NEWS.BUSURNABIRE.ID -Nabire: Setelah berlangsung selama dua hari, Raker (Rapat Kerja) Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) Se-Tanah Papua resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, pada Selasa, 27 Mei 2025. Kegiatan yang dipusatkan di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah di Bandara Lama itu menghasilkan 13 poin rekomendasi penting yang akan dibawa ke pemerintah pusat sebagai aspirasi kolektif orang asli Papua (OAP).
Penutupan rapat ditandai dengan penandatanganan dokumen hasil rapat oleh para pimpinan MRP se-Tanah Papua yang hadir. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota MRP dari berbagai provinsi di Tanah Papua, serta tokoh adat, perwakilan masyarakat, dan pejabat daerah.
Dalam sambutannya, Ketua Asosiasi MRP Se-Tanah Papua, Agus Anggaibak, mengapresiasi semangat para peserta yang telah memberikan pemikiran terbaik demi kemajuan masyarakat asli Papua.
“Rekomendasi ini adalah hasil kerja keras dan kepedulian kita terhadap masa depan Tanah Papua. Kami akan menyampaikan ini kepada Pemerintah Pusat dan mengagendakan audiensi langsung bersama Presiden Republik Indonesia,” ujar Agus.
Menurutnya, MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menyuarakan kepentingan rakyat Papua secara utuh dan bermartabat.
Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran MRP dalam menjaga identitas dan nilai-nilai budaya masyarakat Papua di tengah berbagai tantangan.
“MRP bukan hanya simbol adat, tapi harus menjadi garda terdepan dalam menjaga Papua yang damai, serta memperjuangkan perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Geley juga berharap hasil rekomendasi ini menjadi pijakan bagi pemerintah pusat dalam mengevaluasi dan memperkuat kebijakan Otonomi Khusus Papua.
13 Rekomendasi Hasil Rapat Kerja MRP Se-Tanah Papua
- Mendesak TNI/Polri dan TPNPB/OPM untuk menghentikan konflik bersenjata dan memutus rantai kekerasan di Tanah Papua.
- Pemerintah diminta segera menangani pengungsi internal akibat konflik bersenjata di wilayah Papua.
- Pembukaan dialog permanen antara semua pihak untuk mencegah pertumpahan darah dan menciptakan perdamaian abadi.
- Revisi menyeluruh UU Otonomi Khusus Papua agar lebih berpihak pada keadilan bagi Orang Asli Papua.
- Optimalisasi fungsi, tugas, dan wewenang MRP sesuai PP Nomor 54 Tahun 2024 dan PP Nomor 64 Tahun 2008, sebagai representasi kultural OAP dalam pelaksanaan Otsus.
- Penolakan terhadap kebijakan efisiensi Dana Otsus yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan OAP.
- Usulan pemberian alokasi Dana Otsus sebesar 2,25% kepada masing-masing provinsi di Tanah Papua secara merata.
- Pengelolaan program makan bergizi gratis dipercayakan kepada lembaga keagamaan agar lebih terarah dan menyentuh kebutuhan rakyat.
- Kewenangan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) diserahkan kepada masing-masing provinsi di Tanah Papua.
- Usulan pembentukan Kementerian Otsus dan Istimewa sebagai bentuk perhatian khusus negara terhadap daerah otonom dan istimewa.
- Penghentian investasi yang merugikan hak-hak masyarakat adat dan eksploitasi sumber daya alam secara sepihak.
- Penerimaan CPNS, TNI, Polri, BUMN, dan sekolah kedinasan di Papua dilakukan secara offline dengan rekomendasi resmi dari MRP.
- Permintaan klarifikasi Presiden RI terkait representasi politik OAP yang telah diajukan kepada pemerintah pada tahun 2024.
MRP sebagai Pilar Kultural Papua
Rapat kerja ini mempertegas posisi strategis MRP sebagai pilar utama dalam menjaga identitas kultural, menyuarakan hak-hak konstitusional OAP, dan mendorong keadilan sosial di Tanah Papua.
Dengan rekomendasi ini, MRP se-Tanah Papua berharap agar pemerintah pusat lebih responsif dalam menyusun kebijakan afirmatif serta memperkuat pelaksanaan Otsus secara bermartabat dan inklusif.
