NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire :Papua tengah | Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mengusulkan agar pemerintah menetapkan Pelabuhan Pangkal Kapal Perintis di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika guna memperkuat konektivitas serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua Tengah.
Hal tersebut disampaikan John Gobai dalam rilis yang diterima awak media pada Selasa (23/6/2026). Menurutnya, transportasi laut masih menjadi sarana paling efektif untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan daerah terpencil yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.
“Tidak ada sarana lain yang tepat selain sarana transportasi untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota kabupaten. Ini penting agar pembangunan tidak hanya dilakukan di kota-kota, tetapi kampung-kampung juga harus dapat dijangkau dan dibangun,” ujar Gobai.
John Gobai menegaskan bahwa pelayanan kapal perintis memiliki peran strategis dalam membuka akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta distribusi barang dan kebutuhan pokok.
Menurutnya, wilayah Papua Tengah memiliki tantangan geografis yang kompleks. Banyak kampung yang hanya dapat diakses melalui jalur laut sehingga keberadaan kapal perintis menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pelayanan kapal perintis di Papua Tengah selama ini secara alami terfokus pada dua wilayah utama, yakni Kabupaten Nabire di pesisir utara Papua dan Kabupaten Mimika di pesisir selatan Papua.
“Dua kabupaten ini menjadi pusat pelayanan yang sangat penting. Nabire berada di pantai utara Papua, sedangkan Mimika berada di pantai selatan. Karena itu, keduanya sangat layak menjadi pelabuhan pangkal kapal perintis di Papua Tengah,” katanya.
Gobai mengungkapkan bahwa hingga saat ini pelayanan kapal perintis untuk wilayah Papua Tengah masih bergantung pada pelabuhan pangkal yang berada di luar provinsi, yakni Jayapura, Biak, dan Merauke.
Kondisi tersebut dinilai menyebabkan perencanaan rute, pengaturan operasional, dan pelayanan transportasi laut belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan masyarakat Papua Tengah yang terus berkembang.
Karena itu, ia meminta Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah untuk mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengusulkan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI agar menetapkan dua pelabuhan pangkal baru di wilayah Papua Tengah.
“Untuk mempermudah perencanaan dan mempercepat pelayanan, kami mengusulkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah agar mendorong pemerintah provinsi mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar menetapkan dua pelabuhan pangkal di Papua Tengah, yaitu di Nabire dan Mimika,” tegasnya.
Dalam keterangannya, Gobai menjelaskan bahwa pelayanan kapal perintis yang beroperasi dari Kabupaten Nabire saat ini telah melayani sejumlah wilayah, antara lain Yaur, Teluk Umar, Napan, Wenami, Wapoga hingga Samabusa.
Namun demikian, menurutnya masih terdapat sejumlah kawasan yang membutuhkan peningkatan layanan transportasi laut perintis karena keterbatasan aksesibilitas.
Beberapa wilayah yang dinilai masih membutuhkan pelayanan kapal perintis secara optimal antara lain Moor, Mambor, Hariti, dan Arui.
“Daerah-daerah tersebut membutuhkan dukungan transportasi laut yang berkelanjutan agar masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi dapat berkembang,” ujarnya.
Selain wilayah pesisir di Nabire, Gobai juga menyoroti kebutuhan transportasi laut bagi masyarakat asli Papua yang bermukim di sejumlah kampung dan distrik terpencil di wilayah Mimika dan sekitarnya.
Ia menyebut kawasan Potowaiburu, Kapiraya, Pronggo, Kokonao, Otakwa, Jita, hingga Agimuga sebagai wilayah yang membutuhkan dukungan konektivitas laut yang lebih baik.
Menurutnya, kehadiran pelabuhan pangkal di Nabire dan Mimika akan mempermudah penyusunan jaringan pelayaran perintis yang lebih efektif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah utara maupun selatan Papua Tengah.
“Sebagian besar masyarakat asli Papua berada di wilayah-wilayah tersebut. Karena itu, pelayanan transportasi laut harus diperkuat agar mereka tidak tertinggal dari proses pembangunan,” katanya.
Gobai menilai pembangunan Papua Tengah tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar. Pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga ke kampung-kampung yang berada di pesisir maupun wilayah terpencil.
Menurutnya, penetapan Pelabuhan Pangkal Kapal Perintis di Nabire dan Mimika akan menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperlancar distribusi logistik dan kebutuhan pokok.
Ia juga menekankan bahwa keberadaan dua pelabuhan pangkal tersebut akan memudahkan pemerintah dalam merancang rute pelayaran yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua Tengah.
“Ini penting agar pelayanan kapal perintis di wilayah Papua Tengah dapat direncanakan dengan baik dan perjalanan kapal dapat dimulai dari serta kembali ke Nabire maupun Pelabuhan Pomako di Mimika,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, John Gobai berharap Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan transportasi laut di Papua Tengah.
Menurutnya, penetapan dua pelabuhan pangkal di Nabire dan Mimika bukan hanya soal transportasi, tetapi juga bagian dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil.
“Guna pemerataan pelayanan kapal perintis, kami memohon kepada Kementerian Perhubungan agar Provinsi Papua Tengah dapat memiliki dua pelabuhan pangkal, yaitu di Nabire dan Mimika. Dengan demikian pelayanan transportasi laut dapat semakin dekat dengan masyarakat dan pembangunan dapat menjangkau seluruh kampung di Papua Tengah,” pungkasnya.
