NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire |Dewan Adat Meepago Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta mendukung penuh seluruh program strategis nasional menuju Papua Tengah yang aman, damai, dan sejahtera.
Kegiatan bertajuk “Sinergitas Masyarakat Adat Meepago Papua Tengah: Bersatu Mendukung Program Strategis Nasional Menuju Papua Tengah Aman, Damai, dan Sejahtera” ini berlangsung di Aula LPP RRI Nabire, Senin (13/10/2025).
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Adat Meepago Papua Tengah, Wolter Belau, S.IP, didampingi Ketua KADIN Kabupaten Nabire, Ketua KAPP Papua Tengah, serta sejumlah tokoh adat, pemuda, dan perwakilan lembaga masyarakat.
Dalam deklarasi bersama tersebut, masyarakat adat Meepago yang berasal dari enam kabupaten yakni Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Mimika Puncak Dan Puncak Jaya, menyatakan sikap tegas untuk menjaga kedamaian dan mendukung program-program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP).
Ketua Dewan Adat Meepago Papua Tengah, Wolter Belau, menegaskan bahwa tugas utama dewan adat adalah melindungi manusia, tanah adat, dan sumber daya alam.
“Fungsi Dewan Adat itu ada tiga, yaitu menyelamatkan manusia, menyelamatkan tanah, dan menyelamatkan sumber daya alam,” tegas Wolter.
“Kita berbicara tentang kemanusiaan. Tidak boleh ada lagi anak-anak, ibu-ibu, orang tua, TNI-Polri, maupun TPNPB yang menjadi korban. Tidak boleh ada lagi pertumpahan darah di wilayah adat Meepago,” sambungnya penuh haru.
Menurut Wolter, deklarasi yang digelar ini merupakan langkah nyata masyarakat adat untuk bersatu dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat di daerah, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
“Program Makan Bergizi Gratis itu penting karena untuk mencerdaskan generasi bangsa. Kami di Meepago siap mendukung dan melaksanakannya,” ujarnya.
Melalui deklarasi ini, Wolter juga menegaskan bahwa Papua Tengah akan terus aman dan damai. Ia menyebut hal ini merupakan kerinduan mendalam masyarakat adat selama bertahun-tahun.
“Kami ingin hidup aman, damai, dan sejahtera. Itu kerinduan masyarakat adat sejak lama. Kami ingin merasakan kesejahteraan secara merata di tanah kami sendiri,” tandasnya.
Selain melindungi manusia, Dewan Adat Meepago juga memiliki tanggung jawab menjaga tanah adat dan lokasi-lokasi sakral agar tidak disalahgunakan.
Wolter menekankan pentingnya koordinasi dengan pemilik tanah sebelum kebijakan atau proyek pemerintah dijalankan di wilayah adat.
“Kalau ada kebijakan pemerintah mau masuk ke wilayah adat, harus koordinasi dulu dengan pemiliknya. Itu prinsip yang harus dihormati,” ujarnya tegas.
Ia juga menyinggung soal pengelolaan pertambangan Blok Wabu dan sektor tambang lain di wilayah Meepago agar tetap berpihak pada masyarakat lokal.
“Ada perwakilan kita di DPR, MRP, dan di pemerintahan. Semua harus bekerja dengan damai dan tertib, menyampaikan aspirasi secara baik tanpa menyinggung pihak lain,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Wolter berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat memperkuat jaminan hukum bagi masyarakat adat melalui undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) agar kolaborasi pembangunan berjalan sinergis.
“Kami ingin Dewan Adat Meepago bisa terus menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan. Kami siap berjalan bersama menuju Papua Tengah yang adil, damai, dan sejahtera,” tutup Wolter.
