NEWSBUSURNABIRE.ID – Nabire ; Papua Tengah | Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi faktor utama dalam mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru (DOB).
Dalam keterangan resminya kepada awak media, Sabtu (22/5/2026), ia menyampaikan bahwa Papua Tengah yang baru terbentuk pada 2022 masih berada pada tahap awal pembangunan sistem pemerintahan, sehingga membutuhkan ASN yang adaptif, kompeten, dan mampu bekerja secara profesional.
“Papua Tengah ini DOB baru, sehingga struktur pemerintahan, OPD, dan sistem kerja masih terus dibangun. Kalau SDM ASN tidak segera ditingkatkan, maka pelayanan publik akan berjalan lambat dan tidak efektif,” tegasnya.

Diben menjelaskan, tantangan pembangunan di Papua Tengah masih cukup besar, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius. Kondisi tersebut juga tercermin dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional.
Menurutnya, ASN memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan program pemerintah, termasuk Otonomi Khusus, Dana Desa, dan APBD, agar seluruh kebijakan dapat berjalan tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Selain itu, ia menyoroti kondisi geografis Papua Tengah yang luas, dengan medan berat serta keberagaman suku dan budaya, yang menuntut ASN memiliki kemampuan manajerial, komunikasi lintas budaya, serta inovasi dalam menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil.
“ASN harus mampu beradaptasi dengan kondisi lapangan. Tidak cukup hanya administratif, tetapi juga harus punya inovasi agar pelayanan pemerintah benar-benar sampai ke kampung-kampung,” ujarnya.
Diben juga menekankan pentingnya kesiapan ASN menghadapi era digitalisasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), e-budgeting, dan e-planning. Menurutnya, ASN yang tidak meningkatkan kapasitas diri akan menjadi penghambat dalam percepatan pembangunan daerah.
Ia turut menyoroti pentingnya penguatan SDM ASN lokal agar tidak terus bergantung pada tenaga dari luar daerah. Hal ini, kata dia, sejalan dengan tujuan pemekaran wilayah untuk memberikan ruang lebih besar kepada orang asli Papua dalam memimpin dan mengelola daerahnya sendiri.
“Karena itu saya mendorong Gubernur Papua Tengah untuk memperbanyak bimbingan teknis dan pelatihan bagi ASN. Jangan hanya seremonial, tapi harus benar-benar meningkatkan kemampuan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Diben mengingatkan seluruh ASN agar mengikuti setiap kegiatan peningkatan kapasitas dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas kehadiran.
“Kalau ikut bimtek harus benar-benar belajar dan menimba ilmu, bukan hanya datang lalu absen,” pungkasnya.
Ia menegaskan, tanpa peningkatan SDM ASN yang serius, Papua Tengah sebagai DOB akan sulit mencapai percepatan pembangunan yang optimal di berbagai sektor.













