NEWS.BUSURNABIRE .ID – Nabire Papua Tengah | Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, kembali menyoroti pentingnya pembangunan sistem transportasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah Papua Tengah, khususnya daerah-daerah terpencil, terisolir, dan sulit diakses melalui jalur darat.
Dalam rilis yang diterima awak media pada Rabu (24/6/2026), John NR Gobai menegaskan bahwa transportasi udara melalui pesawat perintis harus menjadi prioritas utama pemerintah untuk membangun jembatan pelayanan antara pemerintah dan masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman maupun pesisir Papua Tengah.
Menurutnya, kondisi geografis Papua Tengah yang didominasi pegunungan, lembah, rawa, sungai, dan wilayah pesisir membuat transportasi konvensional tidak selalu mampu menjangkau seluruh kampung secara efektif. Karena itu, keberadaan pesawat perintis, kapal kecil, hingga transportasi darat bersubsidi menjadi kebutuhan mendasar yang tidak bisa diabaikan.
John Gobai menjelaskan bahwa sekitar 70 persen masyarakat Papua masih tinggal di wilayah yang jauh dari pusat kota maupun ibu kota kabupaten.
Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga distribusi kebutuhan pokok sering mengalami hambatan akibat keterbatasan akses transportasi.
“Transportasi merupakan kunci utama untuk menjangkau daerah-daerah pelosok pegunungan maupun wilayah pantai yang jauh dari kota. Jika transportasi tidak tersedia dengan baik, maka pelayanan pemerintah tidak akan merata di Papua,” ujarnya dalam rilis tersebut.
Ia menilai pembangunan infrastruktur jalan memang penting, namun pada banyak wilayah Papua Tengah, kondisi geografis membuat pembangunan jalan membutuhkan biaya besar dan waktu yang sangat panjang.
Dalam situasi tersebut, pesawat perintis berkapasitas kecil, kapal perintis, serta perahu motor menjadi solusi paling realistis untuk menghubungkan masyarakat dengan pusat pelayanan pemerintahan.
Menurut Gobai, pendekatan pembangunan transportasi di Papua tidak bisa disamakan dengan wilayah lain di Indonesia yang sebagian besar memiliki akses jalan memadai.
“Papua memiliki karakter geografis yang berbeda. Karena itu kebijakan transportasinya juga harus berbeda dan disesuaikan dengan kondisi lapangan,” katanya.
John Gobai mengingatkan bahwa pelayanan transportasi udara di Papua bukanlah hal baru.
Sejak awal tahun 1960-an, sejumlah maskapai penerbangan misi telah hadir membantu membuka keterisolasian wilayah Papua melalui penerbangan perintis.
Beberapa maskapai yang disebut memiliki kontribusi besar dalam sejarah pembangunan Papua antara lain AMA dan MAF yang selama puluhan tahun melayani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.
Bahkan, kata Gobai, MAF pernah mengembangkan pesawat yang mampu mendarat di wilayah perairan untuk menjangkau daerah rawa dan kawasan yang belum memiliki landasan udara memadai.
“Dari awal tahun 1960-an, pesawat AMA dan MAF sudah terbang melintasi Tanah Papua dari timur ke barat dan dari utara ke selatan. Mereka menjadi pelopor yang membuka akses masyarakat terhadap pelayanan dasar,” ungkapnya.
Keberadaan penerbangan perintis tersebut, lanjut Gobai, telah membantu ribuan warga mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, pelayanan gereja, distribusi logistik, hingga bantuan kemanusiaan.
Tidak sedikit masyarakat yang dapat memperoleh pertolongan medis darurat karena adanya pesawat perintis yang mampu menjangkau daerah-daerah terpencil dalam waktu singkat.
Dalam rilisnya, Gobai juga menyinggung peran besar para misionaris yang pada masa lalu membangun berbagai landasan udara sederhana di wilayah pegunungan dan pedalaman Papua.
Menurutnya, pembangunan landasan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan komersial, melainkan untuk mempermudah pelayanan masyarakat yang tersebar di wilayah yang sangat sulit dijangkau.
Di kawasan sekitar Danau Paniai misalnya, banyak lapangan terbang dibangun untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pelayanan sosial.
Beberapa wilayah yang pernah dilayani penerbangan perintis antara lain Enarotali, Obano, Kebo, Epouto, Komopa, Bilogai, Bilai, Mbiandoga, Nabia, Agimuga, Ilaga, Beoga, Mulia, Ilu, Sinak, Kokonao, Potowaiburu, Kekwa, Ewer, Pirimapun hingga Senggo.
Sementara di kawasan Pegunungan Tengah, penerbangan perintis melayani rute-rute seperti Wamena, Kurulu, Woogi, Wosilimo, Piramid, Maki, Tiom, Mamit, Karubaga, Oksibil, Abmisibil, Batom, Anggruk, Ninia dan Nalca.
Meski sebagian wilayah tersebut terlihat berdekatan di peta, kondisi medan yang ekstrem membuat perjalanan darat membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu.
Karena itulah pesawat perintis menjadi pilihan utama untuk memastikan pelayanan tetap berjalan.
“Daerah-daerah itu berdekatan, tetapi harus dijangkau dengan pesawat demi pelayanan kepada masyarakat. Karena itu penerbangan perintis menjadi kebutuhan yang sangat penting,” jelas Gobai.
Gobai juga mengingatkan bahwa pemerintah pernah memberikan subsidi kepada maskapai nasional untuk melayani rute-rute terpencil di Papua.
