NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire: Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PT) menggelar kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat adat Suku Goa Arita di Kampung Masipawa, Distrik Napan. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat suara masyarakat adat pada tataran kebijakan dan pembangunan di wilayah Papua Tengah.
Dipimpin oleh Wilhelmus Maniawasi selaku pembawa acara, pertemuan ini turut dihadiri oleh tokoh adat, termasuk Kepala Suku Besar Goa, Sefnat Maniawasi, serta masyarakat dari Kampung Masipawa dan Kampung Mosan. Agenda utama adalah mendengarkan secara langsung keluhan, saran, dan harapan dari masyarakat adat.
Anggota MRP-PT, Korneles Maniawasi, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).
“Kami telah mendengar langsung suara masyarakat adat Distrik Napan. Semua aspirasi ini akan kami bawa ke Majelis untuk diperjuangkan secara konkret,” ujar Maniawasi.
Menurut Maniawasi, pendekatan langsung ke kampung dan distrik adalah strategi utama MRP-PT agar anggota dapat memahami kondisi riil masyarakat. Ia menekankan pentingnya kehadiran fisik dalam setiap dialog aspiratif.
“Kehadiran kami di tengah masyarakat adalah bukti nyata komitmen kami dalam memperjuangkan hak-hak dasar OAP, khususnya di wilayah Nabire Timur,” tambahnya.
Maniawasi juga menjelaskan struktur kerja MRP-PT di wilayah timur Papua Tengah, yang mencakup enam anggota dari berbagai Pokja (Kelompok Kerja) — termasuk Pokja Adat, Pokja Perempuan, dan Pokja Agama — yang berkolaborasi dalam melindungi kepentingan sosial dan budaya masyarakat adat.
“Tahun lalu, kegiatan seperti ini terhambat persoalan internal. Tahun ini, kami kembali turun langsung ke lapangan dengan semangat baru.”
Kegiatan ini bukan hanya untuk berdialog, tetapi juga untuk mengumpulkan data konkret mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat. Data tersebut akan dianalisis di tingkat Majelis sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Kami tidak ingin program hanya jadi formalitas. Semua harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat adat Papua,” tutup Maniawasi.
Dengan kegiatan ini, MRP-PT menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat adat adalah pilar utama menuju pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan di Tanah Papua.
