NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire : Papua Tengah | Gabungan masyarakat adat suku Wate, Aiwai, dan Dani dari Distrik Makimi mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire pada Jumat (18/9/2026). Melalui aksi damai, warga menuntut campur tangan wakil rakyat untuk menyelesaikan kebuntuan operasional PT Kristalin Ekalestari yang telah terhenti selama lebih dari dua bulan.
Penghentian aktivitas tambang tersebut dinilai memukul langsung ketahanan ekonomi dan akses layanan dasar warga di kawasan Masawo.
Koordinator aksi, Maria Erari, menegaskan bahwa kedatangan mereka murni menyuarakan nasib hajat hidup orang banyak, bukan membawa agenda kelompok tertentu.
“Hari ini kami lapar! Kami sakit! Semua karena perusahaan ini ditutup. Kami ini masyarakat yang taat aturan dan hukum, tapi hari ini piring makan kami pecah,” tegas Maria saat berorasi di hadapan para anggota dewan.
Dalam orasinya, Maria merinci bagaimana operasional perusahaan selama ini terintegrasi erat dengan penopang kebutuhan masyarakat adat di lintas suku termasuk Wate, Dani, Mee, Moni, dan warga Makimi.
Penghentian kegiatan usaha berdampak langsung pada beberapa sektor krusial:
- Pendidikan: Bantuan biaya sekolah hingga bangku perguruan tinggi terhenti, termasuk program pelunasan tunggakan administrasi sekolah yang sebelumnya kerap menahan ijazah para siswa.
- Kesehatan dan sosial: Terhentinya subsidi transportasi darurat, pengadaan unit ambulans, serta kendaraan operasional rumah ibadah.
- Papan dan infrastruktur: Berhentinya program bantuan pembangunan perumahan masyarakat adat di wilayah adat Masawo.
Warga menilai kebijakan penghentian operasional tidak memperhitungkan dampak sosial-ekonomi di tingkat tapak. Tanah Masawo yang dikelola merupakan tanah ulayat leluhur yang selama ini hasilnya menyokong dapur warga secara riil.
Upaya komunikasi telah ditempuh ke berbagai pintu tanpa hasil konkret, hingga masyarakat memutuskan membawa persoalan ini langsung ke parlemen daerah.
“Kami mau berteriak kepada siapa lagi? Kami minta tolong lihat, buka mata, dan punya hati untuk kami. Jangan mementingkan diri sendiri lalu mengorbankan banyak orang,” pungkas Maria.
Masyarakat adat mendesak DPRK Nabire mengambil peran aktif sebagai jembatan diplomasi ke Pemerintah Kabupaten Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, hingga kementerian terkait di tingkat pusat guna membuka kembali ruang kerja sama operasional yang legal dan berkelanjutan.
