NEW.BUSURNABIRE.ID -Nabire:|RSUD Nabire kembali menjadi sorotan tajam dari DPR Papua Tengah. Wakil Ketua I DPRP Papua Tengah, Diben Elaby, S.Th., menilai pelayanan rumah sakit tersebut masih jauh dari harapan sebagai pusat layanan kesehatan di ibu kota provinsi.
Dalam keterangannya kepada awak media, Rabu 28 mei 2025 Diben Elaby, S.Th menyampaikan bahwa status Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah menuntut peningkatan fasilitas dan pelayanan di RSUD Nabire. Ia menegaskan, rumah sakit yang sebelumnya milik Pemerintah Kabupaten Nabire kini harus berbenah seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dari seluruh penjuru provinsi.
“Karena kita sudah menjadi provinsi, maka RSUD Nabire tidak bisa lagi dipandang sebagai rumah sakit kabupaten. Ini rumah sakit yang akan melayani semua warga Papua Tengah, termasuk pengungsi dari daerah konflik seperti Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya,” ujar Diben.
Menurut Diben, banyak keluhan masyarakat dan bahkan anggota DPRP yang pernah berobat di RSUD Nabire, mengaku tidak mendapatkan pelayanan memadai. Masalah serius seperti kelangkaan obat-obatan, ketiadaan air bersih, dan lemahnya manajemen fasilitas kesehatan menjadi sorotan utama.
“Ada masyarakat bilang, rumah sakitnya kelihatan besar dari luar, tapi kami takut berobat ke sana. Air bersih saja tidak tersedia,” kata Diben. “Kalau fasilitas dasar seperti ini tidak terpenuhi, bagaimana kita bicara pelayanan yang layak?”
Diben mendesak Gubernur Papua Tengah untuk segera mengambil langkah tegas. Ia juga meminta DPRD Kabupaten Nabire menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, agar pengelolaan rumah sakit tidak dibiarkan stagnan dan bermasalah.
“Saya minta Ketua DPRD Kabupaten Nabire turun langsung ke RSUD Nabire. Jangan tutup mata. Ini menyangkut keselamatan rakyat. Kalau rumah sakit ibu kota provinsi saja seperti ini, bagaimana nasib masyarakat?” katanya.
Diben menyarankan agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah mempertimbangkan pengambilalihan pengelolaan RSUD Nabire, atau bahkan membangun rumah sakit provinsi sendiri yang dapat memenuhi standar pelayanan kesehatan di ibu kota.
Ia juga mengingatkan gubernur agar tidak hanya fokus membenahi rumah sakit di wilayah lain seperti Timika.
“Kami tahu Timika juga penting, tapi Nabire adalah pusat pemerintahan. Jangan RSUD Nabire dibiarkan. Ini barometer kita semua,” tegasnya.
Diben juga mendorong agar kepala RSUD Nabire dan Bupati Nabire memberikan klarifikasi kepada publik terkait berbagai permasalahan yang muncul, termasuk dugaan kelangkaan fasilitas medis, protes tenaga kesehatan, dan meningkatnya pasien dari luar Nabire.
“Rumah sakit ini tidak bisa ditutup-tutupi. Semua masyarakat bisa lihat dan menilai. Kami sebagai DPR Papua Tengah sudah sumpah untuk bekerja profesional. Semua pihak harus bertanggung jawab,” tandasnya.
Sebagai penutup, Diben Elaby mengajak seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk bersama-sama membangun pelayanan kesehatan yang layak bagi rakyat Papua Tengah.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Fasilitas kesehatan adalah hak dasar. RSUD Nabire harus jadi tempat yang memberi harapan, bukan kecemasan,” pungkasnya.
