NEWSBUSURNABIRE.ID -JAYAPURA – Upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Papua Tengah mulai menunjukkan hasil positif. Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus memperkuat berbagai program strategis untuk memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan yang layak, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, saat memaparkan praktik baik penanganan ATS dalam Rapat Koordinasi Pendampingan Perencanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah, dan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang digelar oleh Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Papua di Hotel Aston Jayapura, 28–30 Mei 2026.
Menurut Nurhaidah, persoalan ATS menjadi salah satu tantangan besar pembangunan sumber daya manusia di Papua Tengah. Tingginya jumlah anak yang belum mengakses pendidikan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, maupun faktor sosial budaya tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak Papua Tengah untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas,” ujarnya.
Nurhaidah menjelaskan, percepatan penanganan ATS sejalan dengan kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Program tersebut juga menjadi salah satu prioritas pembangunan pendidikan yang didorong Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Deinas Geley.
Kebijakan itu turut mendukung visi nasional “Pendidikan Bermutu untuk Semua” yang menjadi bagian dari agenda pembangunan pemerintah pusat.
Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menjalankan berbagai program yang difokuskan untuk menurunkan angka ATS sekaligus meningkatkan partisipasi sekolah di seluruh wilayah.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah menerapkan tujuh strategi utama untuk mempercepat penanganan ATS.
Langkah pertama dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan delapan pemerintah kabupaten, yayasan pendidikan, serta berbagai mitra pendidikan di Papua.
Menurut Nurhaidah, sebagian besar sekolah di wilayah pedalaman dikelola yayasan pendidikan seperti YPPGI dan YPPK, sementara sekolah di wilayah pesisir banyak berada di bawah naungan YPK. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci memperluas akses pendidikan.
Program sekolah gratis menjadi salah satu kebijakan yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan pendidikan siswa. Pada 2025, pemerintah provinsi membiayai 132 SMA, SMK dan SLB dengan jumlah 26.951 siswa. Tahun 2026, program diperluas ke 148 SMP dengan jumlah 26.511 siswa.
Secara keseluruhan, sebanyak 53.951 siswa dari 187 sekolah memperoleh dukungan melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Selain itu, pemerintah juga membiayai kebutuhan pendidikan 5.216 mahasiswa yang tersebar di 25 perguruan tinggi di Papua Tengah.
“Program ini membantu mencegah putus sekolah dan mendorong siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” kata Nurhaidah.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga memperkuat pendidikan berbasis asrama sebagai solusi bagi siswa dari daerah terpencil.
Sejak 2025, sebanyak 13 asrama yang dikelola lembaga keagamaan mendapatkan dukungan pembiayaan dengan total 1.009 siswa yang berasal dari enam kabupaten.
Program tersebut mencakup dukungan terhadap berbagai lembaga pendidikan berasrama, termasuk sekolah unggulan dan boarding school yang menampung anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu.
Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) menjadi salah satu inovasi pendidikan yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperkuat pembinaan karakter siswa.
Pada tahap awal, 10 sekolah dasar di delapan kabupaten ditetapkan sebagai proyek percontohan dengan jumlah peserta didik mencapai 2.021 siswa.
Program ini dirancang untuk meningkatkan waktu belajar efektif, memperkuat literasi dan numerasi, serta mengurangi risiko putus sekolah.
Ketersediaan guru masih menjadi tantangan di sejumlah daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah merekrut dan menempatkan guru Mapega di berbagai wilayah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik.
Sebanyak 274 guru ditempatkan pada 2025 dan jumlahnya ditingkatkan menjadi 500 guru pada 2026. Selain mengajar, para guru juga bertugas melakukan pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah di daerah penugasan masing-masing.
Pemerintah Papua Tengah juga memperkuat kualitas pendidikan melalui percepatan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Pada 2025, sebanyak 801 guru dari berbagai jenjang pendidikan telah difasilitasi mengikuti PPG dan dinyatakan lulus sertifikasi. Tahun 2026, jumlah peserta yang difasilitasi meningkat menjadi 1.000 guru.
Di sisi lain, 100 guru juga difasilitasi mengikuti program RPL bekerja sama dengan perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualifikasi akademik.
“Kami ingin mempercepat peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Ketika guru sejahtera dan profesional, kualitas pendidikan juga akan meningkat,” ujarnya.
Strategi terakhir adalah penyusunan peta jalan penanganan ATS yang saat ini sedang disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah.
Dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun langkah yang lebih terukur dan terarah untuk menekan angka anak tidak sekolah di masa mendatang.
Berbagai program yang telah dijalankan mulai menunjukkan dampak positif.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, jumlah ATS di Papua Tengah yang pada tahun 2024 tercatat mencapai 205.764 anak, kini mengalami penurunan signifikan.
Data Dashboard Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per April 2026 menunjukkan jumlah ATS turun menjadi 131.118 anak. Penurunan lebih dari 74 ribu anak tersebut menjadi indikator bahwa berbagai intervensi pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah mulai memberikan hasil nyata.
Nurhaidah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi mendukung percepatan penanganan ATS di Papua Tengah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat berbagai program pendidikan, sekaligus mempelajari praktik-praktik terbaik dari daerah lain guna memastikan tidak ada lagi anak Papua Tengah yang kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan.
“Kami ingin setiap anak Papua Tengah memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan,” tutupnya.
