NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire : Papua Tengah | Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Silwanus Soemoele, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi prioritas penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah provinsi baru tersebut.
Hal itu disampaikan Silwanus Soemoele saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah di Nabire, Senin (9/3/2026).
Menurut Sekda, sebagai daerah otonom baru (DOB) yang resmi dibentuk pada tahun 2022, Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan dalam membangun sistem pemerintahan yang kuat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Sebagai DOB yang baru dibentuk tahun 2022, Papua Tengah menghadapi berbagai tantangan dalam membangun sistem pemerintahan yang kuat dan efektif. Karena itu, pengembangan kompetensi ASN menjadi salah satu kunci utama,” ujar Silwanus.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna mendukung pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat.
Silwanus juga menyoroti kondisi geografis Papua Tengah yang sangat luas dan memiliki tingkat kesulitan akses yang tinggi. Wilayah ini memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah serta sejumlah daerah yang hanya dapat dijangkau menggunakan transportasi udara.
Beberapa wilayah seperti Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Intan Jaya masih memiliki keterbatasan akses transportasi darat sehingga pelayanan pemerintahan membutuhkan strategi khusus.
“Karena itu, peran ASN menjadi sangat strategis sebagai penggerak utama pembangunan daerah,” jelasnya.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur.
Salah satunya melalui perencanaan dan penganggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi ASN guna meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta kemampuan teknis aparatur di berbagai bidang pelayanan publik.
Selain itu, dalam waktu dekat pemerintah provinsi juga akan melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia, terutama pada jabatan-jabatan fungsional yang sangat dibutuhkan dalam struktur birokrasi daerah.
“Kami juga membutuhkan dukungan dari kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat kapasitas aparatur di Papua Tengah,” kata Silwanus.
Ia menambahkan, seluruh upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Papua Tengah yaitu mewujudkan daerah yang adil, sejahtera, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan.
Menurutnya, visi tersebut hanya dapat tercapai jika didukung oleh aparatur yang profesional, memiliki integritas tinggi, serta mampu bekerja secara inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
“Visi ini hanya dapat terwujud apabila didukung oleh aparatur yang profesional, berintegritas, dan mampu bekerja secara inovatif,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua, Emanuel Korey, mengatakan bahwa Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN bertujuan untuk menyamakan persepsi antar pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur.
Forum tersebut juga menjadi sarana untuk menyinkronkan kegiatan pelatihan antarunit pengelola pelatihan di setiap daerah serta mensosialisasikan kebijakan pengembangan kompetensi ASN.
“Forum ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi mengenai teknis pelaksanaan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana pelatihan, serta pembiayaan pelatihan aparatur,” ujar Emanuel.
Ia berharap melalui Rakor tersebut dapat dirumuskan berbagai solusi dan langkah konkret untuk memperkuat sistem pengembangan kompetensi ASN di wilayah Tanah Papua, sehingga kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat terus meningkat.
