NEWS.BUSURNABIRE.ID – MIMIKA – Papua Tengah | Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah menggelar hearing bersama Pemerintah Kabupaten Mimika dan sejumlah pemangku kepentingan guna mencari solusi atas berbagai persoalan strategis masyarakat pesisir, mulai dari terhentinya pelayanan kapal perintis menuju Dermaga Sipu-Sipu Distrik Jita, pengelolaan tailing, pembangunan kampung nelayan hingga status Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Selasa (5/5/2026) itu dipimpin Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobai, dan dihadiri Bupati Mimika, Kapolda Papua Tengah, akademisi, serta sejumlah stakeholder terkait.
Dalam hearing tersebut, John Gobai menegaskan bahwa persoalan akses transportasi menuju Distrik Jita menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan ekonomi masyarakat.
“Persoalan akses transportasi akan menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Upaya lobi ke pemerintah pusat sudah dilakukan. Jadi, ini adalah hutang yang harus saya bayar. Maka kita harus meyakinkan kementerian agar trayek kapal perintis ini tetap dipertahankan,” tegas John Gobai.
Menurutnya, keberadaan kapal perintis sangat penting agar masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman dapat melakukan aktivitas dengan biaya transportasi yang lebih terjangkau.
Selama ini, masyarakat di Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Jita dan Distrik Agimuga menghadapi persoalan serius akibat pendangkalan alur sungai yang menghambat jalur transportasi air.
Padahal pada tahun 2025 lalu, kapal perintis sempat beroperasi untuk melayani masyarakat, namun kini pelayanan tersebut terhenti.
Selain persoalan transportasi, hearing juga membahas pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia yang dinilai memiliki potensi ekonomi besar bagi masyarakat lokal.
John Gobai menegaskan bahwa selama aktivitas pertambangan masih berjalan, maka tailing akan tetap ada dan harus dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi masyarakat Papua Tengah, khususnya warga Mimika.
“Kalau ini menjadi peluang bisnis, maka pengelolaannya harus diprioritaskan bagi anak-anak negeri Mimika. Pemerintah Provinsi Papua Tengah hanya akan mengizinkan pengelolaan tailing bagi masyarakat lokal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tailing selama ini telah dimanfaatkan menjadi berbagai produk bernilai ekonomis seperti batako, paving block, pasir dan material lainnya yang dapat membuka peluang usaha bagi Orang Asli Papua (OAP).
Dalam hearing tersebut, DPR Papua Tengah juga menyoroti pengembangan kampung nelayan di wilayah pesisir Nabire dan Mimika.
Bentangan laut yang luas dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor perikanan, namun masyarakat nelayan masih menghadapi banyak keterbatasan seperti minimnya sarana prasarana, ketersediaan BBM, es balok hingga akses pasar.
Persoalan status Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako juga menjadi perhatian serius karena dinilai penting dalam mendukung ekosistem perikanan dan ekonomi masyarakat pesisir.
Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, berharap hearing tersebut menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi arah kebijakan pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah hingga pemerintah pusat.
“Fokus hearing hari ini adalah mencari solusi terhadap kendala pelayanan kapal perintis ke Dermaga Sipu-Sipu,” kata Johannes Rettob.
Menurutnya, persoalan pendangkalan sungai tidak hanya terjadi di wilayah Jita, tetapi hampir di seluruh kawasan pesisir Mimika.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika telah memasukkan penanganan pendangkalan sungai sebagai program khusus dalam RPJMD.
“Ini menjadi pola rencana besar. Dalam RPJMD sudah menjadi program khusus untuk menyelesaikan persoalan pendangkalan sungai,” ujarnya.
Johannes Rettob juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini telah bekerja sama dengan pihak yang pernah menangani Sungai Mahakam guna memetakan titik-titik persoalan sungai di wilayah pesisir Mimika.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Papua Tengah, Jeremias Rontini, mengapresiasi langkah DPR Papua Tengah yang menggelar hearing terbuka untuk membahas persoalan masyarakat.
Menurutnya, forum seperti ini sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mampu meminimalisir potensi konflik sosial di wilayah Papua Tengah.
“Kalau program berjalan dan masyarakat merasakan manfaatnya, maka situasi keamanan juga akan lebih kondusif,” ujar Jeremias Rontini.
Ketua STIH, Maria Florida Kotorok, turut menyampaikan apresiasi kepada DPR Papua Tengah yang selama ini aktif melibatkan kalangan akademisi dalam berbagai agenda strategis daerah.
“Terima kasih kepada pimpinan DPR Papua Tengah yang selalu menggandeng kami, memberi kesempatan kepada kami terutama kepada Wakil Ketua IV, John Gobai,” katanya.
Melalui hearing tersebut, DPR Papua Tengah berharap lahir langkah nyata dalam penyelesaian pelayanan kapal perintis menuju Dermaga Sipu-Sipu, pembangunan kampung nelayan di Poumako dan wilayah lainnya, serta penyelesaian persoalan status PPI Poumako yang berpihak kepada Orang Asli Papua di Papua Tengah.
