NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire | Tahun 2025 menjadi babak penuh harapan sekaligus keprihatinan bagi ratusan tenaga honorer di Kabupaten Nabire. Aliansi Honorer kembali menyuarakan aspirasi mereka kepada Bupati Nabire melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Nabire.
Malam ini, mereka menegaskan perjuangan bukan sekadar protes, melainkan bentuk kepedulian terhadap amanah Undang-Undang serta nasib ratusan pengabdi daerah.
Koordinator aksi, Fied Nabod, dengan suara bergetar menyampaikan bahwa langkah ini terpaksa mereka tempuh demi mengawal kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait dengan pengusulan Non-ASN.
“Sejujurnya, menurut edaran MENPAN RB Nomor: B/4014/M.SM.01.00/2025 dan Nomor: 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 tentang jadwal pengangkatan PPPK Paruh Waktu, tersisa 3 hari. Apabila hingga malam ini kami belum mendapat jawaban pasti dari Bupati Nabire, kami tidak akan menurunkan tenda sampai ada kepastian atas nasib PPPK Paruh Waktu 2024. Ini soal hak dan kesejahteraan anak bangsa yang sudah mengabdikan diri,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.
Sudah dua malam bertahan, dan kini memasuki hari ketiga, para tenaga honorer tetap bertahan di halaman BKPSDM. Rasa lelah dan kantuk terlihat di wajah mereka, namun semangat untuk memperjuangkan hak tidak pernah surut.
“Jumlah yang terdampak sekitar 200 lebih orang. Mengapa harus sesulit ini untuk diselesaikan? Kami tidak meminta berlebihan, hanya kepastian untuk masa depan,” lanjut Fied Nabod.
Aliansi Honorer Nabire menegaskan bahwa aksi ini tidak bertentangan dengan aturan negara. Mereka hanya ingin pemerintah segera menindaklanjuti amanah undang-undang dan memberi jawaban yang jelas.
“Kami tidak akan keluar dari halaman kantor BKD sampai ada keputusan. Kami hanya menuntut hak agar peserta ASN Paruh Waktu PPPK bisa merasakan kesejahteraan dan tetap ikut membangun daerah ini,” tegas Fied Nabod.
Suasana haru semakin terasa ketika para honorer yang berasal dari berbagai latar belakang usia mulai dari 20 tahun hingga 50 tahun menceritakan kisah pengabdian mereka. Ada yang sudah puluhan tahun mengajar, melayani di kantor pemerintah, hingga membantu administrasi desa, semua dengan status honorer yang penuh ketidakpastian.
Bagi mereka, perjuangan ini bukan hanya tentang status, melainkan tentang pengakuan atas dedikasi dan pengorbanan.
Aliansi berharap pemerintah daerah maupun pusat segera merespons dengan serius.
“Harapan kami sederhana: pemerintah wajib menjawab tuntutan ini, agar kami bisa bersama-sama membangun daerah ini dengan tenang dan sejahtera,” pungkas Fied Nabod.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari dinas terkait. Upaya konfirmasi pun belum membuahkan hasil karena media tidak memperoleh nomor kontak pejabat bersangkutan.
📞 Untuk informasi dan konfirmasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor Media: 081344032007 Media News.BusurNabire.id
