NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire | Majelis Rakyat Papua Tengah (MRP Papua Tengah) menyoroti konflik berkepanjangan yang masih terjadi di beberapa wilayah Papua, khususnya Kabupaten Intan Jaya sejak 2019 hingga saat ini.
Anggota MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau, SE, menegaskan bahwa akar persoalan bukan sekadar konflik antar-suku, melainkan benturan ideologi yang berkepanjangan antara pihak yang mengusung semboyan NKRI Harga Mati dengan kelompok yang menyuarakan Papua Merdeka Harga Mati.
“Ini bukan masalah perang suku atau marga, tetapi ini masalah ideologi. Masyarakat sipil menjadi korban, TNI-Polri juga korban, bahkan TPN-OPM ikut menjadi korban. Situasi ini sudah berlangsung lama dan harus dicari solusinya secara menyeluruh,” ungkap Wandagau saat memberikan keterangan, Selasa (30/09/2025).
Dalam keterangannya, Wandagau menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan pasukan nonorganik di kampung-kampung wilayah Papua Tengah. Menurutnya, penempatan yang berlebihan justru membuat ruang gerak masyarakat sipil semakin terbatas.
Ia menyebut, jumlah pasukan yang ditempatkan di kampung-kampung tidak sedikit, bahkan mencapai 70 hingga 200 personel di setiap titik. Kondisi tersebut berdampak pada rasa takut masyarakat yang ingin beraktivitas mencari nafkah di kebun maupun menjalankan kegiatan ekonomi sehari-hari.
“Pasukan nonorganik ini sebenarnya disiapkan untuk kepentingan negara dalam kondisi darurat, tapi justru sekarang malah ditempatkan di seluruh Papua, terutama Papua Tengah. Hal ini menimbulkan rasa takut masyarakat kami, sehingga mereka kesulitan untuk hidup normal,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Wandagau secara langsung meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto sebagai Panglima Tertinggi TNI agar melakukan evaluasi mendalam terhadap penempatan pasukan nonorganik di Papua Tengah.
“Maka pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto, harus melakukan evaluasi terkait penempatan-penempatan pasukan nonorganik ini. Pasukan-pasukan elit seharusnya diturunkan hanya ketika negara dalam keadaan darurat, bukan untuk mengisi kampung-kampung. Kami mohon ada langkah evaluasi serius dan dialog nasional yang melibatkan semua pihak,” harapnya.
Lebih lanjut, Wandagau menekankan pentingnya dialog terbuka yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, MRP Papua Tengah, hingga tokoh adat dan masyarakat sipil. Ia menilai tanpa duduk bersama mencari solusi, konflik berkepanjangan di Papua Tengah tidak akan pernah selesai.
“Saya berharap ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah Kabupaten, DPRD, Gubernur Papua Tengah bersama DPRP dan MRP harus duduk bersama mencari solusi terbaik. Tujuannya agar masyarakat Papua bisa kembali hidup damai, aman, dan bebas mencari nafkah di atas tanah mereka sendiri,” jelas Wandagau.
Wandagau juga menegaskan bahwa aparat keamanan di level daerah, seperti Kapolda Papua Tengah, Danrem, hingga Kapolres, harus dilibatkan dalam upaya penyelesaian konflik. Menurutnya, mereka perlu duduk bersama dengan komandan pos-pos pasukan nonorganik untuk mencari titik temu.
“Kapolda, Danrem, dan Kapolres harus mengundang Danpos dari berbagai kesatuan pasukan nonorganik agar bisa bersama-sama mencari solusi. Kalau tidak ada langkah serius seperti ini, maka konflik bersenjata akan terus berlanjut dan sulit diakhiri,” tutup Wandagau.
