NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire |Ratusan pencari kerja yang tergabung dalam Kelompok Kode R Provinsi Papua Tengah kembali menggelar aksi besar-besaran di depan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah, Senin (15/9/2025).
Aksi ini diwarnai dengan pemalangan pintu utama BKPSDM, sebagai bentuk desakan agar pemerintah segera menanggapi tuntutan ribuan Orang Asli Papua (OAP) yang telah terdaftar dalam daftar Kode R.
Total ada 5.976 pencaker Kode R dari delapan kabupaten di Papua Tengah yang hingga kini masih menanti kepastian kerja. Mereka mengutus ratusan perwakilan untuk datang langsung ke Nabire sebagai pusat pemerintahan provinsi.
Koordinator aksi, Yusak Nawipa, S.Ip, menegaskan bahwa aksi pemalangan sejak pukul 06.00 WIT dilakukan sebagai bentuk protes keras atas sikap pemerintah, khususnya BKPSDM, yang dinilai belum memberi respon konkret atas aspirasi OAP.
“Pemalangan ini tidak boleh dibuka sebelum ada jawaban resmi dari BKPSDM. Kami tidak akan menerima alasan apa pun. Ini murni perjuangan untuk hak-hak Orang Asli Papua yang harus diprioritaskan dalam penerimaan kerja,” tegas Yusak kepada awak media.
Yusak menyebut ada tiga poin utama yang disuarakan dalam aksi ini:
- Pemalangan kantor BKPSDM tidak boleh dibuka sebelum ada tanggapan resmi dari pihak berwenang.
- BKPSDM Papua Tengah wajib membuka ruang dialog dengan perwakilan pencaker Kode R.
- Rekrutmen CPNS maupun PPPK 2025 di Papua Tengah harus memprioritaskan Kode R, sebagai afirmasi nyata bagi OAP.
Menurut Yusak, perjuangan Kode R bukanlah hal baru. Selama 11 bulan terakhir, aspirasi ini sudah berulang kali disampaikan, bahkan hingga ke Kementerian PAN-RB di Jakarta. Namun, keputusan dikembalikan ke daerah, sehingga kini bola ada di tangan Gubernur Papua Tengah dan BKPSDM.
“Kode R sudah sampai ke Kemenpan-RB. Tapi kebijakan akhirnya dikembalikan ke daerah. Artinya, yang berhak mengambil keputusan adalah gubernur dan BKPSDM. Karena itu kami turun aksi lagi untuk menagih janji itu,” kata Yusak.
Aksi ini juga dipicu oleh janji yang belum terpenuhi dari Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Pada pertemuan 15 Agustus 2025 lalu, gubernur berjanji akan mempelajari data Kode R dan meminta waktu satu minggu untuk menindaklanjutinya.
“Kami sudah serahkan data ke gubernur. Beliau bilang beri waktu seminggu untuk cross check. Tapi sekarang sudah lebih dari satu bulan, belum ada jawaban. Apakah data kami sudah diturunkan ke BKPSDM atau belum, itu yang kami pertanyakan,” ungkap Yusak.
Meski aparat keamanan sempat meminta massa membubarkan diri, para pencaker menolak untuk membuka palang. Yusak menegaskan, massa memang akan pulang pada pukul 18.00 WIT, tetapi palang tetap dibiarkan terpasang.
“Tiga sampai empat hari ke depan, kami akan kembali lagi untuk mengecek. Kalau sampai saat itu tidak ada jawaban dari BKPSDM, maka aksi ini akan kami lanjutkan. Bahkan dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegasnya.
Kekecewaan massa semakin memuncak karena menurut mereka, pejabat BKPSDM justru menghindari pertemuan dengan massa aksi. Yusak menilai sikap ini sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap aspirasi OAP.
“Teman-teman semua lihat sendiri, pejabat BKPSDM ada di dalam kantor, tapi mereka memilih keluar lewat pintu belakang. Itu sama saja tidak menghargai aspirasi pencaker Kode R,” tambahnya.
Selain Yusak, salah satu korlap aksi, Marinus Dimin, juga menegaskan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari perjuangan panjang yang sudah ditempuh melalui berbagai jalur.
“Kami sudah demo di BKPSDM, DPR Papua Tengah, MRP, bahkan ke Kemenpan. Kami juga sudah dua kali bertemu gubernur. Tapi sampai hari ini, belum ada respon balik. Karena itu, kami turun lagi untuk minta jawaban yang jelas,” tegas Marinus.
Ia menambahkan, aksi ini bukan sekadar protes, melainkan bentuk perjuangan mempertahankan hak dasar OAP untuk mendapatkan kesempatan kerja yang layak.
