NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire| Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara resmi meluncurkan Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis sebagai wujud komitmen Gubernur Meki Nawipa, SH, bersama Wakil Gubernur Deinas Geley, dalam menjamin hak pendidikan yang adil, merata, dan sepenuhnya gratis bagi seluruh generasi muda Papua Tengah.
Kegiatan launching ini dilaksanakan di Ballroom Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama Nabire, Rabu (3/12/2025), dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pendidikan, serta perwakilan pelajar dan mahasiswa.
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan gratis merupakan realisasi langsung dari janji politik yang ia sampaikan kepada rakyat Papua Tengah.
“Waktu kamu memilih saya, kamu harus pulang dan tidur tenang lima tahun. Saya pastikan anak-anakmu bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan gratis. Dan hari ini kita mulai implementasikan satu per satu,” tegas Gubernur.
Saat ini, sebanyak 26.217 siswa SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta di seluruh Papua Tengah, telah resmi menikmati program sekolah gratis. Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 43,5 miliar untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional pendidikan menengah tersebut.
Gubernur menegaskan kepada seluruh kepala dinas di kabupaten agar memastikan dana benar-benar tersalurkan tepat sasaran dan digunakan sesuai peruntukan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini menjalankan sedikitnya 20 program besar prioritas di sektor pendidikan, yang meliputi:
- Pendidikan berkualitas dan sekolah gratis
- Sertifikasi serta peningkatan kesejahteraan guru
- Penyediaan smartboard di sekolah
- Bantuan biaya pendidikan mahasiswa dalam dan luar Papua
- Pembangunan Sekolah Unggulan Mepamor Expo (100 siswa)
- Dukungan asrama berbasis keagamaan dan wilayah 3T
- Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)
- Fasilitasi kebutuhan lintas kabupaten
Total anggaran yang telah digelontorkan untuk keseluruhan program tersebut mencapai lebih dari Rp 90 miliar.
Untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keadilan penerima manfaat, Pemprov Papua Tengah turut meluncurkan Aplikasi Data Siswa Orang Asli Papua (OAP) yang mencakup seluruh database siswa dari jenjang SD hingga SMA/SMK.
Sistem ini memuat:
- Data jumlah siswa
- Biaya per siswa
- Kebutuhan tiap sekolah
- Validitas penerima manfaat
“Aplikasi ini tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh kejujuran. Kita semua harus jujur untuk memastikan keadilan bagi anak-anak kita,” ujar Gubernur.
Sebagai penguatan SDM dan pelayanan pendidikan di distrik-distrik terpencil, Pemprov Papua Tengah juga meluncurkan Program APG (Aparat Penggerak Gizi/Pendidikan).
Sebanyak 276 sarjana Orang Asli Papua telah direkrut dan ditempatkan di berbagai distrik untuk membantu:
- Pelayanan pendidikan
- Pendataan siswa
- Pendampingan program prioritas pemerintahan
Program ini juga menjadi solusi nyata dalam mengurangi angka pengangguran sarjana di Papua Tengah.
Dengan prinsip pembangunan berkeadilan melalui semboyan “No Child Never Die – Tidak Ada Anak yang Tertinggal”, Pemprov Papua Tengah memprioritaskan pembangunan sekolah baru di wilayah:
- Mulia
- Ilaga
- Sugapa
- Enarotali
- Waghete
- Kobakma
Kebijakan ini bertujuan agar anak-anak di wilayah pedalaman tidak lagi harus menempuh jarak jauh ke kota demi memperoleh pendidikan.
Selain pendidikan dasar dan menengah, Pemprov Papua Tengah juga memberikan bantuan pendidikan kepada 5.261 mahasiswa yang sedang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar Papua.
“Kalau saya dulu harus berjuang dengan susah untuk sekolah, apalagi anak-anak kita hari ini. Kita wajib bantu mereka,” ungkap Gubernur.
Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa pembangunan Papua Tengah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Yang bisa membuat daerah ini aman adalah kita sendiri. Tidak ada alasan untuk tidak bekerja. Tidak ada alasan untuk tidak mengajar. Semua sudah difasilitasi pemerintah,” tegasnya.
Gubernur menutup dengan memastikan bahwa seluruh program pendidikan ini bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan fondasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Papua Tengah.
“Saya menjamin setiap kebijakan akan dikawal secara transparan dan tidak boleh diselewengkan,” pungkasnya.
