NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire, Papua Tengah | Pemerintah Provinsi Papua Tengah bergerak cepat merespons lonjakan harga kebutuhan pokok di wilayah pegunungan dengan menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Rabu (29/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur itu dipimpin oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Nabire dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis.
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya tekanan inflasi di sejumlah daerah, dengan Kabupaten Intan Jaya menjadi perhatian utama. Data terbaru menunjukkan harga beras di wilayah tersebut melonjak hingga 9,33 persen, jauh melampaui kenaikan rata-rata nasional.
Tak hanya beras, sejumlah komoditas penting lainnya seperti minyak goreng, telur ayam, dan daging ayam juga mengalami kenaikan signifikan. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat jika tidak segera dikendalikan.
Pemerintah menilai lonjakan harga ini dipicu oleh sejumlah faktor klasik namun krusial, di antaranya kondisi geografis yang sulit dijangkau, hambatan distribusi logistik, hingga ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari luar daerah.
“Karakter inflasi di Papua Tengah berbeda dengan daerah lain. Oleh karena itu, penanganannya juga harus spesifik, cepat, dan berbasis data,” tegas Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam rapat tersebut.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Papua Tengah mengadopsi enam strategi utama sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri. Upaya tersebut meliputi pelaksanaan operasi pasar, pengawasan ketat terhadap potensi penimbunan barang, hingga intervensi langsung pada rantai distribusi.
Tak berhenti pada langkah jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang guna memperkuat ketahanan pangan daerah. Di antaranya dengan mendorong peningkatan produksi pangan lokal, memperkuat peran TPID di tingkat kabupaten, serta membangun sistem pemantauan harga berbasis data real-time.
Selain itu, gerakan pangan murah dan program menanam juga akan diperluas sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat masyarakat.
Pemprov Papua Tengah menegaskan, seluruh intervensi ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam menghadapi periode peningkatan permintaan bahan pokok yang kerap memicu lonjakan harga.
Dengan langkah terpadu dan berbasis data, pemerintah optimistis gejolak inflasi dapat ditekan, sekaligus memastikan masyarakat tetap memiliki daya beli yang stabil di tengah tantangan distribusi wilayah pegunungan.
