NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire: Aksi demo spontan yang digelar oleh seluruh pegawai PNS RSUD Nabire pada Senin, 3 Maret 2025, berakhir dengan rapat koordinasi antara Direktur RSUD Nabire, Dr. Frans Sayori, Ketua DPR Kabupaten Nabire, Nency Worabay, anggota DPR, serta perwakilan para pendemo. Rapat ini digelar untuk mencari solusi atas tuntutan pembayaran dana insentif, BPJS, dan jasa swasta yang tertunda sejak tahun 2024.
Aksi demo yang berlangsung di depan gedung RSUD Nabire ini diwarnai dengan penyampaian aspirasi oleh para pegawai. Salah satu pegawai dalam video berdurasi 6 menit 50 detik, yang beredar di media sosial menyampaikan,
“Etni satu itu bulan berjalan, sebelumnya itu sudah dibayar, artinya paling lambat sekali bulan 12 sekarang bulan berapa kita terima, dan itu yang saya mau tanyakan, kalau tidak disinggung kapan mau dibayar, disitu masalahnya.”
Menanggapi aksi tersebut, Direktur RSUD Nabire, Dokter Frans Sayori, bersama anggota DPD Kabupaten Nabire, mengadakan rapat dengan para pendemo di salah satu ruangan RSUD. Dalam rapat tersebut, Dokter Sayori menjelaskan upaya penyelesaian masalah, termasuk penandatanganan surat pengajuan uang muka untuk pembayaran BPJS.
“Regulasi pembayaran BPJS ini dokter semua sudah tau. Bulan ini klem masuk baru dibayar. Rumah sakit ini sejak dari awal saya jadi direktur tidak baik-baik saja, kita dibebani utang yang luar biasa oleh pihak sebelumnya dan itu bukan tanggung jawab beliau. Sekarang sebagai pimpinan, itu adalah tanggung jawab saya,” ujar Dr. Sayori.
Dokter Sayori juga mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran BPJS disebabkan oleh proses akreditasi RSUD Nabire yang membutuhkan dana hingga 3 miliar pada September 2023.
“Keterlambatan jasa BPJS karena kita habis harus akreditasi dengan kebutuhan 3 miliar tahun kemarin 2023 bulan September. Itu semua kita mau ambil uang dari mana sehingga kita gunakan jasa BPJS agar akreditasi itu jalan,” jelasnya.
Untuk mempercepat proses pembayaran, Dr. Sayori telah menandatangani surat pengajuan uang muka untuk BPJS.
“Hari ini saya telah menandatangani surat untuk dijadikan uang muka untuk membayar itu semua. Jadi, jangan memperkeruh lagi yang sebenarnya kalian juga tau,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Dr. Sayori juga meminta dukungan dari para pegawai untuk mempercepat penyelesaian klem BPJS.
“Saya meminta teman-teman bantu saya agar klem itu segera dan cepat. Ini sangat ironis sekali kalau bilang bayar kita dulu baru kita buat resume. Logikanya di mana?” ujarnya.
Selain itu, Dr. Sayori menyampaikan bahwa operasional RSUD Nabire juga menghadapi kendala finansial, termasuk pembayaran listrik yang mencapai Rp200 juta per bulan, honor pegawai, air PDAM, dan jaringan internet.
“Hari ini saya mau sampaikan, begitu jasa BPJS telah cair semua, saya akan bayarkan. Operasional tidak jalan sama sekali, jadi saya juga minta maaf, jangan salahkan saya,” tuturnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pegawai RSUD Nabire. Masyarakat pun menantikan tindak lanjut dari pemerintah daerah dan pihak RSUD Nabire untuk menyelesaikan permasalahan ini secara transparan dan adil.
