NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire |Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di Kabupaten Nabire, Kepolisian Resor (Polres) Nabire melaksanakan apel kesiapan pengamanan pada Minggu (31/8/2025) di halaman Mako Polres Nabire.
Apel yang digelar pada pukul 16.25 WIT tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., dan turut dihadiri jajaran TNI, Satpol PP, hingga mitra strategis dari Sentra Komunikasi Mitra Polri (Senkom).
Dalam apel tersebut, ratusan personel gabungan hadir mengikuti jalannya kegiatan, termasuk jajaran perwira Polres Nabire, perwakilan Korem dan Batalyon, personel Brimob, Sat Samapta, lalu lintas, serta unsur masyarakat. Kehadiran lintas institusi ini menjadi bukti sinergitas dalam menjaga keamanan daerah menghadapi berbagai potensi gangguan yang mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Kapolres Nabire dalam sambutannya menegaskan bahwa apel pengamanan Harkamtibmas bukanlah kegiatan seremonial belaka, melainkan bentuk kesiapsiagaan seluruh aparat keamanan menghadapi dinamika situasi yang berkembang di lapangan.
“Rekan-rekan sekalian, apel ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dinamika situasi di lapangan. Kita semua tahu dalam beberapa hari terakhir ada riak-riak aksi unjuk rasa yang berujung anarkis di beberapa daerah lain. Kita berdoa dan berusaha maksimal agar hal serupa tidak terjadi di Nabire yang kita cintai,” ujar AKBP Tatiratu.
Ia menambahkan, aparat harus bersikap bijak dalam menyikapi situasi, terutama jika ada seruan aksi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
Dalam arahannya, Kapolres Nabire memaparkan sejumlah isu yang menjadi perhatian, di antaranya:
- Seruan aksi unjuk rasa pada 1 September 2025 terkait permintaan pembebasan empat tahanan politik di Sorong serta tuntutan pembubaran DPR.
- Isu Free West Papua, yang masih menjadi perhatian aparat keamanan di berbagai daerah.
- Keterlibatan kelompok mahasiswa gabungan Cipayung Plus dalam berbagai agenda aksi.
Menurut Kapolres, ketiga isu tersebut berpotensi menimbulkan gelombang aksi di Nabire mulai 1 hingga 5 September 2025. Oleh karena itu, aparat perlu menyiapkan langkah antisipatif yang matang.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Nabire juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi bersama Gubernur Papua Tengah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat provinsi.
“Bapak Gubernur mendukung penuh langkah-langkah pengamanan yang kita lakukan. Prinsipnya, hal-hal yang terjadi di luar sana tidak boleh terjadi di sini,” tegas Kapolres.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Danrem, Wakapolda, Kabinda, pimpinan DPR Papua, serta pejabat Polda Papua Tengah. Intinya, seluruh unsur sepakat menjaga keamanan di Nabire melalui penguatan sinergitas lintas instansi.
Kapolres menjelaskan strategi pengamanan yang disiapkan terbagi dalam tiga jenis Sistem Pengamanan (SISPAM), yaitu:
- SISPAM Kota – pengamanan di pusat kota Nabire dengan menempatkan personel di titik-titik rawan serta melaksanakan patroli gabungan untuk mencegah penjarahan atau kerusuhan di lokasi lain saat konsentrasi massa terjadi di satu titik.
- SISPAM Mako – pengamanan markas komando baik milik Polri, TNI, maupun instansi lain seperti kantor Satpol PP, kantor Gubernur, kantor Bupati, dan gedung DPR. Langkah ini disiapkan untuk mengantisipasi potensi penyerangan terhadap markas aparat.
- SISPAM Asrama TNI-Polri – pengamanan kawasan tempat tinggal anggota beserta keluarga dari potensi penyerangan, pembakaran, atau penganiayaan.
“Ini harga diri kita. Kalau mereka merangsek maju, memaksa masuk, apalagi dengan senjata tajam, kita wajib mempertahankan markas dan keluarga dengan tindakan tegas sesuai aturan,” tegas Kapolres.
Dalam apel tersebut, Kapolres menyebutkan bahwa kekuatan awal personel pengamanan sebanyak 467 anggota. Namun jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 750 hingga 800 personel dengan tambahan pasukan dari provinsi dan Polda Papua.
“Lebih baik kita siapkan pasukan dalam jumlah besar sejak awal, daripada kita kecolongan di lapangan. Prinsipnya, kita harus siap maksimal,” ujar Kapolres.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga memberikan dukungan melalui pengerahan 150 personel Satpol PP. Ditambah dengan 80 personel bantuan dari Polda Papua Tengah, kekuatan pengamanan di Nabire dipastikan optimal.
Kapolres Nabire menegaskan bahwa setiap tindakan aparat dalam pengamanan Harkamtibmas harus berpedoman pada prosedur tetap (protap).
Tahapan pengendalian massa dibagi dalam tiga level:
- Hijau: massa masih tertib, aparat hanya melakukan pengawalan dan negosiasi.
- Kuning: massa mulai anarkis, aparat mengambil tindakan peringatan dan pencegahan.
- Merah: massa melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa petugas maupun masyarakat, aparat berhak melakukan tindakan tegas terukur sesuai aturan, termasuk penggunaan peluru karet.
“Kita tidak boleh kalah terhadap tindakan anarkis. Tapi kalau mereka menyampaikan aspirasi dengan tertib, kita wajib mengawal sampai selesai. Itu hak mereka yang dilindungi undang-undang,” tegas Kapolres.
Dalam penutup arahannya, Kapolres mengingatkan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Namun kebebasan tersebut harus disampaikan sesuai aturan.
“Kalau mereka tertib, kita kawal. Tapi kalau berseberangan dengan NKRI, tidak boleh kita izinkan. Ingat, batas waktunya sampai pukul 18.00 WIT. Setelah itu, massa wajib membubarkan diri,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh aparat agar menjaga sikap, tutur kata, hingga tindakan di lapangan. “Jaga kata-katamu, jaga bibirmu, jaga tanganmu, jaga hatimu. Semua harus sesuai kondisi dan aturan,” ujarnya.
Kapolres mengakhiri sambutannya dengan doa agar Kabupaten Nabire tetap aman dan kondusif. “Meski kita siapkan seribu pasukan, tanpa pertolongan Tuhan percuma semua. Mari kita terus berdoa agar Nabire tetap damai,” pungkasnya.
Apel kesiapan pengamanan ini menjadi bukti komitmen Polres Nabire bersama TNI, Satpol PP, dan Senkom dalam menjaga Harkamtibmas di wilayah Papua Tengah. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan juga peran seluruh elemen masyarakat.
Dengan sinergi dan kesiapsiagaan, aparat berharap masyarakat merasa tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta menghindari dampak negatif dari isu-isu nasional maupun internasional yang bisa memicu kericuhan di daerah.
Apel pengamanan Harkamtibmas di Polres Nabire pada 31 Agustus 2025 menjadi langkah konkret menghadapi potensi kerawanan keamanan menjelang September 2025. Dengan dukungan penuh Forkopimda, pengerahan ratusan personel gabungan, dan strategi pengamanan tiga lapis, Polres Nabire memastikan masyarakat terlindungi dari ancaman gangguan ketertiban.
Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K. menegaskan prinsip pengamanan: tegas, terukur, sesuai SOP, dan selalu mengedepankan perlindungan masyarakat serta keutuhan NKRI.
