NEWS.BUSURNABIRE.ID -NABIRE – Papua Tengah | Aspirasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Moni kembali menguat di wilayah Papua Tengah. Ratusan warga dari Suku Moni menggelar aksi dukungan di Kampung Gerbang Sadu Wadio, Distrik Nabire Barat, Sabtu (2/5/2026), sebagai bentuk komitmen memperjuangkan pemekaran wilayah.
Kegiatan tersebut berlangsung tertib dan penuh makna budaya. Massa yang hadir kompak mengumandangkan suara tradisional “Waiteya”, sebuah seruan khas Suku Migani yang melambangkan semangat persatuan serta kebangkitan perjuangan yang telah lama tertunda.
Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Moni, Isayas Zonggonau, menjelaskan bahwa wacana pembentukan kabupaten ini bukanlah hal baru. Ia menyebut, gagasan tersebut telah diperjuangkan sejak awal tahun 2000, bersamaan dengan proses pemekaran wilayah lain seperti Kabupaten Deiyai dan Intan Jaya.
Namun, menurutnya, proses tersebut sempat terhenti akibat kendala administratif, serta kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pasca pandemi COVID-19.
“Sekarang peluang mulai terbuka kembali. Seluruh persyaratan administratif telah kami perbarui, termasuk kajian akademik yang disusun bersama Universitas Cenderawasih,” ungkap Isayas.
Dalam rencana yang diajukan, Kabupaten Moni akan mencakup lima distrik, yakni Dumadama, Dogomo, Bibida, Bogobaida, dan Wegee Muka. Kawasan ini dinilai masih menghadapi keterbatasan akses dan membutuhkan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah agar pelayanan pemerintahan lebih efektif.
Dukungan juga datang dari tokoh adat. Kepala Suku Moni, Agus Zonggonau, menegaskan bahwa pemekaran bukan sekadar kepentingan kelompok, melainkan kebutuhan bersama demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal senada disampaikan tokoh intelektual Moni, Melkianus Zonggonau. Ia menilai kehadiran Kabupaten Moni nantinya akan menjadi ruang bersama yang inklusif bagi masyarakat Suku Moni maupun Suku Mee.
Dari sisi kesiapan sumber daya manusia, tim pemekaran mengklaim telah menyiapkan sekitar 600 aparatur sipil negara (ASN) asli Moni yang siap mengisi struktur pemerintahan jika DOB tersebut disahkan.
Selain itu, dukungan politik disebut terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Papua Tengah hingga Pemerintah Kabupaten Paniai.
Masyarakat berharap, terbentuknya Kabupaten Moni dapat menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan, mengurangi kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pegunungan Papua Tengah.
