NEWS.BUSURNABIRE.ID -Nabire: Puluhan tenaga honorer Kategori 2 (K2) di Kabupaten Nabire mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Jalan Pepera, Rabu (21/5/2025), untuk menyampaikan aspirasi terkait ketidakjelasan hasil seleksi ASN tahap I dan II yang digelar pada tahun sebelumnya.
Dalam aksi damai tersebut, perwakilan honorer, Piet Nabod Auwae, menyuarakan kekecewaan mereka terhadap proses rekrutmen ASN di Nabire yang dinilai tidak transparan dan cenderung diskriminatif. Ia menyatakan bahwa banyak tenaga honorer yang telah mengikuti ujian Computer Assisted Test (CAT) sejak tahun lalu, namun hingga kini belum menerima informasi resmi mengenai hasil seleksi.
“Kami mengikuti proses dari awal, namun hasilnya tak kunjung jelas. Ironisnya, kami justru melihat ada penyerapan tenaga kerja lain tanpa pengumuman resmi. Ini mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Piet ke beberapa awak media
Para tenaga honorer K2 juga mempertanyakan keabsahan Surat Keputusan (SK) Nomor 80 yang memuat 57 nama yang dinyatakan diterima, namun sebagian besar dari nama-nama tersebut tidak dikenal di kalangan komunitas honorer yang telah lama mengabdi.
“Ada nama-nama yang bukan dari kalangan honorer yang kami kenal. Ini menimbulkan dugaan praktik penyimpangan dalam seleksi. Sistem rekrutmen berbasis digital seharusnya transparan. Tapi realitanya berbeda. Kami minta BKN Jayapura turun menjelaskan,” tegasnya.
Selain mempertanyakan proses seleksi ASN Nabire, para peserta aksi juga menyoroti alasan efisiensi anggaran yang dinilai tidak relevan. Menurut mereka, alasan tersebut digunakan untuk mengabaikan hak tenaga honorer yang telah puluhan tahun bekerja tanpa status kepegawaian yang jelas.
Piet dan rekan-rekannya mendesak agar pemerintah pusat, termasuk Presiden RI dan Gubernur Papua, segera menanggapi aspirasi ini. Mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BKN Pusat untuk melakukan audit terhadap proses rekrutmen ASN di Papua Tengah, khususnya di Nabire.
“Jika sampai Oktober 2025 tidak ada penyelesaian, maka masyarakat bisa mengambil sikapnya sendiri. Kami ingin solusi, bukan janji,” tambahnya.
Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari pihak BKPSDM Nabire maupun BKN Jayapura. Aksi ini menjadi pengingat serius bahwa reformasi birokrasi dan keadilan bagi tenaga honorer harus dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab.