Pada masa lalu, pemerintah melalui PT Merpati Nusantara Airlines mendapatkan dukungan untuk menjangkau kecamatan-kecamatan terpencil, bahkan menghubungkan antarkabupaten dan antarprovinsi.
Menurutnya, kebijakan tersebut terbukti membantu memperkuat konektivitas wilayah dan mempercepat pelayanan publik.
Saat ini pemerintah pusat masih menjalankan program subsidi penerbangan perintis melalui berbagai skema pengadaan dan lelang rute penerbangan.
Namun Gobai menilai program tersebut perlu diperluas dan diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Ia mengusulkan agar pemerintah tidak hanya memberikan subsidi untuk pesawat perintis, tetapi juga mendukung transportasi laut dan darat yang melayani daerah terpencil.
“Dukungan subsidi perlu diperluas untuk pesawat, kapal, dan bus yang melayani masyarakat di kampung-kampung. Ini penting agar konektivitas tidak terputus,” katanya.
Lebih lanjut, Gobai menekankan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan dan kesehatan di Papua Tengah sangat bergantung pada tersedianya transportasi yang memadai.
Guru, tenaga kesehatan, penyuluh, aparat pemerintahan, serta petugas pelayanan lainnya membutuhkan akses transportasi yang aman dan terjangkau untuk mencapai lokasi tugas.
Tanpa transportasi yang memadai, berbagai program pembangunan berpotensi mengalami hambatan.
Ia mencontohkan masih banyak tenaga guru dan petugas kesehatan yang menghadapi kesulitan mencapai kampung-kampung terpencil karena mahalnya biaya transportasi.Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal.
“Guru dan mantri harus bisa sampai ke tempat tugas mereka. Jika transportasi sulit dan mahal, pelayanan tentu akan terganggu,” ujarnya.
Karena itu Gobai mendorong pemerintah untuk menjadikan subsidi transportasi sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan.
Menurutnya, biaya transportasi yang terjangkau akan mempermudah mobilitas aparatur sekaligus mendorong distribusi barang kebutuhan pokok ke wilayah pedalaman.
Sebagai solusi, John Gobai mengusulkan adanya kerja sama yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, dan maskapai penerbangan perintis yang selama ini beroperasi di Papua.
Maskapai seperti AMA, MAF, YAJASI, ADVEN, TARIKU, dan HELIVIDA dinilai memiliki pengalaman panjang dalam melayani masyarakat pedalaman.
Melalui skema subsidi tiket yang tepat, masyarakat dapat memperoleh akses transportasi dengan biaya yang lebih terjangkau.
Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan kerja sama tersebut untuk mendukung distribusi bantuan sosial, logistik pendidikan, obat-obatan, hingga bahan makanan tambahan bagi masyarakat di kampung-kampung.
Gobai menilai pendekatan kolaboratif semacam ini akan lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik yang memerlukan waktu panjang.
“Kita harus membangun kemitraan yang kuat agar pelayanan dasar bisa menjangkau seluruh masyarakat Papua Tengah,” katanya.
Selain transportasi udara, Gobai menegaskan pentingnya penguatan transportasi laut dan darat sebagai bagian dari sistem konektivitas terpadu.
Untuk wilayah pesisir dan daerah aliran sungai, kapal-kapal kecil dan perahu motor dinilai sangat efektif dalam mendukung mobilitas masyarakat.
Sementara untuk wilayah yang telah memiliki akses jalan, layanan transportasi darat seperti DAMRI perlu diperluas jangkauannya hingga ke daerah-daerah yang masih minim layanan.
Dengan mengintegrasikan transportasi udara, laut, dan darat, pemerintah diyakini dapat menciptakan jaringan pelayanan yang lebih merata.
Langkah tersebut juga akan membantu mempercepat distribusi hasil pertanian, perikanan, dan produk masyarakat ke pusat-pusat ekonomi.
“Transportasi udara, transportasi air, dan transportasi darat harus berjalan bersama. Ketiganya saling melengkapi untuk menjangkau masyarakat Papua Tengah,” tegasnya.
John Gobai menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Tengah perlu mengambil langkah konkret dengan menyiapkan skema subsidi khusus bagi penerbangan perintis yang melayani wilayah pegunungan.
Menurutnya, subsidi tersebut penting agar harga tiket dapat dijangkau masyarakat, sekaligus memastikan guru, tenaga kesehatan, aparat pemerintah, dan kebutuhan pokok masyarakat dapat mencapai kampung-kampung terpencil secara berkelanjutan.
“Saya berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat mengalokasikan subsidi untuk pesawat perintis yang melayani daerah pegunungan. Dengan subsidi itu, biaya transportasi bisa lebih murah, pelayanan kesehatan dan pendidikan bisa berjalan maksimal, serta masyarakat tidak lagi terisolasi dari pusat pelayanan pemerintah,” tegas John Gobai.
Di akhir rilisnya, John NR Gobai menegaskan bahwa pembangunan Papua Tengah harus dimulai dari kampung-kampung yang selama ini sulit dijangkau.
Menurutnya, kehadiran negara tidak hanya diukur dari pembangunan gedung atau fasilitas di perkotaan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan langsung kepada masyarakat di daerah terpencil.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan seluruh pemerintah kabupaten untuk menjadikan sektor transportasi sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Dengan dukungan subsidi tiket pesawat perintis, kapal kecil, dan transportasi darat, masyarakat diyakini akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintahan, serta berbagai program pembangunan lainnya.
“Jika transportasi dapat menjangkau masyarakat, maka pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan juga akan sampai kepada masyarakat. Inilah jembatan pembangunan yang sesungguhnya bagi Papua Tengah,” tutup John NR Gobai.
