NEWS.BUSURNABIRE.ID – NABIRE, PAPUA TENGAH – Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, S.I.K., M.H., CPHR, menegaskan bahwa informasi dalam flyer yang menyebut adanya diskriminasi, intimidasi, dan teror terhadap pelajar yang terlibat dalam aksi penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak benar atau hoaks.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolres Nabire saat memberikan keterangan di ruang rapat Kapolres Nabire, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (12/10/2026).
Kapolres menjelaskan, flyer yang mengatasnamakan Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) dan memuat seruan agar Kapolres Nabire menghentikan diskriminasi, intimidasi, serta teror terhadap pelajar tersebut berkaitan dengan aksi penyampaian aspirasi mengenai penolakan MBG yang berlangsung pada bulan sebelumnya.
Menurut Samuel Tatiratu, selama aksi berlangsung, Polres Nabire justru memberikan pelayanan pengamanan dan pengawalan agar para pelajar dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib.
“Kami tidak pernah membatasi aspirasi mereka. Kami memberikan pelayanan pengamanan dan mengawal adik-adik kita sejak berjalan kaki hingga menuju lokasi penyampaian aspirasi,” ujarnya.
Samuel mengatakan, pengamanan dilakukan secara langsung oleh jajaran kepolisian bersama unsur TNI. Ia menyebut dirinya bersama Dandim dan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) turut mengawal para pelajar saat melakukan long march menuju kantor Dinas Pendidikan.
Setibanya di lokasi, para pelajar diberikan kesempatan untuk berkonsolidasi dan menyampaikan tuntutan mereka. Aspirasi tersebut kemudian diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan.
Kapolres menilai, rangkaian kegiatan saat itu berlangsung dengan baik. Para peserta aksi juga dapat kembali setelah menyampaikan aspirasi tanpa adanya pembatasan sebagaimana yang dituduhkan dalam flyer tersebut.
Atas dasar itu, ia membantah keras tudingan bahwa kepolisian melakukan intimidasi atau teror terhadap pelajar yang menyuarakan penolakan terhadap MBG.
“Dengan tegas saya sampaikan bahwa informasi dalam flyer tersebut adalah hoaks. Kami tidak pernah melakukan tindakan seperti yang dituduhkan,” tegasnya.
Menanggapi beredarnya flyer tersebut, Kapolres menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti informasi itu melalui koordinasi dengan Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polres Nabire.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi kepada koordinator lapangan yang selama ini berkomunikasi dengan kepolisian terkait rencana penyampaian aspirasi.
Melalui klarifikasi tersebut, kepolisian ingin memastikan apakah flyer itu benar dikeluarkan oleh pihak SPWP atau terdapat pihak lain yang menggunakan nama kelompok tersebut.
Kapolres menegaskan bahwa langkah klarifikasi diperlukan agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat maupun mengganggu situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nabire.
Ia juga menyampaikan rencana untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui flyer klarifikasi terkait informasi yang dinilainya tidak benar tersebut.
Di tengah beredarnya informasi tersebut, Samuel mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya atau menyebarkan kabar yang belum terverifikasi kebenarannya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengutamakan sikap bijak dalam menerima informasi, menjaga persaudaraan, serta bersama-sama mempertahankan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Nabire.
Menurutnya, keamanan dan kedamaian merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, ia meminta pihak-pihak yang sengaja menyebarkan informasi provokatif untuk menghentikan tindakan yang berpotensi memicu keresahan.
“Nabire membutuhkan keamanan, kenyamanan, dan kedamaian. Mari kita bergandengan tangan menjaga keharmonisan dan stabilitas kamtibmas agar daerah ini tetap aman bagi kita semua,” pesannya.
Kapolres berharap masyarakat tidak terpecah akibat informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Ia menegaskan bahwa ruang penyampaian aspirasi tetap harus dihormati, sementara setiap informasi yang beredar perlu disikapi secara bertanggung jawab.
Ia pun mengajak masyarakat menjadikan Nabire sebagai rumah bersama yang harus dijaga melalui kerja sama, komunikasi yang baik, dan komitmen menjaga kedamaian di Papua Tengah.













