NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire : Papua Tengah| Tim gabungan yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire, aparat TNI , Polri, serta pihak PT Pertamina Nabire menemukan sejumlah pelanggaran dalam inspeksi mendadak (sidak) di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Nabire.
Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan sebagai langkah serius pemerintah daerah untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran serta menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan di lapangan.
Sidak ini melibatkan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Nabire yang diwakili Asisten I Bidang Pembangunan Isaias Zonggonau, Bagian Perekonomian Daerah (Perekda), Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta aparat TNI–Polri. Sementara dari pihak Pertamina, kegiatan dipimpin langsung oleh Branch Manager PT Pertamina Nabire, Muhammad Rizaldi Suryanto.
Tim gabungan melakukan pemeriksaan di tiga lokasi SPBU, yakni SPBU Wadio, SPBU Bumi Wonorejo, dan SPBU Bukit Meriam.
Dalam sidak tersebut, petugas menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar.
Beberapa pelanggaran yang terungkap antara lain kendaraan yang memodifikasi tangki bahan bakar sehingga kapasitasnya lebih besar dari standar, penggunaan pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai, serta kendaraan yang masih beroperasi meskipun sertifikat uji kelayakan kendaraan (KIR) telah kedaluwarsa.
Temuan itu diketahui setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kendaraan sekaligus mencocokkan data kendaraan dengan barcode pengisian BBM bersubsidi yang digunakan di SPBU.
Mariana Sawaki dari Bagian Perekonomian Daerah (Perekda) Pemkab Nabire menjelaskan bahwa pelanggaran tersebut berhasil ditemukan berkat pemeriksaan detail yang dilakukan oleh petugas di lapangan.
“Petugas memeriksa kelengkapan kendaraan serta barcode yang digunakan untuk pengisian BBM di SPBU. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan beberapa kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Asisten I Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Nabire, Isaias Zonggonau, membenarkan bahwa selama pelaksanaan sidak tim gabungan menemukan sejumlah pelanggaran.
Menurutnya, temuan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengawasan distribusi BBM di wilayah Kabupaten Nabire.
Ia menegaskan bahwa pengawasan perlu diperkuat agar distribusi BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan.
“Kami menemukan beberapa pelanggaran di lapangan dan ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Ke depan kita perlu mencari solusi terbaik agar pelanggaran seperti ini bisa diminimalisir,” kata Isaias kepada awak media.
Isaias juga menekankan bahwa pengawasan terhadap distribusi bahan bakar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.
Menurutnya, masyarakat diharapkan tidak ragu melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan BBM di SPBU maupun di lapangan.
“Kontrol dari pemerintah sangat penting, tetapi masyarakat juga harus ikut berperan dengan memberikan laporan jika ada penyimpangan. Dengan keterbukaan informasi dan kerja sama semua pihak, pengawasan dapat berjalan lebih efektif,” jelasnya.
Lebih lanjut, pemerintah daerah berharap kegiatan sidak seperti ini dapat dilakukan secara rutin untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Isaias bahkan mengusulkan agar pengawasan dilakukan secara berkala, misalnya setiap tiga bulan sekali, dengan melibatkan tim gabungan dari berbagai instansi.
Selain itu, Pemkab Nabire juga berencana membentuk tim pemantau distribusi BBM guna memastikan pengawasan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“Kegiatan ini merupakan langkah awal. Ke depan kami berharap tim gabungan dapat turun secara rutin untuk melakukan pengawasan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” katanya.
Seluruh data hasil temuan dari kegiatan sidak tersebut akan dikumpulkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire untuk dilaporkan kepada pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.
Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penataan distribusi BBM, termasuk kemungkinan perbaikan sistem pengawasan agar lebih efektif dan transparan.
Menurut Isaias, upaya ini sangat penting mengingat kebutuhan BBM di wilayah Nabire cukup besar, terlebih daerah tersebut menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi di Papua Tengah yang melayani beberapa wilayah sekitarnya.
“Data dari lapangan akan kami laporkan kepada pimpinan agar dapat dipelajari dan diputuskan langkah terbaik. Harapannya ke depan distribusi BBM bisa lebih tertib dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” pungkasnya.
