NEWS.BUSURNABIRE.ID – BANDUNG, Komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung ketahanan pangan nasional terus diperkuat melalui pengembangan kepemimpinan, kolaborasi antarlembaga, dan pendekatan pemecahan masalah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Semangat tersebut diwujudkan oleh 25 Peserta Didik (Serdik) Kelompok Belajar (Pokjar) IV Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-76 Tahun Anggaran 2026 melalui kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) yang dilaksanakan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, Kompleks Pemerintah Daerah Soreang, Jawa Barat, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 11.00 WIB ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergisitas Polri dengan pemerintah daerah, Perum BULOG, Satgas Pangan Polresta Bandung, serta para pelaku usaha dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.
Mengusung tema besar “Mewujudkan Sinergisitas Polri dan Instansi Terkait Guna Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif”, kegiatan ini secara khusus membahas penguatan kerja sama Polri dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam mendukung ketahanan pangan melalui stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan pokok.
Pelaksanaan KKP Pokjar IV mendapat pendampingan dan pengawasan dari unsur Sespimma Polri, yakni Brigjen Pol Yosef Sriyono Joko Handono, S.I.K., M.H., dan Kombes Pol Suprayitno, S.H., S.I.K., selaku pengawas.
Turut hadir sebagai pembimbing AKBP Dewi Susilo Pengestu, A.Md., dan Kompol Zanuar Cahyo Wibowo, S.I.K., M.M., serta pendamping AKP Nita Marliana, S.E., dan Pengatur Endah Trisnawati.
Dalam sambutan Kepala Sespimma Polri yang disampaikan melalui Koordinator Widyaiswara Sespimma, ditegaskan bahwa Kuliah Kerja Profesi tidak sekadar menjadi bagian dari proses pendidikan, melainkan juga merupakan sarana strategis bagi calon pemimpin Polri untuk memahami secara langsung berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan pola pikir kritis, analitis, dan komprehensif, sekaligus meningkatkan kemampuan membangun jejaring kerja serta merumuskan solusi yang aplikatif terhadap persoalan lintas sektor.
Penguatan ketahanan pangan dinilai membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mengingat persoalan harga, pasokan, dan distribusi barang kebutuhan pokok memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas ekonomi masyarakat dan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Karena itu, Polri diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan langkah deteksi dini, pencegahan, koordinasi, dan kemitraan strategis dengan instansi terkait.
Kegiatan KKP menghadirkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, Drs. Yayan Suheryan, M.Si., bersama jajaran, Ratih Rachmawati dari unsur Perum BULOG Cabang Kabupaten Bandung, serta IPTU Andri Herdiana selaku Kasubnit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polresta Bandung.
Dalam forum tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung memaparkan peran strategis pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan perkembangan harga, mengawasi ketersediaan barang kebutuhan pokok, memperhatikan kelancaran jalur distribusi, serta memfasilitasi langkah intervensi pasar apabila diperlukan.
Sementara itu, Perum BULOG memaparkan dukungannya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah serta penyaluran komoditas sesuai tugas dan penugasan yang berlaku.
Dari aspek pengawasan, Satgas Pangan Polresta Bandung membahas pentingnya deteksi dini terhadap potensi gangguan distribusi, praktik penimbunan, penyimpangan perdagangan, serta tindakan spekulatif yang berpotensi mengganggu stabilitas harga dan merugikan masyarakat.
Ketiga unsur tersebut memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membangun sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan.
Kolaborasi lintas sektor menjadi semakin penting mengingat stabilitas pangan bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan juga berkaitan dengan daya beli, kesejahteraan masyarakat, dan terpeliharanya situasi kamtibmas yang kondusif.
Selain mendengarkan paparan para narasumber, peserta didik mengikuti sesi tanya jawab dan Focus Group Discussion (FGD) bersama unsur pemerintah daerah, BULOG, kepolisian, serta perwakilan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu peserta yang berpartisipasi dalam sesi tanya jawab adalah Serdik Kancerio Chalvari, S.T., M.T.
