NEWS.BUSURNABIRE.ID – BALI, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Studi Banding terkait Tata Kelola Perencanaan Dana Hibah di Pemerintah Provinsi Bali, bertempat di Ruang Praja Sabha Unit 3, Selasa (10/11/2026).
Rombongan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dipimpin oleh Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat, Lambertus Wakerkwa, S.Sos. Kegiatan ini diterima oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Dr. I Wayan Serinah, S.Sos., M.Si., didampingi Kepala Biro Umum, I Wayan Purnamarta, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Bali, Ni Putu Susi Lestari, S.IP., M.A.P., bersama jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah penyelenggara hibah.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memahami tata kelola pemberian hibah yang tertib, transparan, dan akuntabel, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, verifikasi, penetapan penerima, pencairan, hingga pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali membagikan pengalaman dan praktik baik dalam pengelolaan dana hibah, termasuk penerapan regulasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan daerah serta mekanisme pemberian hibah.
Materi yang dibahas meliputi mekanisme penerimaan proposal permohonan, proses verifikasi administrasi dan lapangan, penilaian kemampuan keuangan daerah, pengalokasian anggaran melalui KUA-PPAS, hingga mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana hibah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penerapan sistem e-Hibah sebagai instrumen pendataan dan pencatatan usulan hibah. Sistem ini membantu pemerintah daerah dalam mengadministrasikan permohonan masyarakat dan lembaga secara lebih tertib, sekaligus menjadi bagian dari upaya penguatan digitalisasi tata kelola hibah.
Dalam aspek perencanaan, Pemerintah Provinsi Bali menekankan pentingnya pengajuan usulan hibah dilakukan lebih awal, idealnya sebelum penyusunan rancangan akhir RKPD. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi, menentukan skala prioritas, serta menyesuaikan usulan dengan kemampuan keuangan daerah.
Terkait proses verifikasi, setiap permohonan hibah harus melalui penelitian administrasi dan penilaian kewajaran anggaran berdasarkan Standar Harga Satuan. Untuk usulan yang bersifat fisik atau infrastruktur, diperlukan pula verifikasi lapangan guna memastikan kondisi riil, kelayakan, dan kebutuhan dari objek yang diusulkan.
Diskusi juga membahas mekanisme penanganan proposal yang belum dapat diakomodasi dalam penganggaran. Dijelaskan bahwa permohonan hibah merupakan usulan yang harus melalui proses penilaian dan tidak secara otomatis menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan. Keputusan pemberian hibah tetap mempertimbangkan kelengkapan persyaratan, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.
Dalam aspek pengawasan dan pertanggungjawaban, ditekankan bahwa perangkat daerah teknis memiliki peran penting dalam proses verifikasi dan pemantauan pelaksanaan hibah. Sementara itu, penerima hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana beserta bukti pendukung, serta mengembalikan sisa dana sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, peserta juga mendalami mekanisme penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), waktu pencairan, kemungkinan pemberian hibah secara berkelanjutan, serta pengelolaan pokok-pokok pikiran (POKIR) DPRD agar tetap selaras dengan sistem perencanaan pembangunan daerah dan prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Papua Tengah, Edward Semuel Renmaur, S.STP., M.A.P., M.Han., menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan pengalaman dan wawasan yang sangat baik bagi jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya dalam membangun sistem pengelolaan hibah yang lebih tertib, terencana, dan tepat sasaran.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh banyak pengalaman dan praktik baik dari Pemerintah Provinsi Bali. Hal-hal yang telah berjalan baik akan menjadi bahan pembelajaran untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sehingga tata kelola pemberian hibah ke depan semakin transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pemberian hibah bukan semata-mata tentang menyalurkan bantuan kepada masyarakat atau lembaga, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah dikelola berdasarkan ketentuan, kebutuhan, prioritas pembangunan, serta prinsip kehati-hatian.
Berbagai pengalaman yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Bali selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyempurnakan mekanisme pengelolaan hibah, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta mendorong pengembangan sistem informasi hibah yang lebih terintegrasi.
Melalui Bimtek dan Studi Banding ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap dapat mewujudkan tata kelola dana hibah yang semakin baik, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan lembaga penerima hibah.
Pertemuan ditutup dengan tukar menukar Cinderamata, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan Kemasan Kopi Ekslusive Papua Tengah yang berasal dari Hasil Biji Kopi beberapa Kabupaten, serta Noken Anggrek sebagai Representatif Budaya Masyarakat Asli.
