NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire : PAPUA TENGAH | Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, serta pihak swasta untuk berkolaborasi memperluas pelayanan kapal perintis guna menjangkau masyarakat di kampung-kampung pesisir wilayah utara dan selatan Papua Tengah pada tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan John NR Gobai dalam rilis yang diterima awak media pada Senin (22/6/2026) pukul 17.58 WIT, usai melakukan pertemuan dengan jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, yakni Petrus Runaki dan Melianus Pigome.
Menurut Gobai, keberadaan kapal perintis selama ini telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat pesisir yang selama bertahun-tahun mengalami keterbatasan akses transportasi laut. Karena itu, layanan yang telah berjalan harus dipertahankan bahkan diperluas agar semakin banyak kampung terpencil dapat terhubung dengan pusat pelayanan pemerintahan dan ekonomi.
Gobai menjelaskan bahwa sejak tahun 2024 pelayanan kapal perintis telah beroperasi melayani sejumlah wilayah pesisir di Kabupaten Nabire dan sekitarnya.
Rute yang telah berjalan meliputi Teluk Umar, Yaur, Nabire, Wapoga hingga Kabupaten Waropen. Dalam perkembangannya, pemerintah juga telah menambah rute pelayanan sehingga kapal tidak hanya berlayar dari Wapoga menuju Teluk Umar, Yaur dan Nabire, tetapi juga melayani perjalanan sebaliknya.
“Kapal Perintis Sanus 63 dan Sanus 58 selama ini telah menjadi tulang punggung transportasi masyarakat pesisir yang sulit dijangkau melalui jalur darat,” kata Gobai.
Ia menyebut pelayanan tersebut harus tetap menjadi prioritas pemerintah karena wilayah pesisir Papua Tengah memiliki karakter geografis yang sangat menantang. Banyak kampung yang hanya bisa dijangkau melalui transportasi laut sehingga keberadaan kapal perintis sangat dibutuhkan masyarakat.
Selain wilayah Yaur dan Teluk Umar, Gobai juga menyoroti pentingnya pelayanan kapal perintis menuju Kampung Sipu-Sipu di Distrik Jita, Kabupaten Mimika.
Menurutnya, dermaga Sipu-Sipu sebenarnya sudah mulai dilayani pada tahun 2025. Namun operasional kapal mengalami kendala akibat pendangkalan alur pelayaran di kawasan Pulau Tiga, Mimika.
Akibat kondisi tersebut, kapal perintis tidak dapat beroperasi secara optimal sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.
Gobai menegaskan bahwa persoalan pendangkalan tersebut harus segera mendapat perhatian pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Ia berharap pengerukan alur pelayaran dapat dilakukan sehingga kapal perintis kembali bisa masuk dan melayani masyarakat Distrik Jita secara normal.
“Pelayanan ke Yaur, Teluk Umar, Napan, Weinami hingga Jita harus tetap dipertahankan dan kembali diusulkan dalam program tahun 2027,” ujarnya.
Dalam pertemuan bersama Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditlala) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada tahun 2025 lalu, Gobai mengaku telah mengusulkan agar kapal perintis dapat menyinggahi wilayah Potowaiburu di Distrik Mimika Barat Jauh, Kabupaten Mimika.
Namun usulan tersebut belum dapat direalisasikan karena Kementerian Perhubungan mensyaratkan adanya pembangunan pelabuhan atau dermaga terlebih dahulu.
Karena itu, Gobai meminta seluruh pihak untuk memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur pelabuhan di wilayah tersebut.
Menurutnya, masyarakat Mimika Barat Jauh selama ini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi laut yang berdampak pada distribusi barang, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta mobilitas masyarakat.
Ia berharap Potowaiburu dapat masuk dalam daftar pelabuhan singgah kapal perintis pada tahun 2027 setelah infrastruktur pendukung tersedia.
Gobai juga mendorong perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah tersebut untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur transportasi laut.
Salah satu perusahaan yang disebut adalah PT MAK yang diharapkan dapat membantu pembangunan dermaga di Potowaiburu.
Meski demikian, Gobai menegaskan seluruh proses pembangunan harus tetap berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan agar sesuai dengan standar teknis pelabuhan dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting untuk mempercepat pembangunan wilayah pesisir yang selama ini masih menghadapi keterbatasan sarana transportasi.
Selain Potowaiburu, Gobai juga menyoroti kondisi Dermaga Mambor yang berada di Pulau Mambor, Distrik Moora, Kabupaten Nabire.
Ia menjelaskan bahwa dermaga tersebut sebenarnya telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Papua pada masa lalu. Namun hingga kini masih terdapat sejumlah pekerjaan yang belum rampung sehingga kapal perintis belum dapat bersandar secara optimal.
Menurut Gobai, penyelesaian pembangunan dermaga tersebut sangat penting agar Pulau Mambor dapat menjadi salah satu titik singgah kapal perintis pada tahun 2027.
“Kami berharap pekerjaan yang belum selesai di Dermaga Mambor dapat segera dituntaskan sehingga pelayanan transportasi laut bagi masyarakat Pulau Mambor dapat meningkat,” katanya.
Dalam catatan yang disampaikan kepada pemerintah daerah, Gobai juga mengusulkan keterlibatan sejumlah perusahaan besar dalam mendukung pengembangan transportasi laut di Papua Tengah.
Ia menyebut perusahaan seperti PT Freeport Indonesia, PT MAK, dan PT Jati Darma Indah dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun kerja sama pembangunan infrastruktur.
Gobai mengusulkan PT MAK dapat membantu pembangunan dermaga Potowaiburu, sementara PT Jati Darma Indah berkontribusi pada pengembangan fasilitas di Teluk Umar.
Sedangkan PT Freeport Indonesia diharapkan dapat membantu pengerukan alur sungai dan kawasan dermaga di sekitar Pulau Tiga agar kapal perintis dapat masuk dengan aman dan lancar.
Menurutnya, dukungan sektor swasta akan mempercepat peningkatan konektivitas antarwilayah yang selama ini menjadi tantangan utama pembangunan kawasan pesisir Papua Tengah.
Menutup pernyataannya, Gobai meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Nabire, Kementerian Perhubungan, serta pihak swasta untuk membangun kolaborasi yang kuat dalam memperluas layanan transportasi laut.
Ia menegaskan bahwa pelayanan kapal perintis bukan sekadar sarana transportasi, tetapi juga menjadi jalur utama distribusi logistik, kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir.
“Karena itu kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mendorong pelayanan kapal perintis serta menyiapkan sarana dan prasarana pendukung agar masyarakat di kampung-kampung pesisir Papua Tengah dapat terlayani dengan baik,” ujar Gobai.
Dengan berbagai usulan tersebut, Papua Tengah diharapkan memiliki jaringan transportasi laut yang lebih luas dan menjangkau wilayah-wilayah terpencil pada tahun 2027, sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke kampung-kampung pesisir utara dan selatan.
