NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire, Papua Tengah | Pemerintah Kabupaten Nabire memastikan tidak mengabaikan aspirasi warga Kampung Samabusa, Distrik Teluk kimi, yang sebelumnya melakukan aksi pemalangan Kantor Balai Kampung. Kepastian tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati Nabire, H. Burhanudin Pawennari, usai meninjau lokasi dan berdialog dengan masyarakat, Senin (11/1/2026).
Wakil Bupati menjelaskan, dirinya turun langsung ke Balai Kampung Samabusa sekitar pukul 11.00 WIT sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam merespons dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Ia menyebutkan, aspirasi warga sebenarnya telah disampaikan sejak pekan sebelumnya melalui Pemerintah Distrik Telukimi.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Aspirasi masyarakat sudah kami terima dan hari ini saya datang langsung untuk mendengar serta melihat kondisi di lapangan,” ujar Burhanudin saat ditemui awak media di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan tiga poin utama, yakni permintaan pemekaran kampung, desakan audit Dana Kampung, serta harapan agar pemilihan kepala kampung dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat.
Menanggapi usulan pemekaran kampung, Wakil Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire telah mengambil langkah administratif. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), usulan pemekaran telah diteruskan ke pemerintah pusat. Namun demikian, proses tersebut masih terkendala kebijakan moratorium yang saat ini belum dicabut.
“Kewenangan pemekaran bukan di daerah. Saat ini masih menunggu kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Di Nabire sendiri, ada sekitar 40 kampung yang diusulkan untuk dimekarkan, termasuk wilayah Semabusa,” jelasnya.
Sementara itu, terkait dugaan pengelolaan Dana Kampung, Burhanudin memastikan pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas. Ia menyampaikan bahwa Inspektorat Kabupaten Nabire akan segera turun ke lapangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran kampung.
“Ini sudah menjadi komitmen Bapak Bupati. Inspektorat akan melakukan pemeriksaan, dan seluruh aparat kampung yang terkait akan dimintai keterangan sesuai aturan,” tegasnya.
Wakil Bupati menambahkan, seluruh aspirasi masyarakat telah disampaikan secara resmi kepada DPR Kabupaten Nabire, pemerintah daerah, serta Pemerintah Distrik Teluk Kimi. Dalam dialog tersebut turut hadir anggota DPR Kabupaten Nabire, Karel Tabuni dan Sefnat Maniawasi, yang ikut memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Adapun tuntutan terkait pemilihan kepala kampung, menurut Burhanudin, akan dilaporkan kepada Bupati Nabire untuk diputuskan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh rangkaian penyampaian aspirasi berlangsung kondusif. Pemerintah memberikan ruang dialog kepada masyarakat, sementara pengamanan dilakukan secara terpadu oleh aparat TNI-Polri, Satpol PP, Polsek Kota, hingga Polairud.
“Setelah dialog, pemalangan akhirnya dibuka. Saya juga melihat langsung kondisi Balai Kampung yang perlu mendapat perhatian lebih ke depan,” pungkasnya.