Forum tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan untuk mendalami tantangan pengawasan distribusi, pengendalian harga, ketersediaan pasokan, serta pentingnya integrasi informasi antarlembaga.
Diskusi juga menempatkan pelaku UMKM sebagai bagian penting dalam penguatan ekosistem ekonomi daerah yang produktif dan inklusif.
Melalui pendekatan tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai kebijakan dan mekanisme stabilisasi pangan, tetapi juga mempelajari bagaimana koordinasi lintas instansi dapat diterjemahkan menjadi langkah operasional yang tepat sasaran.
Hasil pembahasan KKP menghasilkan empat rumusan strategis yang dapat menjadi dasar penguatan koordinasi antara Polri, pemerintah daerah, BULOG, dan para pemangku kepentingan terkait.
Pertama, memperkuat sinergi lintas instansi melalui kolaborasi berkesinambungan dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan stok, dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
Kedua, mengoptimalkan pembagian peran dan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Polri berfokus pada deteksi dini, pengawasan, penegakan hukum, serta pemeliharaan kamtibmas. Pemerintah daerah menjalankan pemantauan pasar, pembinaan pelaku usaha, dan fasilitasi intervensi pasar, sedangkan BULOG mendukung penguatan pasokan serta stabilisasi pangan sesuai penugasan.
Ketiga, mendorong integrasi data dan pengawasan terpadu melalui pertukaran informasi harga, stok, dan pasokan secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat identifikasi potensi kelangkaan, hambatan distribusi, maupun praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.
Keempat, merumuskan rencana aksi bersama yang terukur, meliputi pemetaan wilayah rawan kelangkaan, pemantauan jalur distribusi, pelaksanaan operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah sesuai kebutuhan, serta evaluasi berkala berdasarkan indikator keberhasilan yang jelas.
Keempat rumusan tersebut menegaskan pentingnya perubahan pendekatan dari penanganan persoalan secara sektoral menuju upaya pencegahan dan penyelesaian masalah yang terintegrasi.
Di bawah koordinasi Ketua Pokjar IV, Serdik Yahya Dhadiri, S.H., M.H., kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses pembelajaran lapangan yang menghubungkan teori kepemimpinan, manajemen kepolisian, dan praktik kolaborasi antarlembaga.
Melalui observasi, paparan narasumber, serta diskusi bersama pemangku kepentingan, para peserta didik memperoleh perspektif mengenai kompleksitas tata kelola pangan dan pentingnya kehadiran Polri dalam mendukung stabilitas sosial ekonomi masyarakat.
Pembelajaran tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta didik ketika kembali bertugas di kesatuan masing-masing, khususnya dalam mengembangkan kepemimpinan yang adaptif, responsif, profesional, serta mampu membangun kolaborasi dengan berbagai instansi.
Lebih jauh, pelaksanaan KKP Pokjar IV Sespimma Polri Angkatan ke-76 mencerminkan bahwa pembangunan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara sendiri-sendiri.
Diperlukan keterpaduan antara kebijakan pemerintah, dukungan kelembagaan, kepastian distribusi, pengawasan yang efektif, serta keterlibatan dunia usaha agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
Kegiatan diakhiri dengan pembacaan kesimpulan dan rumusan tindak lanjut, dilanjutkan sesi foto bersama serta penutupan.
Melalui KKP ini, Sespimma Polri menegaskan pentingnya membentuk calon pemimpin kepolisian yang tidak hanya unggul dalam kemampuan manajerial dan penegakan hukum, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap persoalan ekonomi masyarakat, kemampuan membangun kemitraan strategis, serta komitmen menghadirkan solusi nyata bagi kepentingan bangsa.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara Polri, pemerintah daerah, BULOG, dan pelaku usaha, upaya menjaga stabilitas harga serta distribusi kebutuhan pokok di Kabupaten Bandung diharapkan semakin efektif, sekaligus memberikan kontribusi terhadap terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
