NEWS.BUSURNABIRE.ID | JAYAPURA – Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua Tengah, Diben Elaby, S.Th, menyampaikan kecaman keras atas pernyataan kontroversial Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, yang menyebut bahwa aksi demo dan pemalangan di Kota Jayapura tidak berasal dari masyarakat Port Numbay, tetapi dari warga pegunungan. Video berdurasi 40 menit yang memuat pernyataan tersebut saat ini telah beredar luas di berbagai grup WhatsApp dan memicu reaksi tajam dari berbagai pihak.
Dalam potongan video yang beredar, Wali Kota menyatakan, “Yang biasa demo dan palang kota ini bukan orang Port Numbay, tapi orang gunung. Kalau ada yang demo, kita kembalikan ke kampung masing-masing supaya tidak merusak kota ini.”
Menanggapi hal itu, Diben Elaby meminta Wali Kota segera mencabut ucapannya dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat pegunungan yang selama ini telah menjadi bagian integral dari Kota Jayapura.
“Pernyataan Wali Kota Jayapura itu sangat disayangkan. Ini pernyataan diskriminatif, rasis, dan membungkam demokrasi. Tidak sepantasnya keluar dari seorang pemimpin daerah. Saya minta Wali Kota segera klarifikasi dan cabut ucapannya,” tegas Diben dalam keterangannya, Selasa, 17 Juni 2025.
Diben menyatakan bahwa Kota Jayapura adalah milik semua warga Papua, bukan hanya satu kelompok atau suku tertentu. Ia mengingatkan bahwa sejarah pembangunan Jayapura tidak terlepas dari kontribusi banyak etnis dari berbagai wilayah di Papua, termasuk masyarakat pegunungan.
“Jayapura itu bukan milik Port Numbay saja. Ini rumah kita bersama. Kita semua adalah orang Papua, baik dari pantai maupun gunung. Orang Port Numbay bisa jadi bupati di pegunungan, begitu pun sebaliknya. Jadi jangan menyulut konflik sosial dengan ujaran yang berbau pemisahan,” ujarnya.
Sebagai seorang pendeta dan politisi asal pegunungan, Diben menyatakan bahwa dirinya secara pribadi dan lembaga sangat kecewa dengan pernyataan tersebut. Ia juga menilai, pernyataan itu akan berdampak negatif terhadap citra tokoh-tokoh Port Numbay yang saat ini tengah maju dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Jayapura.
“Saya khawatir dengan ucapan ini menunjukkan bahwa orang Port Numbay itu diskriminatif. Nah ini akan merugikan juga Bapak BTM yang maju sebagai calon gubernur yang sebentar lagi akan melakukan pemilihan umum PSU di kota Jayapura,”
“Saya mendukung Bapak berdua dari Port Numbay agar menjadi kepala daerah, tapi dengan ucapan seperti ini saya menyesal. Ini mencoreng nilai kepemimpinan. Jangan karena jabatan lalu sembarangan bicara. Saya khawatir masyarakat menilai bahwa pemimpin Port Numbay diskriminatif. Ini berbahaya untuk persatuan kita,” tambahnya.
Lebih lanjut, Diben meminta semua pihak untuk menghormati nilai-nilai demokrasi, dan menyelesaikan persoalan secara hukum tanpa menggeneralisasi kelompok masyarakat tertentu.
“Kalau ada demo, lihat substansinya. Ada aturan, ada izin, dan substansi yang dibawa. Jangan asal tuduh. Penegakan hukum harus adil tanpa tebang pilih. Itu baru pemimpin,” tegas Diben.
Diben juga mengingatkan pentingnya pemimpin menjaga komunikasi publik dan etika politik agar tidak menimbulkan kegaduhan sosial yang merusak persatuan masyarakat Papua.
“Jangan ada lagi ujaran-ujaran seperti ini. Kota Jayapura harus kita jaga bersama. Tidak boleh ada pihak yang merasa lebih berhak dari yang lain. Kita hidup dalam zaman demokrasi, mari kita saling menghargai dan membangun Papua tanpa diskriminasi,” pungkasnya.
Diben Elaby menambahkan Pernyataan Walikota Jayapura sangat arogan. Beliau seperti kurang wawasan dalam mengelola kepemimpinan dan Masyarakat Kota Jayapura sebagai Jantung Peradaban Papua sejak masa Holandia hingga ke pangkuan Ibu Pertiwi.
“Siapapun kita Orang Asli Papua Rumpun Melanesia secara adat kita memiliki Tanah Adat Masing2, namun secara peradaban kita telah hidup bersama karena kekerabatan yg diikat oleh: Pendidikan, pekerjaan, perkawinan, perdagangan, Agama, Sejarah dan Nasionalisme,”Ujarnya
