NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire – Papua Tengah | Pemerintah Provinsi Papua Tengah di bawah kepemimpinan Meki F. Nawipa resmi mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang mencakup jenjang SMP, SMA, SMK, hingga SLB termasuk fasilitas asrama di delapan kabupaten wilayah Papua Tengah.
Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada lagi hambatan biaya bagi peserta didik, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP), untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak dan merata.
Delapan kabupaten yang menjadi cakupan program ini meliputi Nabire, Mimika, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya. Kebijakan tersebut juga berlaku baik untuk sekolah negeri maupun swasta yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Kebijakan pendidikan gratis ini dinilai sebagai implementasi nyata dari amanat UUD 1945 Pasal 31 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Papua Tengah dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing.
Sejalan dengan kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam agenda Asta Cita, dengan fokus pada pemerataan akses pendidikan hingga ke wilayah terpencil serta peningkatan kualitas SDM secara menyeluruh.
Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, program ini kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional berupa pembebasan seluruh biaya pendidikan di tingkat menengah dan pendidikan khusus.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/259 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 3 Oktober 2025. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan sekolah gratis di seluruh wilayah provinsi.
Langkah ini juga disebut sebagai terobosan pertama dalam sejarah Papua Tengah, karena untuk pertama kalinya kebijakan pendidikan gratis diterapkan secara menyeluruh di tingkat provinsi dengan cakupan luas.
Ketua DPW Partai Rakyat Adil Makmur Papua Tengah, Jeckson Ikomou, memberikan apresiasi atas kebijakan tersebut. Ia menilai program ini sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.
Menurutnya, kebijakan tersebut telah menjawab harapan lama masyarakat, khususnya terkait akses pendidikan tanpa beban biaya.
“Harapan yang selama ini dinantikan masyarakat akhirnya dijawab oleh Gubernur Papua Tengah. Program sekolah gratis ini sangat berarti dan baru pertama kali diterapkan secara luas di Papua,” ujar Jeckson.
Sementara itu, Sekretaris Partai Prima Papua Tengah, Amikel Goo, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai kebijakan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat keadilan sosial di sektor pendidikan.
“Ini adalah program yang sudah lama dinantikan masyarakat akar rumput. Pemerintah daerah akhirnya mampu menghadirkan solusi nyata melalui pendidikan gratis,” ungkapnya.
Dengan diterapkannya program ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas pendidikan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban ekonomi masyarakat, tetapi juga mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua Tengah agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
