NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire: Papua Tengah | Badan Pengurus Daerah (BPD) Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Puncak periode 2026–2030 resmi dilantik dalam seremoni khidmat yang berlangsung di Aula Hotel Gets Nabire, Senin (2/3/2026).
Pelantikan tersebut dipimpin langsung Ketua KAPP Provinsi Papua Tengah, Yosephina Pigai, dan disaksikan sejumlah pejabat penting, antara lain Anggota DPR Provinsi Papua Tengah Anis Lebene, Anggota DPD RI Eka Kristina Yeimo, unsur Forkopimda, serta para tokoh masyarakat Kabupaten Puncak.
Dalam prosesi tersebut, Des Murib, SH resmi dikukuhkan sebagai Ketua KAPP Kabupaten Puncak masa bakti 2026–2030.
Dalam sambutannya, Yosephina Pigai menegaskan bahwa KAPP merupakan lembaga resmi yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta legalitas yang diakui Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“KAPP di seluruh Tanah Papua hanya satu dan dinakhodai oleh Saudara Musa Haluk. Lembaga ini tidak dibentuk untuk melawan negara atau menjadi separatis, tetapi agar anak-anak pemilik negeri ini bisa menjadi tuan di atas tanah leluhur mereka,” tegas Yosephina di hadapan para tamu undangan.
Ia menekankan bahwa kehadiran KAPP menjadi wadah strategis bagi pengusaha asli Papua untuk bertumbuh, mandiri, dan memperoleh ruang yang adil dalam pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
Yosephina juga secara terbuka meminta Pemerintah Kabupaten Puncak agar memberi perhatian serius kepada pengusaha asli Papua, terutama dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan Bapak siapa lagi. Kami berharap anak-anak pengusaha Papua mendapat kesempatan yang adil, khususnya dari dana Otsus yang telah diperjuangkan oleh orang tua kami dengan darah dan air mata,” ujarnya.
Tak hanya proyek pembangunan, ia mendorong pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara berkelanjutan. Menurutnya, pengusaha Papua tidak boleh hanya bergantung pada proyek pemerintah, melainkan harus membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berdaya saing.
“Kembangkan UMKM supaya tidak tergantung pada proyek saja. Jika diberikan pekerjaan, kerjakan dengan baik, tuntas dan berkualitas agar ke depan terus dipercaya,” pesannya.
Pelantikan BPD KAPP Kabupaten Puncak dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi pengusaha asli Papua di wilayah pegunungan tengah Papua Tengah. Kehadiran perwakilan DPR Papua Tengah, DPD RI, serta unsur pemerintah daerah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat adat.
Sebagai organisasi yang menaungi pengusaha asli Papua, KAPP diharapkan mampu menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan ekonomi, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat lokal dan penguatan sektor usaha adat.
Menutup sambutannya, Yosephina menyampaikan pesan motivasi kepada seluruh pengurus yang baru dilantik.
“Tidak ada kata terlambat untuk mewujudkan impian masa depanmu. Bekerjalah bagi negerimu dan raihlah impianmu. Semoga Tuhan menyertai dan menuntun setiap langkahmu,” tutupnya.
Usai dilantik, Des Murib.SH dalam sambutan perdananya menegaskan bahwa KAPP merupakan mitra strategis Pemerintah Kabupaten Puncak dalam membangun ekonomi daerah.
“Bagaimana organisasi ini, KAPP itu mitra pemerintah. Jadi bagaimana kontribusinya kepada kami? Kalau memprioritaskan visi dan misi kami, maka kita bisa membangun ekonomi yang terarah dan kita kembalikan hasilnya untuk pemerintah,” tegasnya.
Ia secara khusus menyampaikan harapan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak agar memberikan perhatian penuh terhadap organisasi KAPP sebagai representasi pengusaha asli Papua.
“Saya pesan kepada Bupati dan Wakil Bupati, dalam hal organisasi kabupaten ini kiranya ada perhatian penuh kepada kami. Kami siap membangun ke depan, membangun ekonomi dari kampung ke kota dalam lima tahun ini,” ujarnya optimistis.
Denis juga menekankan pentingnya sinergi antara KAPP tingkat provinsi dan kabupaten guna memperkuat kelembagaan serta efektivitas program kerja.
“Kepada Ibu Ketua KAPP Provinsi Papua Tengah, untuk organisasi ini intinya kita kerja sama. Antara provinsi dan kabupaten kita harus bersinergi,” katanya.
Ia turut menyoroti belum terbentuknya BPA (Badan Pengusaha Adat) di tingkat kabupaten yang dinilai menjadi kendala dalam optimalisasi program.
“Selama ini setiap kabupaten ada organisasi KAPP, tetapi BPA belum ada. Ini menjadi masalah. Kalau sudah ada dalam BPA, kita bisa membangun sesuai dengan kepercayaan yang diberikan pemerintah,” jelasnya.
Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini, KAPP Kabupaten Puncak diharapkan semakin solid, profesional, dan mampu memperkuat posisi pengusaha asli Papua dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Papua Tengah.
