aspirasi murni masyarakat adat yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade dan tidak dapat diganggu oleh pihak mana pun.
Para tokoh menilai pemekaran Kabupaten Moni menjadi jalan strategis untuk mengakhiri ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat di wilayah timur Kabupaten Paniai.
Mereka menegaskan bahwa sejak tahun 2000, masyarakat Moni secara konsisten mendorong pembentukan DOB sebagai upaya mempercepat pelayanan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat adat.
Tokoh Pemuda Suku Moni sekaligus Koordinator Pemekaran DOB Moni Wilayah Paniai, Yudas Zonggonau, menilai gerakan penolakan yang dilakukan sejumlah kelompok mahasiswa di Nabire, Paniai, Timika, maupun Jayapura sebagai langkah yang tidak berdasar.
Menurutnya, seluruh persyaratan administratif maupun aspirasi masyarakat telah terpenuhi secara sah.
“DOB Moni adalah kebutuhan mendesak masyarakat. Ini bukan kepentingan segelintir orang, tetapi harapan kolektif warga yang telah diperjuangkan selama 25 tahun. Karena itu kami meminta semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan,” tegas Yudas.
Ia menambahkan, pemekaran bukan sekadar pembentukan wilayah administratif baru, tetapi instrumen percepatan pembangunan agar masyarakat Moni tidak terus tertinggal dibanding daerah lain di Papua Tengah.
Senada dengan itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Moni, Aten Kobogau, mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar segera memberi perhatian serius terhadap aspirasi tersebut.
“Kami juga ingin merasakan kemajuan seperti daerah lain. Kabupaten Moni harus segera dimekarkan supaya pembangunan bisa menjangkau masyarakat kami yang selama ini hidup dalam keterisolasian,” ujarnya.
Aten menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak mana pun yang mencoba menghambat atau menggagalkan proses pemekaran Kabupaten Moni.
Ia menilai aspirasi ini lahir dari kebutuhan riil masyarakat untuk memperoleh pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, efektif, dan merata.
Sementara itu, tokoh intelektual muda Suku Moni, Tendius Zonggonau, menyoroti dampak positif DOB Moni terhadap masa depan generasi muda, terutama dalam sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Menurutnya, terbentuknya kabupaten baru akan membuka banyak peluang kerja bagi putra-putri asli wilayah lima distrik di timur Paniai, khususnya bagi masyarakat Suku Moni dan Suku Mee.
“DOB Moni adalah peluang emas untuk menciptakan ruang kerja baru, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperluas akses ekonomi masyarakat lokal,” jelas Tendius.
Ia juga secara terbuka meminta kelompok-kelompok yang mengatasnamakan mahasiswa agar menghentikan segala bentuk gerakan yang berpotensi mengganggu tahapan administrasi pemekaran yang saat ini sedang berproses di tingkat pemerintah.
Pertemuan tersebut ditutup dengan pernyataan sikap bersama seluruh elemen masyarakat Suku Moni yang menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan Kabupaten Moni sebagai DOB baru di Papua Tengah.
Mereka berharap pemerintah pusat segera merealisasikan aspirasi tersebut demi masa depan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi masyarakat adat di wilayah timur Paniai.
