NEWSBUSURNABIRE.ID – Nabire-Papua Tengah | Enam Suku Pesisir Nabire akan menggelar Musyawarah Besar (Mubes) pertama enam suku di Kabupaten Nabire pada 9–11 Juli 2026. Menjelang pelaksanaan agenda adat tersebut, panitia Mubes bersama pengurus MUbes Enam Suku melakukan audiensi dan menyerahkan proposal dukungan kepada PT Nabire Baru.
Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (30/5/2026) bertempat di cafe Aiman Nabire Papua tengah itu diterima oleh perwakilan manajemen PT Nabire Baru, Arfan Arifin, SH., MH., yang mewakili perusahaan dalam menerima aspirasi serta proposal kegiatan dari Enam Suku Pesisir Nabire Gelar Mubes Pertama.
Ketua Dewan Adat Papua Daerah Nabire sekaligus perwakilan Enam Suku Pesisir Nabire, Herman Sayori, mengatakan audiensi tersebut dilakukan berdasarkan surat permohonan yang telah disampaikan kepada pihak perusahaan beberapa hari sebelumnya.
“Kami hadir bersama panitia Mubes dan para pendiri Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire untuk menyerahkan proposal kegiatan Musyawarah Besar Enam Suku yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 11 Juli 2026,” ujar Herman Sayori kepada awak media usai pertemuan.
Menurut Herman, pihaknya mengapresiasi PT Nabire Baru yang telah menerima rombongan Enam Suku Pesisir Nabire dan memberikan ruang dialog terkait pelaksanaan Mubes pertama yang akan menjadi forum tertinggi masyarakat adat di Kabupaten Nabire.
“Kami berterima kasih kepada PT Nabire Baru yang telah meluangkan waktu menerima kami. Proposal yang kami serahkan nantinya akan dipelajari oleh pimpinan perusahaan untuk melihat bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada kegiatan Mubes,” katanya.
Herman menjelaskan, Mubes pertama Enam Suku Pesisir Nabire akan menjadi momentum penting bagi masyarakat adat untuk merumuskan berbagai keputusan strategis yang berkaitan dengan kepentingan adat, pembangunan daerah, investasi, hingga hubungan kemitraan dengan berbagai pihak.
Menurutnya, keputusan yang dihasilkan dalam Mubes nantinya tidak hanya berdampak bagi masyarakat adat, tetapi juga menjadi referensi bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah Nabire.
“Mubes ini akan melahirkan keputusan-keputusan tertinggi yang menyangkut kepentingan masyarakat adat, pemerintah, perusahaan, dan seluruh pihak yang berada di wilayah adat,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Enam Suku Pesisir Nabire juga menyoroti pentingnya hubungan harmonis antara masyarakat adat pemilik hak ulayat dengan PT Nabire Baru yang beroperasi di sektor perkebunan kelapa sawit.
Herman menyebut wilayah adat sejumlah suku, termasuk Yerisiam, Yaur, dan Wate, memiliki keterkaitan dengan kawasan perkebunan yang dikelola perusahaan. Karena itu, komunikasi dan kerja sama yang baik dinilai sangat penting demi keberlanjutan investasi dan kesejahteraan masyarakat.
“Perusahaan ini hadir melakukan investasi di wilayah kami. Karena itu perlu ada dukungan dan kerja sama yang baik sehingga masyarakat maupun perusahaan dapat tumbuh bersama secara adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam dialog bersama perwakilan perusahaan yang diwakili Arfan Arifin, turut dibahas mengenai pengelolaan plasma dan inti perkebunan yang harus berjalan sesuai ketentuan hukum, regulasi pemerintah, serta norma adat yang berlaku.
Menurut Herman, sinkronisasi antara hukum negara, kebijakan perusahaan, dan aturan adat menjadi kunci untuk mencegah munculnya persoalan di kemudian hari.
Mubes pertama Enam Suku Pesisir Nabire dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 Juli 2026, di kawasan
Lokasi tersebut telah disepakati oleh panitia dan dicantumkan dalam proposal yang diajukan kepada berbagai pihak sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan kegiatan.
Enam Suku Pesisir Nabire berharap seluruh elemen masyarakat adat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta berbagai pihak terkait dapat mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Mubes pertama tersebut.
“Kami berharap Mubes ini berjalan sukses karena hasil keputusan yang lahir nantinya akan menjadi pedoman penting bagi masyarakat adat dalam mendukung pembangunan dan menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat di Kabupaten Nabire,” tutup Herman Sayori.
