NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire : Papua Tengah | Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa keberadaan teknisi otomotif memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan dan konektivitas wilayah, mulai dari kawasan pegunungan hingga pesisir di delapan kabupaten provinsi tersebut.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Tengah, Alanthino Wiay, S.E, saat membuka Musyawarah Besar (Mubes) I sekaligus pelantikan Ketua Ikatan Teknisi Mobil Papua Tengah (ITMPT) di Nabire, Jumat (6/3/2026).
Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Alanthino, disebutkan bahwa kehadiran organisasi ITMPT menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang otomotif di Papua Tengah, terutama dalam menghadapi perkembangan industri kendaraan yang semakin pesat.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah siap memberikan dukungan penuh terhadap program peningkatan kapasitas teknisi, termasuk pelatihan dan sertifikasi nasional. Kita ingin teknisi lokal memiliki kemampuan yang diakui secara profesional dan mampu menjadi pelaku utama di bengkel-bengkel di daerahnya sendiri,” ujar Alanthino saat membacakan pesan gubernur.
Dalam arahannya, Gubernur Meki Nawipa menekankan bahwa organisasi ITMPT harus mampu bertransformasi menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda Papua Tengah yang ingin menekuni dunia otomotif.
Ia berharap organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya para teknisi, tetapi juga berperan sebagai pusat pengembangan keterampilan yang mampu mencetak tenaga mekanik profesional dan berdaya saing tinggi.
Melalui ITMPT, para teknisi lokal diharapkan terus meningkatkan kompetensi teknis serta mengikuti program sertifikasi agar mampu bersaing secara nasional di bidang jasa otomotif.
Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, gubernur juga menekankan pentingnya membangun sistem standar pelayanan bengkel yang baik di seluruh wilayah Papua Tengah.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pengurus ITMPT yang baru dilantik diminta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Tenaga Kerja, guna merumuskan standar pelayanan teknisi dan bengkel yang profesional.
Langkah tersebut dinilai penting karena kualitas pekerjaan teknisi berkaitan langsung dengan kelayakan kendaraan yang digunakan masyarakat, khususnya di wilayah Papua Tengah yang memiliki kondisi geografis menantang.
“Standarisasi pelayanan bengkel menjadi hal penting untuk memastikan kendaraan masyarakat tetap aman dan layak digunakan, terutama dalam mendukung mobilitas di daerah yang medan jalannya cukup berat,” jelas Alanthino.
Dalam pesan gubernur juga ditegaskan bahwa ITMPT diharapkan mampu menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi bagi para teknisi di Papua Tengah.
Organisasi ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah profesi, tetapi juga menjadi inkubator usaha yang mendorong para anggotanya untuk berani membangun usaha bengkel secara mandiri.
Dengan berkembangnya sektor jasa otomotif, pemerintah berharap akan muncul lebih banyak pelaku usaha lokal yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.
Gubernur juga mengingatkan bahwa kendaraan bermotor di Papua Tengah memiliki fungsi yang sangat vital, tidak hanya sebagai alat transportasi masyarakat, tetapi juga sebagai sarana distribusi logistik, pelayanan kesehatan, serta mobilitas pembangunan di wilayah terpencil.
Oleh karena itu, keberadaan teknisi yang terampil dan profesional sangat menentukan kelancaran aktivitas pembangunan di seluruh daerah.
“Ketika kendaraan berfungsi dengan baik, maka distribusi barang, pelayanan kesehatan, hingga pembangunan di kampung-kampung juga dapat berjalan lancar,” demikian pesan gubernur.
Menutup sambutan gubernur, Alanthino Wiay berharap Musyawarah Besar ITMPT dapat melahirkan kepemimpinan yang solid dan visioner dalam membangun organisasi.
Ia juga mengajak seluruh anggota ITMPT menjadikan forum musyawarah sebagai ruang memperkaya gagasan serta memperkuat komitmen bersama untuk memajukan dunia otomotif di Papua Tengah.
“Perbedaan pandangan dalam musyawarah adalah hal yang wajar. Jadikan itu sebagai kekuatan untuk membangun organisasi yang lebih baik demi masa depan Papua Tengah yang maju, adil, dan sejahtera,” tutupnya.
