NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire : Papua Tengah | Upaya percepatan pemulihan layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Tengah mulai menunjukkan hasil. Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Papua Tengah memastikan sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya dihentikan sementara kini telah kembali beroperasi.
Kepala Regional BGN Papua Tengah, Nalen Situmorang, mengungkapkan bahwa pembukaan kembali layanan dilakukan secara bertahap setelah melalui proses evaluasi dan perbaikan di lapangan. Fokus utama pemulihan saat ini berada di Kabupaten Nabire yang dinilai sudah siap menjalankan operasional secara penuh.
“Untuk wilayah Nabire secara keseluruhan sudah kembali berjalan. Total ada 11 SPPG yang status suspensinya telah dicabut, terdiri dari lima unit di Nabire dan enam unit di Mimika,” jelasnya, Senin (4/5/2026).
Meski demikian, proses pembenahan masih berlangsung di Kabupaten Mimika. Dari total fasilitas yang ada, masih terdapat lima SPPG yang belum diaktifkan kembali karena sedang dalam tahap perbaikan sarana dan kesiapan operasional.
“Di Mimika, baru satu yang sudah kembali aktif, sementara lima lainnya masih kita siapkan agar memenuhi standar,” tambahnya.
Seiring pencabutan status suspensi, SPPG yang telah aktif kini kembali menjalankan fungsi utamanya, yakni memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Aktivitas ini mulai berjalan setelah surat resmi pencabutan diterbitkan pada pekan lalu.
Secara keseluruhan, BGN mencatat terdapat 33 unit SPPG yang tersebar di tiga kabupaten di Papua Tengah. Rinciannya, 14 unit berada di Nabire, 18 unit di Mimika, dan satu unit di Deiyai. Jumlah ini menjadi fondasi awal dalam mendukung perluasan program MBG di wilayah tersebut.
“Cakupan ini baru di tiga kabupaten. Ke depan, kita akan terus dorong pengembangan ke daerah lain agar manfaat program ini semakin luas,” ujarnya.
BGN juga menyiapkan langkah ekspansi ke enam kabupaten lain yang hingga kini belum terjangkau layanan MBG. Strategi pengembangan akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah pegunungan dan kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Untuk wilayah perkotaan, pendekatan yang digunakan adalah sistem aglomerasi, sementara di daerah terpencil akan melibatkan kolaborasi intensif dengan pemerintah daerah agar distribusi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Di sisi lain, BGN menyoroti pentingnya menjaga stabilitas pasokan pangan seiring bertambahnya jumlah SPPG. Hal ini dinilai krusial agar pelaksanaan program MBG tidak berdampak pada kenaikan harga bahan pokok di masyarakat.
“Ketersediaan pangan harus tetap terjaga. Jangan sampai program ini justru memicu tekanan inflasi di daerah,” tegas Nalen.
BGN turut mengapresiasi perhatian dari pemerintah pusat, termasuk kunjungan anggota DPR RI yang melakukan pemantauan langsung ke sejumlah SPPG dan sekolah penerima manfaat. Pengawasan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Dengan koordinasi yang terus diperkuat dari tingkat pusat hingga daerah, BGN optimistis program Makan Bergizi Gratis di Papua Tengah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat.
