NEWS.BUSURNABIRE.ID – MAKASSAR – Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Tengah, Bekies Kogoya, menegaskan bahwa penyelesaian konflik pemilu di Papua tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah maupun aparat keamanan.
Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui tata kelola pemerintahan yang kolaboratif atau polycentric governance agar demokrasi berjalan aman, damai, dan bermartabat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bekies saat dikonfirmasi NEWS.BUSURNABIRE.ID melalui sambungan telepon seusai mengikuti International Conference yang berlangsung di Hotel Gammara, Makassar, Kamis (23/7/2026).
Dalam keterangannya, Bekies menjelaskan bahwa dirinya mempresentasikan makalah ilmiah berjudul “Polycentric Governance and Election Conflict Mitigation in Puncak Jaya, Papua, Indonesia” di hadapan akademisi dan peneliti dari berbagai negara.
“Saya ingin menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pemilu di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya, memerlukan kerja bersama seluruh elemen. Pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, DPR, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil hingga masyarakat harus berjalan dalam satu semangat membangun demokrasi yang damai,” ujar Bekies melalui sambungan telepon.
Menurut Bekies, pengalaman konflik yang pernah terjadi di sejumlah daerah di Papua menjadi pelajaran penting bahwa pendekatan keamanan saja belum cukup. Diperlukan komunikasi yang intensif, koordinasi antarlembaga, penyelesaian sengketa melalui dialog, serta penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya lokal.
Ia menjelaskan, konsep polycentric governance memberikan ruang bagi banyak aktor untuk berkolaborasi dalam mengambil keputusan sehingga potensi konflik dapat dicegah sejak dini sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Papua memiliki karakter sosial dan budaya yang sangat kuat. Karena itu, pendekatan berbasis kearifan lokal harus menjadi bagian penting dalam mitigasi konflik pemilu agar seluruh pihak merasa memiliki tanggung jawab menjaga kedamaian,” katanya.
Bekies berharap hasil kajian yang dipresentasikan pada forum internasional tersebut tidak hanya menjadi bahan diskusi akademik, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas demokrasi di Papua.
Konferensi internasional tersebut diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar bersama sejumlah perguruan tinggi dan lembaga dari Indonesia maupun luar negeri. Kegiatan itu mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, serta delegasi dari 12 negara yang membahas isu tata kelola pemerintahan, demokrasi, transformasi politik, hingga pembangunan berkelanjutan.
Selain mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Tengah, Bekies Kogoya juga sedang menempuh Program Doktor (S3) di Universitas Hasanuddin, Makassar.
Keikutsertaannya sebagai pemakalah pada konferensi internasional tersebut menjadi bagian dari kontribusi akademiknya dalam memperkuat kajian mengenai tata kelola pemerintahan, resolusi konflik, dan penguatan demokrasi di Papua.
Bekies berharap forum ilmiah internasional tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif sehingga dapat mendukung terciptanya penyelenggaraan pemilu yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan, khususnya di wilayah Papua yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas.
