NEWS.BUSURNABIRE.ID -NABIRE, Papua Tengah – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan di daerah otonomi baru tersebut, Senin (9/2/2026).
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua beserta jajaran di Bandara Douw Aturure, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. Penyambutan berlangsung hangat dan dihadiri para bupati dari delapan kabupaten se-Papua Tengah.
Bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kunjungan Kajati Papua bukan sekadar agenda seremonial. Momentum ini dinilai krusial, mengingat Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) masih dalam tahap memperkuat fondasi administrasi, sistem penganggaran, dan tata kelola pemerintahan.
Gubernur Meki Nawipa secara terbuka menyampaikan harapan agar Kejaksaan berperan aktif sebagai mitra pendamping dalam setiap proses pembangunan. Ia menekankan bahwa pemerintahan yang baru bertumbuh membutuhkan arah dan penguatan dari sisi hukum agar setiap kebijakan berjalan sesuai regulasi.
“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Papua di Nabire dan di Tanah Papua. Ini bukan hanya kunjungan biasa, tetapi bagian dari membangun hubungan saling menghargai dan memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan Kejaksaan,” ujar Meki Nawipa.
Menurutnya, tantangan terbesar Papua Tengah saat ini adalah memastikan setiap program pembangunan dan penggunaan anggaran publik berjalan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, ia meminta Kejaksaan Tinggi Papua untuk tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pembimbing dalam upaya pencegahan potensi pelanggaran.
“Kami berharap adanya arahan, pendampingan, dan bimbingan dari Kejaksaan Tinggi Papua agar komunikasi yang telah terbangun semakin kuat demi mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih di Papua Tengah,” tegasnya.
Kehadiran hampir seluruh bupati dari delapan kabupaten memperlihatkan komitmen kolektif pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum. Solidaritas tersebut menjadi sinyal bahwa pembangunan Papua Tengah harus dijalankan secara terkoordinasi dan berlandaskan kepastian hukum.
Gubernur juga menekankan bahwa Nabire sebagai ibu kota provinsi merupakan pusat konsolidasi pembangunan. Ia menyebut Papua Tengah sebagai “rumah bersama” yang harus dijaga stabilitas dan harmoninya melalui kolaborasi lintas institusi, termasuk Kejaksaan, TNI-Polri, BIN, serta partisipasi aktif masyarakat.
Dengan dukungan stabilitas hukum yang kuat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah optimistis proses pembangunan dapat dipercepat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. Kunjungan Kejati Papua diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun fondasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat Papua Tengah.
