NEWS.BUSURNABIRE.ID –Jakarta,: Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa,SH, menyampaikan pendapatnya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI, Wamendagri, serta lima gubernur dari wilayah Papua, yakni Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Rapat yang digelar di ruang sidang utama Komisi II DPR RI pada Kamis (13/3/2025) ini membahas berbagai isu strategis, termasuk masalah pembangunan dan alokasi dana untuk daerah otonomi baru.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Meki Nawipa menyoroti pemangkasan dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialami oleh Papua dalam beberapa tahun terakhir. “Undang-undang Otonomi Khusus itu kan berdiri sendiri. Jadi, kalau ada pemangkasan dari dana DAU, yang terjadi dana Otsus juga kena pangkas. Selagi kami di daerah harus melakukan semua hal, dan dikatakan bahwa orang Papua sudah diberi Otsus, silahkan jalan. Namun, hari ini yang terjadi, dana Otsus juga dipangkas, DAU dipangkas, DAK dipangkas,” ujarnya.
Meki Nawipa menegaskan bahwa pemangkasan dana tersebut telah menghambat pembangunan di Papua. “Hari ini kita bicara dua atau tiga tahun terakhir, kantor kita tidak bisa dibangun. Apa arti Otonomi Khusus itu ada pada kita, rakyat Papua? Kalau Otonomi Khusus diberikan, setidaknya berikan secara penuh kepada kami. Kita itu spesial, sama seperti Aceh,” tegasnya.
Gubernur Papua Tengah juga membandingkan kondisi pembangunan di Aceh dengan Papua. “Saya rasa miris. Gubernur Aceh dilantik di Aceh, sedangkan Gubernur Papua dilantik di Jakarta. Pelantikan saja seperti itu, apalagi yang lain. Saya pernah terbang di Aceh, dan saya 15 tahun menjadi pilot. Saya terbang dari Banda Aceh, Pidie, Lhokseumawe, Lhoksukon, dan seterusnya. Daerah di Aceh tidak separah kita di Papua. Sedangkan kita, transportasi semua pakai pesawat dan helikopter dengan tantangan yang besar,” ungkapnya.
Meki Nawipa menekankan bahwa rapat ini harus menjadi momentum untuk memulai langkah baru. “Ini adalah tanggung jawab Komisi II dan kita semua. Dari ruang inilah daerah otonomi baru terbentuk, dan dari ruangan inilah orang Papua dibela serta dibantu. Saya berharap agar semua dalam pertemuan kali ini bukan menjadi evaluasi, tetapi batu loncatan buat kita. Ini menjadi milestone untuk bagaimana kita memulai dan melupakan yang lama, serta memulai yang baru dengan meletakkan pondasi supaya besok harus lebih baik daripada hari ini,” pungkasnya.
Rapat kerja ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi II DPR RI, serta lima gubernur dari wilayah Papua. Diskusi berfokus pada upaya meningkatkan alokasi dana dan dukungan pembangunan untuk wilayah Papua, terutama daerah otonomi baru yang masih menghadapi berbagai tantangan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
