NEWS.BUSURNABIRE.ID – NABIRE, PAPUA TENGAH — Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak El Nino sangat kuat yang mulai memengaruhi kondisi cuaca dan lingkungan di sejumlah wilayah. Kekeringan, menurunnya curah hujan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), hingga potensi terganggunya ketahanan pangan menjadi perhatian utama pemerintah.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan dampak El Nino yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Minggu (23/8/2026). Pertemuan ini melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah delapan kabupaten, Forkopimda, serta sejumlah instansi terkait.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengikuti rapat melalui sambungan Zoom. Ia meminta seluruh unsur pemerintah tidak melihat kekeringan dan Karhutla sebagai persoalan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai ancaman yang membutuhkan penanganan bersama.
Meki menyoroti kondisi kekeringan yang terjadi di Kabupaten Puncak serta kebakaran yang muncul di beberapa daerah. Menurutnya, situasi tersebut harus segera direspons melalui koordinasi yang lebih kuat, termasuk dengan pemerintah pusat.
Pemerintah Papua Tengah, kata Meki, telah memiliki satuan tugas yang dapat digerakkan untuk menghadapi dampak bencana tersebut. Dukungan pemerintah pusat juga akan dikoordinasikan, terutama berkaitan dengan ketersediaan pangan, transportasi udara dan kebutuhan bantuan bagi masyarakat terdampak.
“Dengan dampak dari El Nino di Papua Tengah ini, termasuk kekeringan di Puncak dan juga beberapa daerah yang terbakar, ini menjadi tanggapan serius kita,” ujar Meki.
Selain faktor cuaca, Gubernur juga meminta kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya faktor lain yang memicu kebakaran. Ia menilai setiap indikasi yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas wilayah harus diperhatikan secara serius.
Pelaksana Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas III Nabire, Husain, dalam rapat tersebut menjelaskan kondisi atmosfer dan iklim yang sedang berlangsung.
Menurutnya, posisi matahari serta aktivitas angin monsun Australia yang membawa karakteristik udara kering turut memengaruhi rendahnya curah hujan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua Tengah.
Data BMKG menunjukkan indeks El Nino 3.4 pada dasarian I Agustus 2026 mencapai +2,77. Angka tersebut masuk dalam kategori El Nino sangat kuat (very strong El Nino).
Kondisi itu menyebabkan pasokan uap air untuk pembentukan awan menjadi lebih sedikit. Akibatnya, curah hujan dapat menurun dan memicu periode kemarau yang lebih panjang.
Dampaknya tidak hanya berupa kekeringan. Risiko Karhutla, berkurangnya ketersediaan air, terganggunya lahan pertanian, hingga munculnya embun beku di kawasan pegunungan juga meningkat.
Husain menjelaskan, anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 pada periode Juni-Juli-Agustus 2026 tercatat mencapai +2,18. Kondisi tersebut memperkuat indikasi bahwa El Nino yang berlangsung saat ini memiliki intensitas sangat kuat.
BMKG memperkirakan pengaruh El Nino belum akan segera berakhir. Kondisi tersebut masih berpotensi bertahan hingga penghujung 2026 dan dampaknya diperkirakan dapat berlanjut sampai triwulan pertama 2027.
Prediksi menunjukkan kondisi El Nino masih berpeluang bertahan pada periode November-Desember-Januari. Penurunan intensitas baru diperkirakan mulai terlihat pada periode Desember 2026 hingga Februari 2027.
“Artinya kondisi saat ini El Nino masih akan bertahan sampai dengan triwulan satu tahun 2027. Ini perlu kita waspadai,” jelas Husain.
Papua Tengah secara umum dikenal memiliki pola hujan sepanjang tahun. Namun, beberapa wilayah masuk dalam Zona Musim (ZOM) yang tetap mengalami periode kemarau.
Salah satunya ZOM 678 yang meliputi Puncak dan Puncak Jaya. Wilayah ini diperkirakan mengalami musim kemarau selama sekitar 16 hingga 18 dasarian atau kurang lebih lima sampai enam bulan.
Sementara ZOM 692 diperkirakan mengalami periode kemarau sekitar tiga hingga 16 dasarian atau sekitar satu hingga dua bulan.
Kondisi semakin menjadi perhatian karena pada sejumlah zona, karakter musim kemarau diperkirakan berada di bawah kondisi normal. Untuk ZOM 678, curah hujan bahkan diprediksi jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata normal periode 1991-2020.
Menghadapi kondisi tersebut, Meki Nawipa meminta pemerintah provinsi, delapan pemerintah kabupaten, Forkopimda dan masyarakat memiliki pembagian peran yang jelas.
Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman kebakaran. Dampak kekeringan terhadap air bersih, pangan, pertanian dan kebutuhan dasar masyarakat juga harus masuk dalam strategi pemerintah.
Meki mendorong Satgas yang telah dibentuk dapat menjadi wadah koordinasi untuk menggerakkan seluruh unsur agar bekerja dalam satu arah.
“Bagaimana kita merumuskan siapa buat apa dan kita melakukan apa dengan Satgas besar, kita bisa menjadi satu promotor untuk mendorong semua ini,” tegasnya.
Ia berharap hasil rapat koordinasi tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan di lapangan.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat komunikasi sehingga potensi Karhutla dan dampak kekeringan akibat El Nino di Papua Tengah dapat ditekan sejak dini.
Pemerintah juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah kebakaran dan menjaga sumber air maupun lahan pertanian.
Dengan kondisi El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga 2027, kewaspadaan bersama dinilai menjadi kunci untuk melindungi kebutuhan dasar masyarakat Papua Tengah.
