NEWS.BUSURNABIRE.ID -NABIRE –Papua Tengah | Penyidikan kasus pembunuhan seorang remaja yang terjadi di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, pada 30 Juli 2026 terus menunjukkan perkembangan signifikan. Polres Nabire memastikan seluruh tahapan penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan berlandaskan alat bukti ilmiah sebelum memasuki tahap rekonstruksi.
Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., M.H., CPHR menjelaskan bahwa penyidik Satreskrim saat ini masih melengkapi sejumlah tahapan penting, termasuk pemeriksaan saksi ahli yang berkaitan dengan barang bukti elektronik dan hasil pemeriksaan medis terhadap korban.
Salah satu agenda yang segera dilakukan adalah pemeriksaan ahli terhadap rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang telah diamankan penyidik dari lokasi kejadian. Selain itu, dokter yang melakukan Visum et Repertum terhadap korban juga akan dimintai keterangan sebagai saksi ahli guna memperkuat konstruksi hukum dalam perkara tersebut.
“Seluruh proses pemeriksaan akan kami tuntaskan terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan gelar perkara sebagai dasar penentuan waktu pelaksanaan rekonstruksi,” ujar AKBP Samuel kepada wartawan di Mapolres Nabire, Kamis (6/8/2026).
Kapolres menegaskan bahwa pelaksanaan rekonstruksi nantinya akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan penasihat hukum keluarga korban. Bahkan, keluarga korban juga akan menerima undangan resmi untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan penyidikan.
Langkah tersebut diambil agar seluruh proses penanganan perkara dapat dipantau secara objektif oleh pihak yang berkepentingan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada keluarga korban.
Menurutnya, koordinasi antara penyidik dan kuasa hukum keluarga akan terus dilakukan agar setiap perkembangan penyidikan dapat diketahui secara jelas tanpa menimbulkan kesalahpahaman.
AKBP Samuel menegaskan bahwa penyidik Polri tidak membangun konstruksi perkara berdasarkan opini, isu yang berkembang di masyarakat maupun pengakuan tersangka semata.
Sebaliknya, seluruh proses penyidikan mengacu pada alat bukti yang sah sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hasil pemeriksaan ilmiah di lapangan.
“Kami bekerja berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan. Pengakuan pelaku bukan menjadi satu-satunya dasar pembuktian karena yang kami utamakan adalah bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.
Kapolres juga menjawab pertanyaan masyarakat mengenai tidak adanya pemasangan police line di lokasi kejadian.
Ia menjelaskan bahwa Tim Identifikasi Polres Nabire telah menyelesaikan proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara menyeluruh dan seluruh barang bukti yang diperlukan telah diamankan.
Dengan selesainya proses identifikasi tersebut, menurutnya, tidak terdapat lagi kepentingan penyidikan yang mengharuskan lokasi tetap dipasang garis polisi.
Dalam kesempatan tersebut, AKBP Samuel mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarluaskan identitas korban maupun pelaku melalui media sosial ataupun media massa.
Pasalnya, perkara tersebut melibatkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sehingga perlindungan identitas merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kapolres juga meminta seluruh pihak, termasuk pejabat publik, tokoh masyarakat, maupun pengguna media sosial agar menyampaikan informasi secara bertanggung jawab dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Kami mengajak seluruh masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi penyebaran informasi yang keliru yang justru dapat memperkeruh situasi,” katanya.
Saat ini penyidik telah mengirimkan permohonan pemeriksaan kepada para saksi ahli dan masih menunggu jadwal pelaksanaan pemeriksaan.
Di sisi lain, penyidik juga berpacu dengan batas waktu penahanan tersangka. Masa penahanan awal selama tujuh hari telah diperpanjang menjadi total 15 hari sehingga seluruh tahapan penyidikan diupayakan selesai tepat waktu.
Apabila seluruh alat bukti dan keterangan saksi ahli telah lengkap, berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan melalui pelimpahan Tahap I.
“Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana dan tidak ada hambatan, awal pekan depan, kemungkinan Senin atau Selasa, kami menargetkan berkas perkara Tahap I sudah dapat kami kirimkan ke Kejaksaan,” pungkas AKBP Samuel.
Polres Nabire memastikan proses hukum akan terus berjalan hingga tuntas sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus membuka ruang koordinasi dengan kuasa hukum keluarga korban sebagai bagian dari komitmen mewujudkan penyidikan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
