NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire _ Papua Tengah | Upaya membangun Papua Tengah yang aman, damai, dan harmonis terus diperkuat melalui pendekatan dialog dan kolaborasi lintas elemen masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Operasi Cinta Damai Noken 2026 yang berlangsung di Nabire, Kamis (11/6/2026).
Mengusung tema “Penguatan Sinergi Polri dan Tokoh Masyarakat Papua Tengah dalam Menjaga Kamtibmas yang Aman dan Damai”, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan aparat keamanan dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kepala suku, paguyuban, hingga organisasi kemasyarakatan dari berbagai wilayah di Papua Tengah.
Dalam forum tersebut, Kapolda Papua Tengah didampingi Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Tengah Ignatius Adii dan Ketua DPRD Kabupaten Nabire Nanci Karolin Warobay. Suasana diskusi berlangsung terbuka dan penuh keakraban, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah kehidupan sosial.
Dalam sambutannya, Brigjen Pol Jermias Rontini menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat diwujudkan hanya melalui penegakan hukum semata. Menurutnya, dialog yang konstruktif menjadi salah satu kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Kapolda mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta memperkuat komunikasi antar kelompok guna mencegah munculnya konflik yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
“Mari kita menjaga persatuan, memperkuat komunikasi, menyelesaikan setiap persoalan melalui dialog dan musyawarah, serta bersama-sama menangkal provokasi maupun hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Kapolda.
Ia menegaskan bahwa Polda Papua Tengah akan terus hadir sebagai institusi yang memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat secara profesional dan humanis.
Menurut Kapolda, forum diskusi seperti ini sangat penting karena mampu menghadirkan berbagai perspektif dari masyarakat sehingga aparat keamanan dapat memahami persoalan secara lebih utuh sebelum menentukan langkah penyelesaiannya.
Dalam sesi diskusi, sejumlah tokoh adat menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat Papua Tengah.
Kepala Suku Mee Papua Tengah, Melkias Muyapa, menyoroti konflik sosial dan sengketa batas wilayah yang masih terjadi di beberapa daerah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah sengketa wilayah Kapiraya yang melibatkan masyarakat Kamoro dan Mee.
Menurutnya, penyelesaian konflik di Papua Tengah perlu mengedepankan pendekatan adat karena kepala suku dan tokoh adat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar persoalan yang terjadi di masyarakat.
“Peran kepala suku sangat penting dalam proses penyelesaian konflik karena masyarakat adat masih sangat menghormati keputusan dan mekanisme adat yang berlaku,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Suku Wolani Papua Tengah, Harun Agimbau, menyampaikan persoalan tingginya angka pengangguran yang masih menjadi tantangan di delapan kabupaten wilayah Papua Tengah.
Selain itu, ia juga menyoroti aktivitas pertambangan yang memanfaatkan wilayah adat tanpa adanya komunikasi dan kesepakatan yang jelas dengan pemilik hak ulayat.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kapolda Papua Tengah menyatakan kesiapan institusinya untuk membantu memfasilitasi komunikasi dan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa.
Menurutnya, pendekatan dialogis menjadi langkah terbaik untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak sekaligus menjaga stabilitas keamanan daerah.
Kapolda juga menekankan bahwa pembangunan keamanan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong peningkatan akses Orang Asli Papua (OAP) terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga peluang kerja di berbagai sektor.
“Kita perlu meningkatkan akses Orang Asli Papua terhadap pendidikan kedinasan dan peluang rekrutmen pada institusi pemerintah, serta memperbanyak pelatihan keterampilan agar mereka mampu bersaing. Ini menjadi salah satu langkah penting dalam menekan angka pengangguran,” jelasnya.
Masukan penting juga datang dari tokoh agama Protestan, Pdt. Junus Mabubedari. Ia menyoroti maraknya penyebaran informasi yang belum tentu benar melalui media sosial yang berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
Karena itu, ia mendorong peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi sebelum menyebarkannya.
Selain itu, ia mengusulkan peningkatan patroli keamanan di wilayah-wilayah yang dianggap rawan kriminalitas serta penguatan sistem keamanan lingkungan melalui pengaktifan kembali pos kamling.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda menilai bahwa keamanan lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan.
Ia bahkan mendorong pemanfaatan teknologi pendukung keamanan seperti pemasangan kamera pengawas atau CCTV pada sejumlah titik strategis guna membantu proses pemantauan situasi lingkungan secara real time.
Ketua DPRD Kabupaten Nabire, Nanci Karolin Warobay, memberikan apresiasi terhadap berbagai langkah yang telah dilakukan Kapolda Papua Tengah selama kurang lebih empat bulan menjabat.
Menurutnya, kehadiran Brigjen Pol Jermias Rontini telah membawa energi baru dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua Tengah.
Meski demikian, Nanci menilai masih diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi daerah.
Ia menyinggung sejumlah isu yang masih menjadi perhatian masyarakat, seperti kebersihan lingkungan, distribusi BBM, gangguan kamtibmas, hingga penertiban lalu lintas.
Nanci juga mengajak para kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk aktif memberikan edukasi kepada generasi muda agar terhindar dari berbagai tindakan kriminalitas yang merugikan masyarakat.
Ketua FKUB Papua Tengah, Ignatius Adii, menegaskan bahwa keamanan yang berkelanjutan harus dibangun di atas fondasi kesadaran hukum yang kuat.
Menurutnya, nilai-nilai adat, ajaran agama, dan hukum positif harus berjalan seiring sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia menilai sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh adat menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat Papua Tengah yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan suku.
FGD Operasi Cinta Damai Noken 2026 tersebut menjadi bukti nyata bahwa menjaga keamanan Papua Tengah bukan hanya tugas Polri semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Melalui ruang dialog yang terbuka, berbagai aspirasi dan persoalan masyarakat dapat didengar secara langsung serta dicarikan solusi bersama demi mewujudkan Papua Tengah yang aman, damai, harmonis, dan semakin sejahtera.
