Ketua Dewan Adat Daerah Nabire Menanggapi beredarnya ancaman pihak TPN OPM yang akan mengusir papua pendatang di papua

Busurnabire.id _NABIRE -Selama ini masyarakat yang hidup di papua, terdiri dari orang asli papua dan papua pendatang, sudah hidup berdampingan dan jangan dipecah belah dengan statement statement orang orang yang tidak bertanggung jawab seperti statement yang dikeluarkan oleh TPN OPM.

Penegasan itu disampaikan Ketua Dewan Adat Daerah Nabire, Herman Sayori saat ditemui wartawan, Kamis  (17/06/2021) menanggapi beredarnya ancaman pihak TPN OPM yang akan mengusir papua pendatang di papua.

Menurut Herman Sayori, diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di Papua, semua orang memiliki hak yang sama untuk tinggal dan hidup, sehingga diharapkan kepada masyarakat yang ada di papua khususnya di nabire, agar tetap tenang dan tidak terprofokasi dengan ancaman ancaman yang dikeluarkan oleh pihak TPN OPM.

“ menanggapi pernyataan Semmy sambom, saya fikir diseluruh indonesia ini semua manusia punya hak untuk hidup termasuk dipapua, karena ini adalah wilayah NKRI, selama ini kehidupan di papua sudah sangat baik , dimana masyarakat asli papua dan papua pendatang hidup berdampingan, sehingga jangan dirusak dan saya minta kepada masayrakat untuk mendukung pihak keamanan dalam hal ini TNI Polri dapat memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dan melakukan tindakan tegas kepada TPN OPM yang selama ini sudah membuat papua menjadi kacau‘’ kata sayori.

Sementara itu Ketua Lembaga Masyarakat  Adat Kabupaten Nabire Socrates Sayori, meminta Pihak TNI POLRI memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat, dan menindak tegas KKB yang sudah meresahkan masyarakat dengan isu isu akan mengusir papua pendatang yang ada di papua.

Dijelaskan socrates sayori, lembaga masyarakat adat menganggap isu ini adalah isu yang tidak benar dan hanya untuk mengancam orang papua pendatang agar menjadi takut dan pulang ke daerah asalnya.

Sehingga pihak kemananan harus tegas menepis isu ini agar tidak berlarut larut dan dapat menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat, orang asli papua dan orang papua pendatang.

“ kami melihat, isu ini dibesar besarkan untuk menakut nakuti masyarakat, sehingga TNI POLRI harus menjalankan fungsinya melindungi masyarakat dan berperan aktif meyakinkan masyarakat bahwa negara menjamin keamanan dan ketentraman warganya termasuk dipapua “ jelasnya.

Undang undang Otonomi Khusus Lahir dari kebutuhan orang papua, dan bukan hal yang direkayasa oleh pemerintah republik indonesia untuk menyenangkan orang papua.

Hal itu disampaikan ketua lembaga musyawarah adat ( LMA ) Nabire, Socrates Sayori Ketika ditanya wartawan tentang otonomi khusus papua

Dijelaskan Socrates Sayori (17/06/2021), otonomi khusus itu penting dan tidak ada alasan untuk otsus ditiadakan, meskipun diakui, dalam pelaksanaannya belum sempurna, sehingga merupakan tugas negara untuk mengevaluasi otsus dan memperbaiki otsus agar dapat benar benar memenuhi kebutuhan orang papua.

“ kami dari lembaga masyarakat adat nabire menganggap otsus itu penting, karena otsus dibuat untuk menjawab kebutuhan orang papua, namun saya meminta kepada pemerintah republik indonesia, agar benar benar serius memperbaiki otsus papua, jangan bertanya kepada masyarakat terima atau menolak otsus, namun yang terpenting adalah apakah pemerintah sudah siap menjalankan otsus dengan baik atau tidak “

Hal yang sama juga dikemukakan Ketua Dewan Adat Daerah Nabire, Herman Sayori yang dengan tegas mengatakan bahwa,  Dana Otsus diturunkan oleh pemerintah Republik Indonesia, untuk kesejahteraan masyarakat papua, namun selama ini dana otsus ini tidak memberikan hasil yang maksimal, karena ada oknum oknum yang menyalahgunakan dana otsus tersebut, sehingga dirinya meminta pemerintah menelusuri dana otsus di papua, kemana peruntukannya, apakah benar benar untuk kesejahteraan masyarakat papua, atau justru memperkaya oknum oknum tertentu dan bahkan mendukung TPN OPM.

“ saya mendukung adanya otonomi khusus di papua, namun selama ini yang menjadi masalah adalah moneter atau keuangan, yang merupakan uang rakyat yang diserahkan untuk rakyat khususnya di papua, pemerintah harus tegas dalam menyelidiki kemana aliran dana otsus karena selama ini tidak tepat sasaran dan belum mensejahterakan masyarakat papua, jangan jangan justru ada oknum yang memanfaatkan dana otsus untuk membantu TPN OPM” tutup sayori.(red)