NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire, Papua Tengah | Tahapan penting pembangunan Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru resmi dimulai. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah menandai dimulainya pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan melalui peletakan batu pertama (groundbreaking) di Distrik Wanggar Kala Diri II, Kabupaten Nabire, Sabtu (27/12/2025).
Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pembangunan sejumlah infrastruktur vital pemerintahan, meliputi Gedung Kantor Gubernur Papua Tengah, Gedung DPR Papua Tengah (DPRP), serta Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP). Seluruh bangunan utama tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bagian dari komitmen negara mempercepat penguatan tata kelola pemerintahan di Papua Tengah.
Tidak hanya membangun tiga gedung utama, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga merencanakan pengembangan kawasan pemerintahan secara terintegrasi. Dalam waktu bersamaan, akan dilaksanakan paket pekerjaan rancang bangun tiga tower gedung perkantoran, yang dirancang untuk menunjang operasional pemerintahan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kawasan inti pusat pemerintahan.
Dalam sambutan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang dibacakan oleh Abdul Khalil Kastela, ditegaskan bahwa pembangunan Gedung Kantor Gubernur dan DPRP Papua Tengah merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pembangunan ini ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022.
Menurut Menteri PU, pelaksanaan groundbreaking bukan hanya simbol seremonial, melainkan momentum dimulainya pembangunan fasilitas pemerintahan yang representatif, fungsional, dan berkelanjutan.
“Peletakan batu pertama ini adalah titik awal pembangunan infrastruktur pemerintahan yang akan menjadi pusat pelayanan dan pengambilan kebijakan bagi masyarakat Papua Tengah,” demikian isi sambutan Menteri PU.
Menteri PU juga menekankan pentingnya pelaksanaan proyek sesuai perencanaan, baik dari sisi waktu, mutu, maupun administrasi. Seluruh proses pembangunan diminta tetap mengacu pada standar teknis nasional, mengedepankan penggunaan produk dalam negeri, serta memperhatikan prinsip ramah lingkungan dan estetika bangunan.
Lebih jauh, pembangunan gedung pusat pemerintahan Papua Tengah diharapkan mampu mencerminkan identitas lokal dan melibatkan sumber daya manusia setempat agar menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menyampaikan bahwa momentum groundbreaking ini memiliki makna strategis bagi masa depan Papua Tengah. Ia menyebut, pembangunan pusat pemerintahan merupakan fondasi bagi lahirnya “rumah besar” Papua Tengah.
“Hari ini bukan hanya soal batu dan pasir. Ini adalah fondasi rumah besar Papua Tengah, tempat lahirnya kebijakan-kebijakan strategis oleh gubernur, wakil gubernur, para bupati, dan wali kota untuk kesejahteraan seluruh masyarakat,” ujarnya.
Velix menegaskan bahwa pembangunan Papua Tengah harus dilakukan secara inklusif dan berkeadilan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh terpusat di wilayah pesisir semata, tetapi juga harus menjangkau daerah pegunungan seperti Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.
Ia menilai Papua Tengah memiliki keunggulan geografis dan kekayaan budaya yang lengkap, mulai dari wilayah pesisir hingga pegunungan, sehingga pembangunan harus disesuaikan dengan karakter dan potensi masing-masing daerah.
Velix juga mengapresiasi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah yang menjadikan kearifan lokal sebagai landasan utama pembangunan, agar kemajuan daerah tetap sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.
Penetapan Kabupaten Nabire sebagai lokasi pusat pemerintahan dinilai sangat strategis. Selain menjadi pusat administrasi, Nabire diproyeksikan sebagai simpul logistik dan penggerak pembangunan menuju seluruh wilayah Papua Tengah.
“Dari pusat pemerintahan inilah fungsi-fungsi regional akan berkembang di setiap kabupaten sesuai karakter dan potensi daerah masing-masing,” jelas Velix.
Groundbreaking kawasan inti pusat pemerintahan Papua Tengah ini diharapkan menjadi awal terbentuknya pusat pelayanan publik yang modern, efektif, serta mampu mendorong pemerataan pembangunan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Papua Tengah.
