NEWS.BUSUR NABIRE.ID – Nabire: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, memberikan bantuan sembako (Bama) kepada pengungsi di Distrik Pogoma Sinak Barat, dan Sinak di Distrik Sinak pada Selasa, 14 Mei 2025, pukul 10.00 WIT. Bantuan tersebut disalurkan melalui empat penerbangan pesawat dari Timika, dengan total muatan 4 ton beras, gula, kopi, dan supermi.
Ketua DPRD Puncak, Tomas Tabuni, yang memimpin langsung rombongan bersama Negro Wanimbo (Ketua II DPRD) dan sejumlah anggota komisi-komisi DPRD lainnya, turun ke lapangan untuk memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak pengungsian.
Elizabeth N. Wafom, anggota DPRD dari Dapil II, menjelaskan melalui keterangan di WhatsApp, bahwa bantuan ini murni berasal dari perhatian dan kepedulian Dewan kepada masyarakat pengungsi. “Kami merasa perlu untuk membantu keluarga dan masyarakat kami. Itulah alasan kami turun langsung untuk memberikan bantuan,” tuturnya.
Di tengah kesulitan kehidupan di pengungsian, masyarakat menyambut kedatangan anggota DPRD dengan penuh antusiasme dan rasa haru. Kehadiran mereka membawa semangat dan inspirasi bagi para pengungsi, yang terus bertanya-tanya tentang kehidupan mereka ke depan.
Naomi, anggota DPRD lainnya, juga menambahkan, “Kami berharap bantuan sembako ini dapat memberikan bekal untuk masyarakat kami yang berada di tanah pengungsian. Semoga ini menjadi berkat bagi mereka,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD juga menyuarakan harapan agar pihak berwenang segera melakukan penarikan militer (TNI) yang ditempatkan di kawasan masyarakat sipil. Mereka meminta agar Panglima TNI segera mengambil langkah untuk menarik pasukan militer guna menghindari jatuhnya korban lebih lanjut.
“Diharapkan pemerintah dan lembaga DPRD dapat mendesak pemerintah provinsi Papua Tengah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini,” pungkas Elizabeth N. Wafom.
Bantuan sembako yang disalurkan diharapkan dapat sedikit meringankan beban para pengungsi, sekaligus menjadi simbol kepedulian dan solidaritas antara masyarakat dan perwakilan pemerintah daerah.
