NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire: Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire perlu menjalani audit menyeluruh sebelum Pemerintah Provinsi Papua Tengah mempertimbangkan untuk mengambil alih pengelolaannya dari Pemerintah Kabupaten Nabire.
Hal ini disampaikan Gubernur Nawipa kepada wartawan pada Senin (26/5/2025) di dampingi Wagub Deinas Geley, menanggapi surat supervisi dari Bupati Nabire yang sebelumnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Kita sudah tahu kelemahan RSUD Nabire ada di mana. Karena itu, kami merekomendasikan agar pihak rumah sakit memberikan kepercayaan kepada BPKP, kantor akuntan publik, atau lembaga independen lainnya untuk melakukan audit secara menyeluruh,” tegas Gubernur Meki Nawipa.
Gubernur menjelaskan bahwa surat yang dikirimkan Bupati Nabire kepada Pemerintah Provinsi hanyalah bersifat supervisi, bukan pengalihan kewenangan pengelolaan RSUD Nabire.
“RSUD Nabire tetap milik Pemerintah Kabupaten Nabire. Kami hanya melaksanakan supervisi sesuai permintaan. Oleh karena itu, rekomendasi kami jelas: sebelum dilakukan pengalihan, audit internal harus dilakukan terlebih dahulu,” lanjutnya.
Menurut Nawipa, jika audit tersebut tidak dilakukan, maka berbagai persoalan di tubuh RSUD Nabire tidak akan terselesaikan. Ia menegaskan bahwa Pemprov Papua Tengah tidak bersedia mengambil alih pengelolaan RSUD Nabire tanpa adanya transparansi dan evaluasi menyeluruh.
“Setelah ada audit, barulah Bupati Nabire dapat memberikan mandat resmi kepada Gubernur untuk mengambil alih. Kalau tidak ada audit, kami tidak tahu apa isi di dalamnya. Tidak bisa asal ambil alih begitu saja,” tegasnya.
Gubernur Nawipa juga mengingatkan agar publik tidak salah paham atas keterlambatan pengambilalihan pengelolaan RSUD Nabire. Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab penuh atas rumah sakit tersebut tetap berada di tangan Bupati dan DPRD Kabupaten Nabire.
“Jangan sampai publik mengira karena ada surat dari Bupati, lalu Gubernur tidak bertindak. Semua proses harus melalui mekanisme yang benar, dan sekarang bola ada di tangan Pemkab Nabire,” ujarnya.
Langkah tegas dari Gubernur Papua Tengah ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kesehatan yang lebih baik di wilayahnya, khususnya melalui penataan tata kelola RSUD Nabire secara profesional.
