NEWS.BUSURNABIRE.ID – NABIRE, PAPUA TENGAH | Rencana pelaksanaan survei mineral logam tanah jarang di wilayah Sungai Musairo, Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, mulai mendapat perhatian dari masyarakat adat.
Sejumlah pemilik hak ulayat mempertanyakan mekanisme pelibatan masyarakat dalam rencana kegiatan tersebut, terutama terkait kewenangan atas lokasi-lokasi yang akan menjadi sasaran survei.
Salah satu suara keberatan datang dari Maria Erari, perempuan adat Nifasi yang mengaku sebagai salah satu pemilik hak ulayat di kawasan Kali Musairo. Pernyataan Maria disampaikan setelah sebelumnya beredar informasi mengenai pertemuan antara pemerintah, Badan Industri Mineral (BIM), Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), dan masyarakat Kampung Nifasi pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Pantai Money tersebut membahas rencana survei mineral logam tanah jarang yang disebut akan dimulai pada Senin dan berlangsung hingga Desember 2026. Dalam pertemuan itu juga dilakukan penyerahan tali asih sebesar Rp350 juta kepada masyarakat sebagai bentuk penghormatan dan permisi sebelum kegiatan survei.
Namun, Maria menilai pemberian tali asih dan kesepakatan yang muncul dalam pertemuan tersebut belum serta-merta dapat dianggap mewakili seluruh pemilik hak ulayat di wilayah Musairo.
“Kalau mineral oke, tapi kalau mau boncengi orang-orang untuk emas, minta maaf, yang punya lahan-lahan tidak kasi,” ujar Maria.
Menurut Maria, persoalan utama bukan semata-mata mengenai kegiatan survei mineral, melainkan siapa yang memiliki kewenangan atas setiap lokasi yang akan digunakan. Ia meminta pemerintah dan pihak pelaksana memastikan terlebih dahulu identitas serta batas-batas hak ulayat sebelum aktivitas lapangan dilakukan.
Maria menjelaskan bahwa kawasan Sungai Musairo dari bagian muara hingga hulu telah terbagi dalam wilayah garapan masing-masing marga. Karena itu, menurutnya, masyarakat yang hadir dalam sebuah pertemuan belum tentu memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas seluruh kawasan Musairo.
Ia juga mempertanyakan rencana kegiatan survei apabila dilakukan di wilayah yang selama ini telah menjadi lokasi aktivitas PT Kristalin Eka Lestari.
Maria menyebut masyarakat sebelumnya menerima langkah pemerintah ketika aktivitas perusahaan tersebut dihentikan berkaitan dengan persoalan perizinan. Namun, munculnya rencana survei baru membuat masyarakat pemilik lokasi perlu mendapatkan penjelasan yang lebih terbuka mengenai tujuan dan arah kegiatan tersebut.
Ia mengingatkan agar kegiatan survei tidak menjadi jalan masuk bagi perusahaan lain untuk melakukan aktivitas pertambangan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemilik hak ulayat.
“Kalau untuk survei, silakan. Tetapi kalau untuk memasukkan perusahaan lain dengan alat berat, kami tidak terima. Harus duduk dan bicara dulu dengan kami,” tegasnya.
Pernyataan Maria memperlihatkan bahwa persoalan di Musairo tidak hanya berkaitan dengan potensi sumber daya mineral, tetapi juga menyangkut hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah garapan mereka.
Ia berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog secara langsung dengan para pemilik lokasi sebelum kegiatan lapangan dimulai. Menurutnya, proses tersebut penting agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun konflik di kemudian hari.
Maria juga mengatakan masyarakat masih menunggu kejelasan mengenai penyelesaian persoalan perizinan PT Kristalin Eka Lestari. Ia berharap perusahaan tersebut, apabila telah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan pemerintah, dapat kembali menjalankan aktivitas sesuai aturan.
Menurut Maria, selama beroperasi, PT Kristalin Eka Lestari juga dinilai telah memberikan sejumlah manfaat kepada masyarakat melalui bantuan sosial dan program tanggung jawab perusahaan.
Keberatan mengenai mekanisme pelibatan masyarakat juga disampaikan Aser Monei, Kepala Suku Wate Kampung Nifasi.
Aser mengapresiasi kehadiran pemerintah dan Satgas PKH di wilayah Nifasi. Namun, ia mempertanyakan mengapa pemilik lokasi yang mengaku memiliki hak ulayat di kawasan Musairo tidak seluruhnya dilibatkan melalui undangan atau pemberitahuan resmi.
Menurutnya, keterlibatan langsung pemilik lokasi sangat penting sebelum pemerintah maupun pihak lain mengambil keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah adat.
Aser juga meminta penertiban terhadap aktivitas pertambangan dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya terfokus pada satu lokasi. Ia mendorong pemerintah memeriksa legalitas kegiatan pertambangan di wilayah lain, termasuk Mirago, Sungai Lagari, dan Kali Korowa.
Terkait tali asih yang diberikan dalam pertemuan, Aser berharap pemberian tersebut benar-benar berkaitan dengan kegiatan survei dan tidak dimaknai sebagai persetujuan terhadap masuknya perusahaan pertambangan baru.
Sebelumnya, dalam pertemuan Jumat, 21 Agustus 2026, Kepala Suku Besar Wate, Otis Money, menjelaskan bahwa kehadiran BIM dan Satgas PKH merupakan bagian dari upaya penataan kegiatan pengelolaan sumber daya alam agar berjalan sesuai ketentuan pemerintah.
Otis menyampaikan bahwa wilayah yang sebelumnya dikelola PT Kristalin Eka Lestari, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah izin usaha pertambangan, akan ditata sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Tim BIM menyampaikan bahwa pemerintah tidak bermaksud mengambil tanah masyarakat adat. Kegiatan survei disebut bertujuan mengetahui potensi sumber daya alam dan menjadi bagian dari proses penataan pengelolaan wilayah.
Pihak BIM juga menyatakan membuka ruang bagi keterlibatan perwakilan masyarakat dalam proses selanjutnya sehingga kegiatan dapat dilakukan secara terbuka dan transparan.
Satgas PKH sendiri menjelaskan bahwa kehadirannya berkaitan dengan pendampingan keamanan agar kegiatan di lapangan dapat berlangsung tertib dan aman.
Perbedaan pandangan antara pihak yang hadir dalam pertemuan dan sejumlah masyarakat pemilik lokasi menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah sebelum survei Musairo berjalan.
Masyarakat meminta adanya kejelasan mengenai lokasi survei, batas wilayah garapan, identitas pemilik hak ulayat, tujuan kegiatan, serta bentuk keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan.
Bagi Maria Erari dan masyarakat yang menyampaikan keberatan, kegiatan survei mineral tidak secara otomatis dapat dimaknai sebagai izin untuk melakukan aktivitas pertambangan. Mereka meminta setiap rencana lanjutan dibicarakan kembali dengan pemilik hak ulayat yang bersangkutan.
Di sisi lain, pemerintah dan BIM telah menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk penataan serta pemetaan potensi sumber daya alam dan bukan untuk mengambil alih tanah masyarakat.
Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, dialog antara pemerintah, BIM, Satgas PKH, masyarakat adat, dan para pemilik lokasi menjadi penting sebelum kegiatan lapangan dilaksanakan. Kepastian mengenai hak ulayat dan mekanisme persetujuan diharapkan dapat menjadi dasar agar rencana survei Musairo berlangsung transparan, tertib, dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
