NEWS.BUSURNABIRE.ID – NABIRE: Papua Tengah | Pemerintah Kabupaten Nabire resmi menggeber strategi besar percepatan eliminasi malaria melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Aula Bapperida, Jalan Merdeka, Nabire, Rabu (4/3/2026).
Forum ini menjadi langkah tegas pemerintah daerah dalam menjawab lonjakan kasus malaria yang kini mencapai sekitar 8.000 kasus dan menempatkan Nabire sebagai salah satu wilayah dengan beban malaria tertinggi di Provinsi Papua Tengah.
Pertemuan strategis tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Nabire Silas Elias Numobogre, S.Kep., Ns., M.Kes., Kepala Dinas Lingkungan Hidup Arfan Natan Palumpun, ST., MT., Kepala LPP RRI Nabire Surya S. Thalib, S.AP., M.Si., perwakilan UNICEF, para kepala distrik, kepala kampung, serta unsur OPD terkait.
Bupati Nabire yang diwakili Asisten I Setda Nabire, La Halim, S.Sos., dalam sambutannya menegaskan bahwa malaria di Nabire sudah berada pada level yang tidak bisa dianggap biasa.
“Ini bukan sekadar penyakit demam biasa. Malaria adalah penyakit mematikan, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak. Kita tidak boleh lagi menganggapnya ringan,” tegasnya saat membacakan sambutan Bupati.
Data Dinas Kesehatan menunjukkan angka kasus malaria telah menyentuh kisaran 8.000 kasus. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan dan menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan.
Secara medis, malaria adalah penyakit akibat infeksi parasit yang menyerang sel darah merah dan dapat memicu anemia berat. Dampaknya sangat berisiko pada ibu hamil karena dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, kelahiran prematur, bahkan kematian ibu dan bayi.
“Kalau generasi kita terus terpapar malaria, maka pembangunan sehebat apa pun tidak akan berdampak maksimal,” ujar La Halim.
Salah satu strategi yang menjadi sorotan adalah penguatan edukasi sejak dini. Pemerintah mendorong agar materi pencegahan malaria masuk dalam sosialisasi di sekolah, mulai dari TK hingga SMA.
Anak-anak dinilai memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran keluarga.
“Kalau anak-anak sudah paham bahaya malaria, mereka akan mengingatkan orang tuanya untuk menjaga kebersihan lingkungan,” kata La Halim.
Langkah ini diharapkan membangun perubahan perilaku jangka panjang, bukan sekadar intervensi sesaat.
Pemerintah juga mendorong kepala distrik dan kepala kampung agar aktif mengendalikan malaria di wilayah masing-masing. Salah satu opsi strategis adalah pembentukan kader malaria di kampung-kampung.
Pemanfaatan dana desa atau dana kampung dimungkinkan sepanjang sesuai regulasi dan dikonsultasikan dengan Dinas Kesehatan.
“Gunakan dana kampung secara bijak dan transparan. Jangan sampai menyalahi aturan, karena pengawasan anggaran sekarang sangat ketat,” tegasnya.
Kader malaria nantinya bertugas melakukan edukasi, pemantauan kasus, hingga mendorong warga untuk segera berobat jika mengalami gejala.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Nabire juga meminta dukungan penuh dari LPP RRI Nabire untuk mengintensifkan kampanye pencegahan malaria, terutama di wilayah pedalaman yang minim akses televisi dan internet.
Radio dinilai masih menjadi media paling efektif menjangkau masyarakat kampung.
“Kami berharap RRI bisa rutin menyiarkan dialog interaktif, edukasi, bahkan cerita rakyat bertema malaria agar pesan mudah diterima masyarakat,” ujar La Halim.
Kepala LPP RRI Nabire menyatakan siap bersinergi dengan Dinas Kesehatan untuk memperkuat kampanye publik melalui siaran radio yang menjangkau hingga pelosok Nabire.
Karena itu, Pemkab Nabire menargetkan eliminasi malaria pada 2028. Target tersebut bukan sekadar simbolis, melainkan komitmen menyelamatkan masa depan generasi Papua Tengah.
Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa eliminasi malaria bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan. Seluruh OPD diminta mengintegrasikan upaya pencegahan malaria dalam program masing-masing.
Kepala Dinas Kesehatan Nabire, Silas Elias Numobogre, menekankan bahwa pendekatan sektoral tidak lagi relevan.
“Kalau hanya Dinas Kesehatan dan UNICEF yang bergerak, kami tidak akan mampu. Ini harus jadi gerakan bersama,” katanya.
Ia mencontohkan, Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam pengelolaan sampah dan pengendalian genangan air. Dinas PUPR bertanggung jawab memastikan drainase dan infrastruktur tidak menciptakan tempat berkembang biaknya nyamuk. Sementara sektor pertanian diminta memperhatikan sistem irigasi agar tidak memicu genangan.
“Kami tidak bicara tambahan anggaran besar. Kami bicara perubahan cara kerja dan integrasi program,” jelasnya.
Gerakan “Tong Sama-Sama” diangkat sebagai semangat kolektif. Artinya, seluruh elemen masyarakat, mulai dari pejabat hingga warga kampung, memiliki tanggung jawab yang sama dalam memutus rantai penularan malaria.
Strategi lain yang disiapkan adalah memperketat screening di pelabuhan dan pintu masuk Nabire. Mobilitas penduduk dinilai menjadi faktor penting dalam penyebaran malaria.
Dinas Kesehatan bersama otoritas kesehatan pelabuhan akan melakukan pemantauan jika terjadi lonjakan kasus.
“Kalau grafik naik, kita harus cepat investigasi. Jangan tunggu sampai meledak,” kata Silas.
Langkah ini bertujuan mencegah importasi kasus dari luar daerah yang dapat memperburuk situasi epidemiologis.
Sebagai mitra pembangunan, UNICEF akan memberikan dukungan teknis dalam penyusunan strategi eliminasi, pemetaan risiko, serta peningkatan kapasitas lintas sektor.
Tahun 2026 akan menjadi fase penting untuk investigasi dan pemetaan detail kasus malaria di seluruh distrik di Nabire. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti menuju target eliminasi 2028.
Pendekatan ini diharapkan melahirkan inovasi di tiap OPD sehingga pengendalian malaria terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
Baik pemerintah daerah maupun Dinas Kesehatan sepakat bahwa tantangan terbesar adalah mengubah persepsi masyarakat yang menganggap malaria sebagai penyakit ringan.
“Malaria memang bisa sembuh, tetapi bisa juga membunuh. Jangan tunggu ada korban baru kita bergerak,” tegas Silas.
Edukasi berkelanjutan, aksi bersih lingkungan, penguatan layanan kesehatan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi pilar utama percepatan eliminasi.
Pemkab Nabire optimistis, dengan kolaborasi solid, angka kasus dapat ditekan secara signifikan dalam dua tahun ke depan. Target 2028 bukan sekadar ambisi administratif, melainkan komitmen menyelamatkan ibu hamil, bayi, dan generasi muda Papua Tengah dari ancaman penyakit mematikan ini.
Pertemuan lintas sektor di Aula Bapperida menjadi titik awal gerakan masif yang diharapkan segera ditindaklanjuti dalam aksi nyata di lapangan.
Kini, tantangan sesungguhnya ada pada implementasi. Jika seluruh elemen bergerak serentak, Nabire bukan hanya bisa menekan 8.000 kasus yang ada, tetapi benar-benar mewujudkan status bebas malaria pada 2028.
