NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire: Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K dan Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos., M.Si memimpin langsung pertemuan mediasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Distrik Yaro, Kabupaten Nabire, pada Kamis, 15 Mei 2025, yang bertempat di di Aula Wicaksana Laghawa, Polres Nabire.
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, termasuk Wakil Bupati Burhanuddin Pawennari, Sekda Pieter Erari, Wakil Ketua III DPRK Hengki Wakei, serta kepala distrik, kepala kampung, kepala suku, dan masyarakat Distrik Yaro.
Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, dalam sambutannya menekankan pentingnya menyelesaikan konflik dengan kepala dingin dan menggunakan hati nurani.
“Kita sudah mulai dengan doa. Saya minta setiap pendapat yang disampaikan benar-benar dari hati, bukan dari emosi. Kita adalah orang dewasa, mari kita selesaikan dengan damai,” ujarnya.
Kapolres juga menjelaskan bahwa kehadiran aparat dan pejabat daerah dalam pertemuan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan penegak hukum dalam menjaga stabilitas dan mencari solusi terbaik bagi masyarakat.
Bupati Nabire, Mesak Magai, dalam kesempatan yang sama, secara tegas menyampaikan bahwa sebagai kepala daerah, tugas utamanya adalah melindungi seluruh warga masyarakat di 15 distrik Kabupaten Nabire. Ia menanggapi berbagai tudingan yang sempat beredar di media sosial dan menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil, termasuk penarikan masyarakat dari wilayah konflik seperti di Jipa dan Topo, bertujuan untuk mencegah bentrokan dan menjaga keamanan bersama.
“Saya ini Bupati Nabire, bukan Bupati Dogiyai atau Paniai. Tanggung jawab saya adalah melindungi warga saya,” tegas Bupati Magai.
Terkait persoalan sengketa tanah yang memicu konflik di Distrik Yaro, Bupati Magai menjelaskan bahwa ia memahami sejarah wilayah tersebut dengan baik. “Surat yang saya keluarkan sebelumnya bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti, bukan untuk akademisi atau kalangan terpelajar,” ujar Bupati.
Bupati juga mengungkapkan bahwa terdapat dokumen lama yang menunjukkan kepemilikan tanah dari Muara Kali Kabur hingga ke wilayah yang kini disengketakan. Dokumen ini ditandatangani oleh tokoh adat seperti Silas Bopapa dan Yan Boma. Namun, Bupati mengakui adanya kekurangan dalam penjabaran poin-poin dalam surat tersebut, khususnya pada bagian yang belum dijelaskan secara rinci.
Di akhir pidatonya, Bupati Mesak Magai menegaskan pentingnya dialog damai dan keterbukaan antar semua pihak. Ia mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan menghindari kekerasan serta provokasi. “Kepolisian hadir untuk menjadi pendingin, bukan pemantik. Mari kita jaga kedamaian bersama,” tutup Bupati Magai.
